Randy Syahrizal

TUNDA PILKADA UNTUK PEMATANGAN KEMBALI PENYELENGGARAAN PILKADA BERSIH, JUJUR, ADIL, BERKUALITAS DAN KERAKYATAN..!!!

2010-04-05T23:42:00.001-07:00

PERNYATAAN SIKAPTUNDA PILKADA UNTUK PEMATANGAN KEMBALI PENYELENGGARAAN PILKADA BERSIH, JUJUR, ADIL, BERKUALITAS DAN KERAKYATAN..!!!Salam DemokrasiDalam demokrasi, pemilihan umum mendapat tempat terhormat dalam proses suksesi kekuasaan. Dalam perkembangannya, di Negara kita, Pemilihan Umum juga dilakukan di daerah (Pilkada) yang dilakukan secara langsung. Alam demokrasi prosedural terbuka selebar-lebarnya dan memaksa kompetisi menjadi sengit, dan bahkan sarat kecurangan. Otonomi daerah memang membuat elit politik tergiur untuk menjadi penguasa nomor 1 (satu) didaerahnya masing-masing. Kekuasaannya pun hampir tak terbatas, bahkan meliputi pengelolaan sumber daya alam masing-masing. Hal ini juga yang membuat para kandidat sangat akrab dengan investor dan konon sudah menjadi rahasia umum bahwa para investor tersebut berebut menjadi sponsor pada kandidat yang berkemungkinan menang. Dan jika ini adalah kenyataan, maka harapan perubahan nasib rakyat akan menjadi mimpi ditangan para kandidat.Mau tidak mau, suka tidak suka, pilkada sebagai proses politik pergantian kekuasaan yang dipilih langsung oleh rakyat akan tetap berlangsung. Namun kami percaya, bahwa tanpa intervensi kaum pergerakan, Pilkada Medan tidak akan berbuah apa-apa, khususnya untuk kemajuan demokratisasi dan perluasan kesadaran programatik massa rakyat. Ada baiknya bercermin dari pengalaman pemilu 2009 dan pilpres kemaren, saat itu betapa banyak kandidat yang keberatan dirinya disebut berbau “neolib”, artinya dari fokus konsentrasi intervensi pemilu, kaum pergerakan berhasil menjadikan “neolib” sebagai musuh bersama, sehingga banyak pihak, termasuk pemerintahan incumbent menjadi risih dengan cap beolib yang dilekatkan kepada dirinya. Neolib menjadi popular dan dipopulerkan juga oleh media, dan hingga saat ini perjuangan kaum pergerakan melangkah maju setapak dalam merumuskan musuh idiologis dan musuh bersama, yakni idiologi pasar bebas (neoliberalisme) dan rezim boneka neolib ditanah air, yang saat ini dipimpin oleh SBY – Budiono.Pilkada Medan akan menghabiskan anggaran Negara (uang rakyat) sebesar Rp 61 Milyar, jumlah yang tidak sedikit tentunya, untuk dihabiskan dalam pesta elit politik tersebut. Lantas apa kepentingan kita dalam kompetisi elit-elit politik tersebut..? kepentingan kita adalah mengawal dan memberikan perpektif kerakyatan seminimalis apa pun dalam proses tersebut. Mengawalnya sama artinya dengan tidak membiarkan uang kita (anggaran Negara) hanya dipakai untuk menciptakan proses politik pilkada yang korup dan curang. Mengawal itu tidak hanya sebatas normatif dan apolitis, namun juga harus menggagalkan potensi-potensi kecurangan yang akan dilakukan oleh kandidat yang paling pro terhadap neolib. Potensi tersebut sudah tercium dari diangkatnya Syamsul Arifin menjadi Pj Walikota Medan, yang artinya beliau saat ini sedang bertugas rangkap jabatan. Rangkap jabatan tersebut menyalahi aturan, yakni PP no. 06 tahun 2005 pasal 132 ayat 1, mengenai Pj kepala daerah haruslah diangkat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan beberapa kriteria. Pj Gubsu harus dari eselon I jabatan strukturalnya sekurang-kurangnya IV/c, sedangkan Pj walikota Medan harus eselon II jabatan strukturalnya sekurang-kurangnya IV/b. Menurut kami ini bukan persoalan pelanggaran tekhnis semata, tapi kami menduga bahwa ini adalah scenario untuk mempertahankan dan menancapkan sedalam-dalamnya dominasi neoliberalisme di daerah-daerah termasuk Medan. Sudah sangat jelas, bahwa Syamsul Arifin bukanlah PNS, dia adalah politisi dari Partai Golkar yang tidak akan mungkin bersikap netral dalam pilkada Medan. Saat ini Syamsul Arifin atas SK Mendagri adalah pemimpin tertinggi sementara di kota Medan yang membawahi pemerintahan terkecil seperti Kecamatan dan Kelurahan serta banyak instansi yang berada dibawah koordinasinya (termasuk KPU bukan..?) Kami berani bertaruh, bahwa tak ada satu orang pun politisi yang dapat bersikap netral dalam proses politik, atas keyakinan saya diatas, maka saya menduga bahwa ini adalah persoalan untuk memenangkan sang agen neolib yang dipercaya oleh partainya para neolib-neolib bersarang, yakni Partai Demokrat (Rahudman – Eldin). Hal ini menjadi lumrah mengingat posisi Demokrat yang sedang babak belur di hajar partai koalisi SBY dalam kasus Bailout Century.Jadi kepentingan kaum pergerakan dalam Pilkada, selain mendorong terselenggaranya proses Pilkada yang adil, jujur, bersih, demokratis dan berkualitas, yang syarat pokoknya adalah Pemerintah RI (Mendagri) harus mencabut SK Pj Walikota Medan, juga berkepentingan untuk mengawal potensi kecurangan yang akan dilakukan oleh Incumbent. Kepentingan yang tak kalah pentingnya adalah segera mendesakkan program-program darurat rakyat kepada para kandidat yang bertarung, agar rakyat dengan cepat faham, mana yang layak dipilih dan mana yang layak disingkirkan. Capaian maksimalnya, menurut kami, Kaum pergerakan harus mampu mendesakkan ketetapan/peraturan yang mengatur tentang pencabutan mandat oleh rakyat atas kepala daerah yang terbukti gagal membawa perubahan, terbukti korup, dan melakukan perbuatan tercela. Proses pilkada langsung oleh rakyat juga harus diimbangi dengan proses pencabutan mandat langsung yang dijamin oleh UU.Silang Sengketa Pilkada adalah Bukti KetidakberesanKPU Medan sebagai penyelenggara Pilkada telah mengumumkan 10 dari 12 pasangan yang mendaftar yang memenuhi persyaratan menjadi calon walikota/wakil walikota Medan. Lima pasangan diantaranya berasal dari partai atau koalisi partai dan lima pasangan lainnya berasal dari calon perseorangan (independent). Dalam perkembangannya terjadi “ribut-ribut” antara massa yang menolak pembatalan pasangan Rudolf Pardede – Afifudin Lubis. Dalam perkembangannya, PTUN dalam keputusan selanya No.18/G/2010/PTUN-MDN tanggal 26 Maret 2010, mengacu pada ketentuan Pasal 67 ayat 2, 3 dan 4 huruf a UU No.5 tahun tahun 1986 jo UU No.9 tahun 2004 jo UU No.51 tahun 2009, pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat serta memerintahkan kepada KPUD Medan selaku tergugat untuk menunda pelaksanaan tahapan pilkada. Bagi kami silang sengketa ini pasti akan semakin tajam, karena tidak punya pilihan selain mengadakan “banding” dan tentunya, tahapan Pilkada suka atau tidak suka harus di TUNDA.Atas penjelasan kami diatas, maka kami Aliansi Rakyat Medan (ARMed) dengan ini menyatakan sikap:1. TUNDA Pelaksanaan Pilkada untuk keadilan semua pihak dan seluruh rakyat kota Medan sampai selesainya silang sengketa antara Rudolf – Affifudin VS KPUD Medan2. Copot Pj. Walikota Medan Syamsul Arifin untuk demi keadilan dan tegaknya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, khususnya PP No. 06 tahun 2006, serta untuk menjamin profesionalitas Pilkada dan terhindar dari kemungkinan praktek-praktek kecurangan, nepotisme dsb.3. Menolak dengan tegas Rahudman – Eldin sebagai calon Walikota Medan yang kami nilai sebagai perpanjangan tangan Pemerintahan Neolib SBY-Budiono.4. Menyerukan kepada para kandidat untuk berlapang dada dalam mensukseskan Penundaan Pilkada untuk Keadilan dan profesionalitas penyelenggaraan PILKADA, dan menyerukan kepada rakyat kota Medan untuk mendukung Penundaan PILKADA Medan.5. Menyerukan Kepada Rakyat untuk tidak memilih Calon yang Tidak Mengerti Persoalan Kemerosotan Ekonomi Rakyat dan Jalan Keluarnya.6. Menyerukan kepada rakyat untuk TIDAK MEMILIH CALON WALIKOTA TUKANG GUSUR RAKYAT..!!!7. Menyerukan kepada rakyat untuk mengontrol pelaksanaan Pilkada, melaporkan kandidat yang melakukan politik uang, dan kecurangan lainnya.Demikian pernyataan sikap dan seruan sikap ini kami buat, atas kerjasama dengan semua pihak, kawan-kawan pers kami ucapkan terimakasih.Medan, 7 April 2010- Tunda Pilkada, Copot Syamsul Arifin sebagai Pj. Walikota Medan Sekarang Juga..!!- Perkuat Persatuan Rakyat untuk Menciptakan PILKADA Bersih, Jujur, Adil, Berkualitas dan Kerakyatan..!!- Perkuat Persatuan Gerakan Intervensi Pilkada Medan untuk Kemenangan Program Perjuangan RakyatALIANSI RAKYAT MEDAN (ARMed)Randy SyahrizalKoordinator Umum

ARMed

2010-04-05T23:39:00.001-07:00

ALIANSI RAKYAT MEDAN (ARMed)

Sekretariat: Jl. Karya Dame Gg. Rukun, No. 5 D, Medan – Sumatera Utara

Kontak Person : 0878 6821 8622

Profil Singkat Aliansi Rakyat Medan

Aliansi Rakyat Medan adalah kelanjutan dari Aliansi yang pernah dibangun sebelumnya dengan nama Komite Aksi Rakyat Medan (KARAM) yang diprakarsai oleh 3 Organisasi, yakni : Lembaga Swadaya Masyarakat Pijar Keadilan (LSM Pijar Keadilan) Medan, Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sumatera Utara dan Komite Pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik (PRD) Kota Medan. Aliansi Rakyat Medan atau yang disingkat dengan ARMed dibentuk pada tanggal 25 Maret 2010 di Jalan Karya Dame, Medan. Aliansi ini dibangun untuk menyikapi dan merespon Pilkada di Kota Medan, dengan program perjuangan pokok yakni “Menciptakan Pilkada Bersih, Jujur dan Adil dalam Melahirkan Pemimpin yang Berkualitas”. Dalam perjalanannya, kami menilai bahwa pelaksanaan Pilkada kota Medan 2010 belum lah mencerminkan suatu pelaksanaan Pilkada yang berkualitas. Atas dasar itu lah kami membentuk sebuah Aliansi yang bersifat terbuka untuk individu maupun organisasi yang sama-sama ingin berjuang dalam mewujudkan Pilkada Bersih, Jujur, Adil dan Berkualitas.

Kami juga percaya bahwa Pilkada sejatinya adalah konsolidasi ulang kekuasaan, yang banyak ditunggangi kepentingan-kepentingan kapitalis (pemodal), baik modal dalam negeri maupun modal asing, yang dalam hal ini sering kali berposisi sebagai sponsor para kandidat. Menurut kami tujuan mereka sangat jelas, yakni agar mudah menguasai birokrasi dan tidak dipersulit dalam hal pengurusan administrasi penanaman modal di Kota Medan. Kami juga menilai bahwa Pilkada hanyalah sebuah suksesi kekuatan, dimana Rakyat sebagai konstituen bukanlah sebuah yang bersifat aktif, melainkan pasif. Rakyat hanya aktif (itupun digerakkan dan bukan tergerak) sebagai pemilih, tapi tidak aktif sebagai pelaku Kontrol kebijakan. Kepala Daerah harus dipilih langsung oleh rakyat, tapi tidak bias sebaliknya, dapat diturunkan langsung oleh rakyat. Inilah yang kami maksud sebagai objek pasif dalam pelaksanaan Pilkada. Meskipun demikian kami tetap menilai peran sentral rakyat dalam menentukan arah Pilkada kedepan, dan menurut kami, kekuatan rakyat harus menjadi posisi tawar bagi para kandidat untuk berbicara dan menyikapi serius persoalan-persoalan ekonomi rakyat dan merumuskan jalan keluarnya bagi rakyat. Hanya pertarungan yang programatik dan bervisi-misi kerakyatan lah yang akan membuat Pilkada Medan berkualitas dan menggerakkan rakyat untuk mau memilih dan dating berbondong-bondong ke TPS.

Struktur Kepengurusan Aliansi Rakyat Medan

Koordinator Umum : Randy Syahrizal

Wakil Koordinator : Ryan Nata Koesoema S.T

Humas/Jubir : Elbiando Lumban Gaol

Koordinator Lapangan : Reinhard Sinaga SH

Wakil Koord.Lapangan : Daniel Silaban

Divisi Propaganda : Reguna Ginting SH

Bonatua Pakpahan SH

Divisi Posko : Drs. Amir Sitompul

Dodi Siagian SH

Fredy Togatorop

SIFAT ALIANSI

Aliansi Rakyat Medan (Armed) bersifat terbuka, baik individu maupun organisasi, yang bertujuan sama sesuai dengan platform ARMed dan perjuangan menegakkan demokrasi di Kota Medan. Aliansi ini juga tidak membatasi diri kepada siapa pun tanpa memandang Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan.

ORGANISASI PENDUKUNG ARMed

DPC – LSM Pijar Keadilan Kota Medan
EW – LMND Sumatera Utara
KPK – PRD Kota Medan

PROGRAM PERJUANGAN

Umum

Menciptakan Pilkada Bersih, Jujur, Adil, Berkualitas dan Kerakyatan sebagai Syarat Membangun Pemerintahan Kota yang Demokratis dan Kerakyatan

Darurat

- Mencabut SK Mendagri tentang Pj. Walikota Medan yang Mengangkat Gubsu Syamsul Arifin sebagai Pj. Walikota Medan yang berarti melanggar PP No.06 tahun 2006

- Menolak Rahudman Harahap – Eldin sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan karena terbukti Anti Rakyat, pelaku terbesar penggusuran di Kota Medan.

Khusus

1. Mendesakkan Program Tinjau Ulang Kontrak dengan Modal Asing dan Menetapkan Pajak Progresif bagi kalangan Pengusaha Besar dalam membiayai subsidi kebutuhan pokok rakyat.

2. Menolak Eksplorasi Kekayaan Alam oleh Modal Asing

3. Membangun Perusahaan Negara (BUMD) untuk Menyerap Tenaga Kerja

4. Mendesakkan Kontrak Politik Kenaikan Upah Buruh (UMR) sesuai Kebutuhan Hidup Layak (Rp 1.500.000/bulan mengacu pada hasil Survei Pengurus Pusat Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia/PP-FNPBI)

5. Mendesakkan Kontrak politik untuk kepentingan kaum buruh, yakni segera menetapkan status kerja tetap bagi pekerja yang telah bekerja selama 2 bulan dan menolak system kerja kontrak.

6. Mendesakkan Kontrak Politik untuk Kepentingan Kaum Pedagang Kecilan (Kaki Lima dan Asongan) untuk menjamin tempat usaha yang layak, dan menolak segala bentuk penggusuran.

7. Mendesakkan kontrak Politik untuk Kepentingan Usaha Kecil Menengah (UKM) yakni dengan pemberian modal lunak dan sarana produksi yang memadai.

8. Mendesakkan kontrak politik reformasi birokrasi untuk memudahkan segala urusan administrasi rakyat (KPT, Kartu Keluarga, Surat Nikah dll), dan menciptakan birokrasi yang bersih dan bekerja cepat untuk rakyat.

9. Mendesakkan Kontrak Politik untuk kepentingan peserta didik, yakni mewujudkan program pendidikan gratis 12 tahun (SD s/d SMA) dan menjamin terpenuhinya gizi peserta didik.

10. Mendesakkan kontrak politik untuk kepentingan kesehatan rakyat miskin (sesuai ketentuan dan standarisasi kemiskinan versi PBB) dengan menggratiskan biaya rumah sakit yang ditanggung oleh APBD.

SLOGAN

1. Perkuat Persatuan Rakyat untuk Menciptakan PILKADA Bersih, Jujur, Adil, Berkualitas dan Kerakyatan..!!

2. Perkuat Persatuan Gerakan Intervensi Pilkada Medan untuk Kemenangan Program Perjuangan Rakyat

3. Tunda Pilkada, Copot Syamsul Arifin sebagai Pj. Walikota Medan Sekarang Juga..!!

SEKRETARIAT

Alamat: Jalan Karya Dame Gang Rukun No. 5 D, Medan – Sumatera Utara, Cp. 0878 6821 8622

Menggagas Gerakan Intervensi Pilkada Medan

2010-03-28T22:25:00.000-07:00

Oleh: Randy Syahrizal

Dalam demokrasi, pemilihan umum mendapat tempat terhormat dalam proses suksesi kekuasaan. Dalam perkembangannya, di Negara kita, Pemilihan Umum juga dilakukan di daerah (Pilkada) yang dilakukan secara langsung. Alam demokrasi prosedural terbuka selebar-lebarnya dan memaksa kompetisi menjadi sengit, dan bahkan sarat kecurangan. Otonomi daerah memang membuat elit politik tergiur untuk menjadi penguasa nomor 1 (satu) didaerahnya masing-masing. Kekuasaannya pun hampir tak terbatas, bahkan meliputi pengelolaan sumber daya alam masing-masing. Hal ini juga yang membuat para kandidat sangat akrab dengan investor dan konon sudah menjadi rahasia umum bahwa para investor tersebut berebut menjadi sponsor pada kandidat yang berkemungkinan menang. Dan jika ini adalah kenyataan, maka harapan perubahan nasib rakyat akan menjadi mimpi ditangan para kandidat.

KPU Medan sebagai penyelenggara Pilkada telah mengumumkan 10 dari 12 pasangan yang mendaftar yang memenuhi persyaratan menjadi calon walikota/wakil walikota Medan. Lima pasangan diantaranya berasal dari partai atau koalisi partai dan lima pasangan lainnya berasal dari calon perseorangan (independent). Dalam perkembangannya terjadi “ribut-ribut” antara massa yang menolak pembatalan pasangan Rudolf Pardede – Afifudin Lubis. Namun tulisan ini bukanlah ingin membahas persoalan tersebut secara terperinci. Menurut saya, KPU Medan sebagai penyelenggara memang berhak mengambil keputusan, namun harus tetap mengacu pada Hukum dan Undang-Undang yang berlaku, agar masyarakat kota Medan mendapatkan kepastian hukum terkait persoalan tersebut.

Gerakan Memaknai Pilkada Medan

Mau tidak mau, suka tidak suka, pilkada sebagai proses politik pergantian kekuasaan yang dipilih langsung oleh rakyat akan tetap berlangsung. Namun saya percaya, tanpa intervensi kaum pergerakan, Pilkada Medan tidak akan berbuah apa-apa, khususnya untuk kemajuan demokratisasi dan perluasan kesadaran akan masalah dan jalan keluar kemiskinan yang dialami masyarakat.

Kaum pegerakan pernah memenangkan opini dalam pertarungan pemilu, dan itu adalah politik intervensi ekstra parlemen. Ada baiknya bercermin dari pengalaman pemilu 2009 dan pilpres kemaren, saat itu betapa banyak kandidat yang keberatan dirinya disebut berbau “neolib”, artinya dari fokus konsentrasi intervensi pemilu, kaum pergerakan berhasil menjadikan “neolib” sebagai musuh bersama, sehingga banyak pihak, termasuk pemerintahan incumbent menjadi risih dengan cap “neolib” yang dilekatkan kepada dirinya. Neolib menjadi popular dan dipopulerkan juga oleh media, dan hingga saat ini perjuangan kaum pergerakan melangkah maju setapak dalam merumuskan musuh idiologis dan musuh bersama, yakni idiologi pasar bebas (neoliberalisme) dan pemerintahan yang mengabdikan diri kepada mekanisme neolib.

Gerakan Intervensi Pilkada Medan

Pilkada Medan akan menghabiskan anggaran Negara (uang rakyat) sebesar Rp 61 Milyar, jumlah yang tidak sedikit tentunya, untuk dihabiskan dalam pesta elit politik tersebut. Lantas apa kepentingan kita dalam kompetisi elit-elit politik tersebut..? kepentingan kita adalah mengawal dan memberikan perpektif kerakyatan seminimalis apa pun dalam proses tersebut. Mengawalnya sama artinya dengan tidak membiarkan uang rakyat (anggaran Negara) hanya dipakai untuk menciptakan proses politik pilkada yang korup dan curang. Mengawal itu tidak hanya sebatas normative dan apolitis, namun juga harus menggagalkan potensi-potensi kecurangan yang akan dilakukan oleh kandidat yang paling pro terhadap neolib.

Potensi tersebut sudah tercium dari diangkatnya Syamsul Arifin menjadi Pj Walikota Medan, yang artinya beliau saat ini sedang bertugas rangkap jabatan. Rangkap jabatan tersebut menyalahi aturan, yakni PP no. 06 tahun 2005 pasal 132 ayat 1, mengenai Pj kepala daerah haruslah diangkat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan beberapa criteria. Pj Gubsu harus dari eselon I jabatan strukturalnya sekurang-kurangnya IV/c, sedangkan Pj walikota Medan harus eselon II jabatan strukturalnya sekurang-kurangnya IV/b. Menurut kami ini bukan persoalan pelanggaran tekhnis semata, tapi kami menduga bahwa ini adalah scenario untuk mempertahankan dan menancapkan sedalam-dalamnya dominasi neoliberalisme di daerah-daerah termasuk Medan. Sudah sangat jelas, bahwa Syamsul Arifin bukanlah PNS, dia adalah politisi dari Partai Golkar yang tidak akan mungkin bersikap netral dalam pilkada Medan.

Saat ini Syamsul Arifin atas SK Mendagri adalah pemimpin tertinggi sementara di kota Medan yang membawahi pemerintahan terkecil seperti Kecamatan dan Kelurahan serta banyak instansi yang berada dibawah koordinasinya (termasuk KPU bukan..?) Saya berani bertaruh, bahwa tak ada satu orang pun politisi yang dapat bersikap netral dalam proses politik, atas keyakinan saya diatas, maka saya menduga bahwa ini adalah persoalan untuk memenangkan sang agen neolib yang dipercaya oleh partainya para neolib-neolib bersarang, yakni Partai Demokrat (Rahudman – Eldin). Hal ini menjadi lumrah mengingat posisi Demokrat yang sedang babak belur di hajar partai koalisi SBY dalam kasus Bailout Century.Jadi kepentingan kaum pergerakan dalam Pilkada, selain mendorong terselenggaranya proses Pilkada yang adil, jujur, bersih, demokratis dan berkualitas, yang syarat pokoknya adalah Pemerintah RI (Mendagri) harus mencabut SK Pj Walikota Medan, juga berkepentingan untuk mengawal potensi kecurangan yang akan dilakukan oleh Incumbent. Kepentingan yang tak kalah pentingnya adalah segera mendesakkan program-program darurat rakyat kepada para kandidat yang bertarung, agar rakyat dengan cepat faham, mana yang layak dipilih dan mana yang layak disingkirkan.

Capaian maksimalnya, menurut sayai, Kaum pergerakan harus mampu mendesakkan ketetapan/peraturan yang mengatur tentang pencabutan mandat oleh rakyat atas kepala daerah yang terbukti gagal membawa perubahan, terbukti korup, dan melakukan perbuatan tercela. Proses pilkada langsung oleh rakyat juga harus diimbangi dengan proses pencabutan mandat langsung yang dijamin oleh Undang-Undang.Randy SyahrizalKetua Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (PRD) Medan, dan Humas Komite Aksi Rakyat Medan (KARAM)

Djaga Depari

2009-10-10T12:34:00.000-07:00

Komponis nasional Djaga Depari tidak saja menulis lagu lagu romantika kehidupan orang karo tapi beliau juga menulis lagu lagu yang bernafaskan perjuangan rakyat karo menentang pendudukan bangsa bangsa asing dibumi Karo. Karya karyanya yang melukiskan perjuangan rakyat Karo inilah yang menasbihkan beliau sebagai seorang komponis nasional RI.

Djaga Depari dilahirkan di desa Seberaya, kecamatan Tiga Panah, kabupaten Karo. Dia tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang musik tapi sangat piawai dalam menggesek dawai biola. Dia mengandalkan biola dalam meramu note note sebuah lagu.

Sebuah biola sangat menunjang perumusan note note lagu Karo yang memiliki kesenduan sebagai thema utamanya. Lagu lagu Karo yang diciptakan oleh Djaga Depari sangat mengena ditelinga orang Karo yang sangat menyukai lagu lagu sendu untuk menumpahkan suka duka kehidupan.

Apabila semangat patriotisme seorang Djaga Depari tergugah, maka note note lagu yang diciptakannya menjadi sangat berbeda . Langgam kesenduan lagu lagu Karo berubah menjadi hentak jiwa yang bergelora ingin membebaskan diri dari belenggu ketertindasan. Lagu “ Erkata Bedil ( Dentuman Senjata) “ menggambarkan semangat perjuangan yang dia embankan pada pemuda pemuda Karo untuk ikut mengangkat senjata melawan kuasa kuasa asing di tanah Karo walaupun pemuda pemuda itu sedang dilanda asmara. Lagu ini kemudian menjadi lagu nasional perjuangan rakyat RI.

Djaga Depari juga berpesan kepada pemuda pemuda Karo untuk mengutamakan kemerdekaan bangsa dan rakyat Karo. Hubungan hubungan romantis antara pemuda dan pemudi menjadi nomor dua dibawah kepentingan rakyat. Pesan ini dapat kita rasakan bila kita menyimak syair lagu “ Kemerdekaanta”. Dia melukiskan kata kata seorang pemuda kepada kekasihnya: “Bila kelak kita telah mendapatkan kemerdekaan negara ini, maka kita akan bersatu kepelaminan”. Ternyata memang semangat pemuda pemudi di Karo untuk memperjuangakn kemerdekaan menjadi membara dibawah komando seorang pemimpin tentara Djamin Gintings.

Dipuncak kreativitas Djaga Depari, keberadaan ekonomi dan teknologi tidak mampu mengangkat beliau kejenjang selibriti. Lagu lagunya tidak dapat diperdengarkan dengan mudah seperti dijaman ini. Lagu lagu itu hanya sering didengar dalam acara acara tahunan orang Karo didesa desa dinyanyikan oleh artis artis perkolong-kolong tanpa harus membayar royalti kepada Djaga Depari.

Djaga Depari menghabiskan masa masa tuanya dikampung Seberaya dengan menuliskan banyak lagu lagu Karo yang sekarang ini dengan mudah kita peroleh dalam bentuk pita kaset atau dvd yang diperdagangkan secara komersil. Beliau sudah mempersembahkan yang terbaik pada dirinya untuk bangsa Karo khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Untuk mengabadikan pengabdiannya, pemerintah propinsi Sumatera Utara mendirikan sebuah monument Djaga Depari dikota Medan.

Disarikan oleh:
Mangsi Gintings
E-mail: mgint0@uky.edu

EKONOMI POLITIK PERGANTUNGAN NEGARA-NEGARA MISKIN

2009-10-09T21:33:00.000-07:00

Dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik, tulisan esei ini akan mengkaji mengenai teori pergantungan yang mula dibincangkan pada akhir tahun 1950-an oleh Pengarah Suruhanjaya Ekonomi Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu, PBB untuk Amerika Latin, Raul Prebisch. Prebisch dan rakan-rakannya bimbang terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju yang tidak memandu kepada pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin. Dalam kajian mereka mendapati aktiviti ekonomi di negara-negara lebih kaya sering kali membawa kepada masalah-masalah ekonomi di negara-negara miskin. Ini bertentangan dengan dan tidak dapat diramal oleh teori neo-klasikal yang mengandaikan pertumbuhan ekonomi akan memberi manfaat kepada semua walaupun faedah-faedahnya tidak dikongsi secara sama rata.

Penerangan hasil kajian Prebisch mengenai fenomena tersebut sangat mudah iaitu negara-negara miskin mengeksport komoditi ke negara-negara kaya yang kemudian menukar komoditi menjadi barangan siap dan kemudian menjual balik barangan tersebut kepada negara-negara miskin. Nilai tambah yang berlaku semasa proses pengilangan untuk mencipta barangan siap berkenaan selalunya menyebabkan kos yang tinggi. Dengan itu, negara-negara miskin sentiasa tidak memperolehi pendapatan secukupnya daripada pendapatan eksport kerana terpaksa membayar lebih untuk barangan import iaitu barang pengilangan siap.

Penyelesaian yang dikemukakan oleh beliau juga kelihatan dapat dilaksanakan iaitu negara-negara miskin sepatutnya memulakan program-program untuk menggantikan serta mencari pengganti kepada barangan import tersebut supaya mereka tidak perlu membeli barangan kilang siap daripada negara-negara miskin. Negara-negara miskin juga perlu menjual produk-produk utama mereka di dalam pasaran dunia tetapi simpanan tukaran asing tidak digunakan untuk membeli barangan perkilangan dari luar. Bagaimanapun, terdapat tiga isu utama yang membuatkan polisi sebegini sukar untuk dilakukan iaitu:

.Pasaran domestik negara-negara miskin tidak cukup besar bagi menyokong ekonomi berskala yang digunakan negara-negara kaya bagi mengekalkan harga yang lebih murah.
.Isu kedua adalah membabitkan aspirasi politik negara-negara miskin sama ada penukaran daripada menjadi pengeluar komodoti kepada barangan perkilangan boleh dilakukan atau tidak.
.Isu terakhir adalah melibatkan ke tahap mana negara-negara miskin sebenarnya mempunyai kawalan terhadap produk utama mereka khususnya bagi penjualan barangan tersebut ke luar negara.

Pada masa tersebut, teori pergantungan dilihat sebagai cara mudah untuk menjelaskan kemiskinan berterusan di negara-negara miskin. Pendekatan tradisional neo-klasikal tidak pernah melihat isu kemiskinan ini sebaliknya mengatakan negara-negara miskin terlalu lambat untuk mengubah ekonomi kepada amalan-amalan yang lebih kukuh dan sebaik sahaja negara-negara miskin mempelajari teknik-teknik ekonomi moden, maka kemiskinan akan mula terhapus. Bagaimanapun, ahli-ahli teori Marxis melihat kemiskinan berterusan ini sebagai sebahagian kesan daripada eksploitasi kapitalis. Muncullah satu pemikiran baru yang dipanggil pendekatan sistem dunia berhujah bahawa kemiskinan adalah kesan langsung daripada evolusi ekonomi politik antarabangsa kepada divisyen tetap buruh yang mana menguntungkan pihak yang kaya dan menghukum yang miskin. Dengan itu, esei ini cuba mendalami mengenai kerelavanan teori pergantungan dalam konteks hari ini yang dilanda arus globalisasi serta cuba membincangkan mengenai teori ini secara lebih mendalam memandangkan ia adalah satu kajian terhadap yang dimulakan terhadap negara-negara Amerika Latin yang diselubungi isu kemiskinan yang berterusan.

Definisi
Definisi umum mengenai teori pergantungan adalah satu gagasan teori yang dibangunkan oleh pelbagai intelek dari dunia ketiga dan dunia pertama yang mengemukakan cadangan bahawa negara-negara kaya dunia memerlukan kumpulan preferi negara-negara miskin dalam usaha untuk mengekalkan kekayaan dan kekuasaan. Teori ini menetapkan bahawa kemiskinan di negara-negara periferi bukan kerana mereka tidak berintergrasi ke dalam sistem ekonomi dunia tetapi bagaimana mereka diintergrasikan ke dalam sistem tersebut. Negara-negara miskin ini menyediakan sumber semulajadi, buruh yang murah, menjadi destinasi teknologi dan pasaran kepada negara-negara kaya. Tanpa negara-negara kaya, negara-negara miskin dianggap tidak mampu untuk menikmati peningkatan tahap kehidupan. Negara-negara kaya secara aktif cuba mengekalkan pergantungan negara miskin yang dilakukan menerusi pelbagai sektor seperti ekonomi, kawalan media, politik, sistem perbankan dan kewangan, pendidikan, sukan dan semua aspek pembangunan sumber manusia. Sebarang percubaan oleh negara-negara yang bergantung untuk melepaskan diri daripada pengaruh pergantungan boleh membawa kepada sekatan ekonomi, pencerobohan ketenteraan dan kawalan. Bagaimanapun, perkara sedemikian begitu jarang berlaku kerana pergantungan diperkuatkan oleh negara-negara kaya melalui penetapan peraturan perdagangan antarabangsa dan sektor kewangan. Menurut Sunkel (1969), pergantungan boleh didefinisikan sebagai satu penjelasan mengenai pembangunan ekonomi negara dari segi pengaruh luar seperti politik, ekonomi dan kebudayaan terhadap polisi-polisi pembangunan kebangsaan. Manakala, Dos Santos (1971) menekankan dari segi dimensi sejarah terhadap hubungan pergantungan seperti petikan di bawah. “Dependacy is…an historical condition which shapes a certain structure of the world economy such that it favors some countries to the detriment of others and limits the development possibilities of the subordinate economics…a situation in which the economy of a certain group of countries is conditioned by the development and expansion of another economy, to which their own is subjected.”

Terdapat tiga ciri-ciri yang mempunyai persamaan mengikut definisi di atas yang dikongsi oleh ahli-ahli teori pergantungan. Pertama adalah pergantungan membentuk sistem antarabangsa yang terdiri daripada dua kumpulan negara yang digambarkan sebagai dominan/bergantung, teras/periferi atau metropolitan/satelit. Negara-negara dominan adalah negara yang mempunyai kemajuan industri di dalam Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, OECD. Manakala negara-negara bergantung adalah Amerika Latin, Asia dan Afrika yang mempunyai pendapatan per kapita yang rendah serta bergantung sepenuhnya kepada eksport satu jenis komoditi untuk pendapatan hasil tukaran mata wang asing.

Keduanya, definisi di atas mempunyai persamaan dari segi andaian bahawa kuasa-kuasa luaran adalah satu-satunya aktiviti ekonomi yang penting di dalam negara-negara yang bergantung. Kuasa-kuasa luaran ini termasuklah syarikat-syarikat multi nasional, MNC, pasaran komoditi antarabangsa, bantuan luar, komunikasi dan kuasa-kuasa lain yang mana boleh dibawa oleh negara-negara maju untuk kepentingan ekonomi mereka di pasaran luar.

Persamaan ketiga adalah definisi pergantungan menunjukkan hubungan antara negara-negara dominan dan bergantung adalah dinamik kerana interaksi antara dua kumpulan negara ini bukan hanya sentiasa diperkuatkan tetapi juga mencetuskan corak yang tidak sama rata. Pergantungan adalah satu proses berterusan dan berakar umbi di dalam kapitalisme antarabangsa yang mempunyai proses persejarahan yang mendalam seperti dinyatakan oleh Bodenheimer (1971). “Latin America is today, and has been since the sixteenth century, part of an international system dominated by the now-developed nations…Latin underdevelopment is the outcome of a particular series of relationships to the international system.”

Seperti dinyatakan di dalam bahagian pendahuluan, teori pergantungan ini pertama kali dikemukakan oleh Prebisch dan diperkemaskan lagi oleh ahli teori Marxis iaitu Andre Gunder Frank dan diperhalusi oleh Immanuel Wallerstein melalui teori sistem dunia. Teori pergantungan menjadi popular pada 1960-an dan 1970-an sebagai kritikan terhadap ahli teori pembangunan popular yang dilihat gagal untuk menjelaskan isu kemiskinan yang semakin menular dan meningkat di sebahagian besar dunia. Sistem pergantungan dikatakan tercipta berikutan revolusi perindustrian dan pengembangan empayar Eropah yang kuat dari segi kuasa dan kekayaan. Sesetengah pengkaji berpendapat sebelum pengembangan empayar ini, eksploitasi hanya bersifat dalaman dengan ekonomi utama tertumpu kepada penguasaan wilayah. Bagaimanapun, dengan pengenalan corak perdagangan sejagat pada abad ke-19 telah membolehkan sistem ini meningkat ke tahap global.

Konsep underdevelopment yang dikemukakan oleh Gunder Frank adalah merujuk kepada satu situasi yang secara fundamental berbeza daripada undevelopment. Undevelopment merujuk kepada keadaan yang mana sumber tidak digunakan. Sebagai contoh, kuasa kolonis Eropah melihat benua Amerika Utara sebagai kawasan yang tidak maju kerana tanahnya tidak digunakan dalam skala yang konsisten dengan potensinya. Manakala underdevelopment pula merujuk kepada situasi yang mana sumber-sumber secara aktif digunakan tetapi digunakan melalui cara yang hanya menguntungkan negara-negara dominan dan bukannya negara-negara miskin yang merupakan pemilik kepada sumber-sumber tersebut.

Negara-negara miskin bukanlah ketinggalan dibandingkan negara-negara kaya dan mereka miskin bukan kerana mengabaikan aspek transformasi saintifik tetapi kemiskinan berpunca daripada dipaksa memasuki sistem ekonomi terutama Eropah hanya sebagai pengeluar atau pembekal bahan-bahan mentah serta memainkan peranan sebagai pembekal tenaga buruh yang murah. Memburukkan keadaan, negara-negara miskin telah dinafikan peluang untuk memasarkan sumber-sumber mereka kerana menimbulkan persaingan dengan negara-negara dominan.

Secara ringkasnya, teori pergantungan cuba untuk menjelaskan situasi negara-negara yang underdevelope di dunia dengan menganalisa corak-corak interaksi di kalangan negara-negara dan dengan menghujah bahawa ketidaksamarataan di kalangan negara-negara adalah bahagian semulajadi daripada interaksi tersebut. Dan Gunder Frank cuba menerokai isu kemiskinan di negara-negara kurang membangun dengan bertunjangkan falsafah keadilan dari segi sosial, ekonomi dan politik serta hak asasi manusia atau pun posisi etika di dalam amalan ketiga-tiga aspek tersebut. Tema utama di dalam teori ini juga merangkumi ekonomi dunia dan kebergantungannya yang menjadi semakin kuat. Teori ini memenuhi ruang keperluan kepada satu teori dan analisis terhadap struktur serta pembangunan sistem kapitalis sebagai satu unit yang berintergrasi dalam skala sedunia. Pemahaman kepada sistem ini penting dalam usaha merangka satu dasar dan pelaksanaan polisi yang praktikal sebagai tindakbalasnya. Bagi kes Amerika Latin, menurut Gunder Frank adalah kegagalan aspek politiknya untuk mencapai satu perubahan ekonomi dan sosial terutama dengan kejatuhan kerajaan Allende di Chile serta kegagalan Maoisme di China yang menjadikan usaha melarikan diri daripada sistem ekonomi dunia sesuatu yang mustahil walaupun teori ini dan teori sistem dunia dapat digunakan untuk menjana dasar politik, ekonomi dan sosial yang praktikal serta strategi dan taktik. Perbincangan Teori Pergantungan Mengikut Gunder Frank Dan Wallerstein Brewer (1980) menegaskan, underdevelopment adalah satu produk kapitalisme dengan mengaitkan kapitalisme dengan sistem dunia yang saling berangkaian dan berlaku pertukaran. Ia diperkuatkan pula melalui monopoli dan eksploitasi untuk berhujah bahawa “development of underdevelopment” adalah proses yang sedang berlaku di Amerika Latin dan masih tidak berubah sejak penaklukan Sepanyol dan Portugis iaitu bermula pada abad ke-16 lagi. Gunder Frank berhujah bahawa mana-mana bahagian dunia yang mana telah terdedah kepada sebarang cara fundamental oleh kapitalisme dianggap sebagai kapitalis. Beliau telah menunjukkan ekonomi kapitalis dunia telah menembusi Amerika Latin dengan begitu mendalam sehingga tiada bahagian benua tersebut yang tidak terjejas. Beliau memberikan contoh sektor pertanian sara diri seperti di Brazil turut bertukar menjadi industri untuk eksport. Aspek penghujahan ini ditujukan terhadap teori dualisme yang diaplikasikan terhadap Amerika Latin. Teori tersebut cuba mengekalkan idea bahawa kapitalisme adalah satu kuasa progresif, satu kuasa untuk pembangunan dan ekonomi negara yang mengalami underdevelop dibahagikan kepada dua sektor yang bebas.

Salah satunya adalah kapitalis yang moden dan progresif manakala satu sektor adalah sangat tua, tidak disentuh oleh kapitalisme dan bersifat feudal. Sektor tradisional tersebut dicirikan dengan sara diri domestik dan bebas daripada pasaran dunia. Pembangunan di dalam analisis ini, memerlukan pemindahan sumber daripada sektor feudal ke kapitalis dan transformasi umum atau pemodenan pertanian feudal serta di dalam struktur politik dan sosial. Model dualis ini telah dikemukakan oleh aliran Marxis dan juga bukan Marxis tetapi sasaran utama Gunder Frank adalah sosiologis borjuis dan saintis politik berbanding ahli ekonomi. Frank menunjukkan dengan kekayaan fakta dan sejarah, tiada bahagian di Amerika Latin yang tidak disentuh oleh hubungan pasaran. Persyarikan ke dalam sistem dunia kapitalis membawa kepada pembangunan di dalam beberapa sektor dan “development of underdevelopment” di tempat lain. “Development of underdevelopment” berlaku di dalam sistem dunia kapitalis yang dicirikan dengan struktur metropolis-satelit.

Metropolis mengeksploitasi negara satelit membolehkan keuntungan hanya dinikmati oleh metropolis pula terus miskin dan disingkirkan daripada dana pelaburan supaya pertumbuhannya menjadi begitu perlahan. Lebih penting, potensi satelit dikurangkan sehingga hanya menjadi negara yang bergantung yang mana telah membentuk satu kelas memerintah tempatan yang khusus dan mempunyai kepentingan untuk terus menjayakan agenda underdevelopment iaitu “lumpenbourgeoisie” yang menurut sahaja polisi-polisi underdevelopment atau dilabel oleh Frank sebagai “lumpendevelopment”. Sumbangan Frank di dalam teori ini adalah satu rantaian hubungan metropolis-satelit yang digambarkan seperti berikut yang terkandung di dalam bukunya “Capitalism and Underdevelopment in Latin America”: “The monopoly capitalist structure and the surplus expropriation/appropriation contradiction run through the entire Chilean economy, past and present. Indeed, it is this exploitative relation which in chain like fashion extends the capitalist link between the capitalist world and national metropolises to the regional centres (part of whose surplus they appropriate) and from these to local centres and so on to large landholders or merchants who expropriate surplus from small peasants ot tenants, and sometimes even from these latter to landless labourers exploited by them in turn. At each step along the way the relatively few capitalists above exercise monopoly power over the many below, expropriating some or all of their economic surplus, and to the extent that they are not expropriated in turn by the still fewer above, appropriating it for their own use. Thus at each point, the international, national and local capitalist system generates economic development for the few and underdevelopment for the many.” Menurut Frank rantaian hubungan metropolis-satelit ini telah wujud sejak abad ke-16 dan perubahan hanya dari segi bentuk eksploitasi dan penguasaan terhadap negara satelit. Ini dinamakan sebagai satu prinsip kesinambungan di dalam perubahan atau “continuity in change”. Selain itu, Frank turut menyentuh mengenai kesan-kesan politik iaitu kelas memerintah di negara-negara yang mengalami underdevelop menempatkan diri mereka di dalam rantaian hubungan itu yang berlaku di luar bandar sehingga ke negara metropolis dan mereka mempunyai kepentingan untuk mengekalkan kedudukan tersebut. “This colonial and class structure establishes very well defined class interests for the dominant sector of the bourgeoisie. Using government cabinets and other instruments of the states, the bourgeoisie produces a policy of underdevelopment in the economic, social and political life of the “nation” and the people of Latin America.”

Penghujahan ini merupakan bahagian terpenting dan merupakan analisis sejarah bagi Amerika Latin terutama tempoh selepas kemerdekaan pada abad ke-19. Ketika itu berlaku konflik antara pihak Eropah yang memulakan perdagangan bebas dan pihak Amerika yang memperkenalkan perlindungan kepada industri tempatan. Pihak Eropah yang diketuai oleh saudagar-saudagar yang mengendalikan perdagangan import dan eksport serta kepentingan eksport pertanian adalah merupakan pihak yang kuat dan mendominasi ekonomi serta memperolehi keuntungan daripada sistem ini. Seperti dinyatakan oleh Frank: “Free trade made imported manufactured goods available cheaply to the export agriculturalists, and the weakness of the local currency increased the value of exported products in terms of the depreciated currency, transferring income to those who sold goods for export. Local manufacturing industry was unable to compete with imports without protection, so perpetuating the imbalance.”

Dasar negara dilengkapkan untuk memenuhi sektor import dan eksport seperti cukai, pengagihan tanah, dasar imigrasi, pelabuhan, jalan keretapi dan sebagainya. Ringkasnya, “lumpenbourgeoisie” berorientasi Eropah ini mencipta “lumpenstate” yang menyebabkan kemerdekaan yang sebenar tidak dapat dicapai tetapi menjadi instrumen berkesan dalam meneruskan underdevelopment. Oleh itu, polisi negara adalah elemen paling kritikal dan penting di dalam pembangunan ekonomi.

Dalam membincangkan teori pergantungan, penting sekali teori sistem dunia oleh Wallerstein disentuh kerana pendapat bahawa mana-mana sistem sosial perlu dilihat secara menyeluruh dan negara bangsa di dalam dunia moden juga tidak boleh dikaji secara tersendiri kerana ia bukan satu sistem tertutup. Wallerstein menyatakan sistem dunia moden adalah kapitalis kerana ia adalah sistem ekonomi. “Capitalism and a world economy (that is, a single division of labour but multiple polities) are obverse sides of the same coin. One does not cause the other. We are merely defining the same indivisible phenomenon by the different characterisitics.” Mengikut Wallerstein, sistem dunia kapitalis dibahagikan kepada tiga jenis negara iaitu negara core atau teras, semi-periferi dan negara periferi. Perbezaan bagi ketiga-tiga jenis negara ini adalah jentera negara di dalam bidang-bidang yang berlainan dan ini sebagi timbal balas, membawa kepada pemindahan modal dari periferi ke negara teras yang kemudian menguatkan lagi negara tersebut. Kuasa negara adalah mekanisme utama memandangkan aktor-aktor di dalam pasaran cuba untuk mengelakkan operasi normal pasaran yang tidak memberi keuntungan maksima jika berpaling kepada negara negara untuk mengubah syarat-syarat perdagangan. Pada asalnya, pembahagian core-periphery diterangkan oleh faktor teknologi. Eropah Barat mengkhusus di dalam pengeluaran dan penternakan haiwan yang mana aktiviti-aktiviti ini memerlukan kemahiran yang tinggi dan dilakukan oleh buruh-buruh yang dibayar gaji agak lumayan. Struktur sosial adalah asas kepada negara kuat secara relatif dan membolehkan mereka menguasai pasaran untuk kelebihan mereka. Manakala, Hispanik Amerika hanya menjalankan aktiviti perlombongan dan Baltik di timur Eropah mengkhusus di dalam aktiviti yang memerlukan kemahiran rendah, maka kapitalis Eropah tersebut akan memilih melalui campur tangan negara, buruh paksaan dan mewujudkan kepentingan berbeza antara pengeluar dan kepentingan eksport produk utama. Hasilnya, negara menjadi lemah dan sedia untuk dikuasai oleh negara teras. Mereka kemudian menjadi periferi.Apabila divisyen negara tersebut wujud, core-periphery dikekalkan dengan kebolehan negara-negara teras untuk memanipulasikan perjalanan sistem secara menyeluruh bagi menyesuaikan dengan keperluan mereka iaitu negara teras. Mereka dengan sengaja melemahkan negara periferi atau menghapuskannya dengan penaklukan serta mengubah cara pasaran berfungsi melalui sekatan, monopoli, melindungi industri mereka sendiri dan menghalang periferi mengadakan halangan tertentu. Semi-periferi pula disifatkan sebagai negara aristokrasi buruh dan menjadi pusat kepada perubahan kerana negara semi-periferi ini boleh berubah menjadi negara teras dan negara teras yang semakin lemah akan berubah menjadi semi-periferi. Wallerstein menganggap buruh sebagai komoditi.

Idea Wallerstein ini mencadangkan supaya sistem dunia dari semua segi perlu dilihat secara menyeluruh dan pelaksanaan sistem dunia ini menghasilkan cara-cara kawalan terhadap buruh yang penting kepada sistem pengeluaran negara teras. Apabila kedua-dua aliran teori pergantungan ini menyentuh mengenai sistem dunia dan dikaitkan pula dengan kapitalisme, maka timbul satu persoalan umum adakah ianya masih lagi relevan memandangkan evolusi yang dialami oleh kapitalisme pada era ini dengan tersebarnya globalisasi ke seluruh pelusuk dunia dan pergerakan modal serta peranan syarikat-syarikat multi nasional, MNC. Dengan perkembangan demokrasi juga telah meningkatkan pengaruh liberalisme dan neo-liberalisme yang membenarkan kebebasan individu mencari keuntungan maksimum, ideologi yang membenarkan pencarian harta kekayaan melalui apa cara sekali pun dan andaian bahawa apabila pengeluaran meningkat maka permintaan untuk peluang pekerjaan turut meningkat. Persoalan kekurangan modal di negara-negara miskin untuk memulakan program yang dapat membebaskan diri daripada pergantungan juga dijadikan hujah bagi membalas teori pergantungan ini. Negara miskin juga terlalu bergantung kepada satu atau dua produk utama, kekurangan tenaga mahir dan kelemahan dari segi kewangan mencukupi, komunikasi dan infratruktur pengangkutan misalnya. Kekurangan negara-negara miskin kemudian diisi oleh kelengkapan teknologi dan peralatan melalui pelaburan negara-negara kaya. Dengan andaian-andaian tersebut, esei ini akan membuat penilaian sama ada teori pergantungan masih relevan atau pun tidak dengan evolusi yang dilakukan oleh kapitalisme. Jika teori pergantungan oleh Gunder Frank menekankan kepada penggunaan sumber yang aktif tetapi hanya memberi keuntungan kepada negara kaya dan bukan negara pemilik sumber tersebut yang terdiri daripada negara miskin, pada era globalisasi dan sistem perdagangan dunia yang telah berubah, maka peranan modal yang dipandu oleh MNC telah mengubah senario ini. Ia bermaksud, hubungan antara negara kaya dan miskin bukan lagi berasaskan penyediaan sumber seperti komoditi melalui eksport dan import barangan siap oleh negara miskin tetapi telah mengalami perubahan dengan adanya peranan modal atau disebut Foreign Direct Investment, FDI. Melalui FDI, negara yang menerima pelaburan asing menyediakan tenaga buruh yang murah, sumber dan persekitaran yang kondusif untuk pelaburan. Seperti yang dijelaskan Eichengreen (2003) menyatakan bahawa pergerakan modal sebagai penjana pembangunan dengan menyalurkan sumber, teknologi, pengetahuan berorganisasi dan pemangkin kepada perubahan institusi. Tugas polisi atau dasar pula untuk menggalakkan pengaliran modal dari negara pemodal yang kaya ke dalam negara-negara yang miskin ekonominya. Hasil daripada FDI yang membawa bersama teknologi dan kepakaran, sebahagian negara-negara miskin, kurang membangun dan negara-negara dunia ketiga kini telah banyak berubah menjadi apa yang dinamakan negara sedang membangun dan negara industri baru. Jika ini diambilkira, faktor FDI atau pelaburan modal luar sedikit sebanyak sebenarnya telah membantu negara-negara seperti di rantau Asia termasuklah Malaysia, Taiwan, Indonesia dan lain-lainnya untuk muncul sebagai salah satu kuasa ekonomi. Perkembangan globalisasi yang mendorong dunia tanpa sempadan bagi pengaliran modal, buruh dan perdagangan dunia mungkin memerlukan pengubahsuaian semula teori pergantungan oleh Gunder Frank. Bagaimanapun, aspek pelebaran kuasa kapitalisme juga tidak dinafikan terus kukuh di dalam sistem dunia berikutan perkembangan-perkembangan baru ini kerana modal, FDI dan teknologi masih berasal dari negara-negara kapitalis kaya. Hubungan terkini antara negara-negara di dalam sistem baru dunia ini mungkin dijelaskan dengan lebih tepat oleh teori sistem dunia yang dikemukakan oleh Wallerstein. Ini kerana dunia yang sedang membangun dan negara-negara miskin memerlukan kewujudan negara teras atau core untuk mendapatkan bantuan bagi kemajuan ekonomi mereka. Negara-negara teras secara konsisten menjadi penjana FDI utama dunia dan mampu mengekalkan corak penguasaan terhadap negara-negara yang memerlukan bantuan mereka dalam membangunkan ekonomi sejagat. Oleh itu, proses untuk membebaskan diri oleh negara-negara kurang membangun ini dilihat begitu mustahil dilakukan lebih-lebih lagi dengan penubuhan blok-blok perdagangan serantau yang ingin membina satu bentuk perlindungan kepada industri masing-masing. Percubaan untuk memasuki rantau kerjasama perdagangan tersebut oleh sebuah negara dari rantau lain begitu sukar dan perlu mematuhi pelbagai syarat yang akan melonggarkan peranan kawalan negara terhadap pasaran, misalnya penghapusan pelbagai bentuk cukai dan tarif. Contoh lain daripada isu ini adalah kemasukan China ke dalam Pertubuhan Perdagangan Dunia, WTO yang mana China telah dipaksa mematuhi syarat-syarat seperti meningkatkan tahap hak asasi manusia sebelum diterima masuk untuk memperolehi kelebihan dalam perdagangan dunia. Rumusan Daripada perbincangan mengenai teori ini dari sudut ekonomi politik, dapat dilihat bagaimana evolusi sistem dunia kapitalisme itu sendiri yang sentiasa diperkemaskan untuk membolehkan pengukuhan dunia negara-negara maju dari segi kekayaan di dalam sistem antarabangsa dan seterusnya mengekalkan penguasaan terhadap negara-negara yang kurang maju. Negara-negara yang cuba menghalang atau mengelak daripada perjalanan sistem dunia ini seperti globalisasi hanya mengakibatkan kesan lebih buruk seperti terus ketinggalan daripada arus kemajuan ekonomi. Bagi negara, tindakan tersebut adalah sesuatu yang merugikan dan menjadikan pergantungan adalah proses yang berterusan.

Kumpulan Puisi Perburuhan

2009-10-08T13:12:00.001-07:00

Wowok Hesti Prabowo

Marsinahis

Tuan-tuan selamat malam
Marilah sejenak sepenuh hati kita terkonsentrasi
pada sosok pahlawan kita
Bernama : Marsinah !

Tuan-tuan, sebelumnya perlu kutanyakan
pernahkah tuan-tuan berjalan-jalan, bergabung
buruh dilorong-lorong industri Tanggerang,
Bekasi, Pulogadung, Rungkut dan deretan pabrik-pabrik
sepanjang jalan yang pernah tuan-tuan temui?

Buruh kita benar-benar mengenaskan!
Buruh salah ditendang, dipukul
banyak dilakukan
Buruh wanita diplester mulutnya
Buruh disekap, diperas tangannya tanpa bayaran
sering ditemui
Hak-hak buruh diperkosa, itu kata tepatnya
Buruh bak sapi perahan, juga pantas dilontarkan
Buruh tak bebas berserikat adalah fakta sulit dibantah
Buruh dibayar murah menjadi kebanggaan kaum konglomerat

Itu bukan hanya berita koran
Atau cerita buruh yang dibesar-besarkan
Bukan
Adalah wajah bobrok buruh kita!
Dan lahirlah Marsinah melawan kebobrokan itu
Marsinah kritis dan idealis
Pejuang sejati kaum buruh
Marsinah pintar hingga rahasia kebobrokan pabriknya
terbongkar
Marsinah vokal dan pemberani
Memimpin kaumnya mogok
Memperbaiki yang bobrok
Untuk itu Marsinah rela mati amat mengenaskan
Sama mengenaskan dengan nasib kaumnya
Vagina ! Ya, vagina Marsinah disodok dengan tongkat
Diputar-putar, disodok hingga telak!
Seorang wanita telah dinatai srigala-srigala jantan
tanpa daya !
selaput dara robek, tulang kelamin bagian depan hancur
luka tembus usus bawah
dagu memar
lengan dan paha lecet-lecet
perutnya bolong sedalam duapuluh sentimeter dua liter darah muncrat

Sang pejuang telah wafat
Buruh Nusantara tundukkan kepala

Tuan-tuan yang terhormat
Masih kurangkah monumen derita buruh nusantara
tuk perbaikan nasibnya?
Dan masihkah kita kata salah Paman Sam
mengancam cabut fasilitas GSP?
Kita punya patriotisme benar, nasionalisme benar
Bukan patriotisme membabi buta!
Kita tak senang tetangga kita mendikte
Tetapi sebagai insan bertetangga kita tak salahkan
bila tetangga tak kirim kue sedapnya
karena kita telah mensengsarakan pembantu kita
Kita tak pantas memeras buruh hingga sakit-sakitan
Kita sangat tak bijaksana membungkam mulut kaum buruh
hingga suara hati nggumpal di dada
dan njelma dendam!
Itu super bahaya!
Gumpalan-gumpalan dendam di dada
bisa njelma kebencian dahsat

Untuk itu tuan-tuan
Sebaiknya kita intropeksi diri
Setulus-tulusnya
Mau tak mau membebaskan buruh dari belenggu

Tuan-tuan
Marsinah telah tiada
Tapi getaran semangatnya membara
Dada buruh nusantara
Tuan-tuan,
Diakui atau tidak
Marsinah adalah PAHLAWAN kita!

Tuan-tuan,
Marsinah adalah Marsinah-Marsinah lain dinegeri ini?
Mari kita tundukkan kepala
Pandang wajah-wajah luka dan teriak-teriak
Marsinah-Marsinah nusantara

Bendera Marsinah dan Budhi Surbakti

Bendera perjuangan masih berkibar, pabrik
pabrik nusantara luka dalam
: Marsinah mati mengenaskan

Keluh buruh masih trenyuh. Potret
compang-camping wajah buruh. Tertempel
tempel tembik-tembok pabrik angkuh
:sang pembela telah tiada
ia Budhi Surbakti!
Dua bendera putih berkibar. Ternodai
darah muncrat dimana-mana. Meski
bisu dikibarkan angin. Khabar
kabur nysup dada buruh
hati teguh mata luluh

Kulihat pabri-pabrik
bendera Marsinah dan Budhi berkibar
hati buruh
damba keadilan dan kebebasan
Selamat jalan Marsinah dan Budhi
Benderamu kan kibarkan pucak perjuangan!

Tanggerang 1993

Moktar K

Bogor, 12 Agustus 1993 Marsinah

Kabar itu datang
Menerobos disetiap tembok-tembok pabrik
Singgah dirumah-rumah kontrakan buruh
Kabar untuk kawan buruh

Dibawah cerobong pabrik yang menjerit-jerit
Kawan datang, menggenggam tinju, berkata tenang
Seorang buruh milik kita : Marsinah
Mati terbunuh oleh bangsat, orang-pun gagap

Berita dikoran menyebar, hanyalah cerita
Menuntut keadilan yang belum berkata
Tapi dari Marsinah, buruh belajar
Bagi buruh dia pahlawan, bagi mereka penghalang

Jika buruh mati, demi menuntut sesuap nasi
Itu pertanda bagi yang menciptakan penghisapan
Buruh yang diwarisi penghisapan telah sadar meninggalkan
pertanda kehadiran
Kekuatan telah tiba untuk memenjarahkan penghisapan

Melawan
(Puisi buat : Marsinah)

Telah kau buktikan, bahwa :
pembangunan yang telah ditempuh
bermandikan keringat dan darah buruh
lalu kau berikan contoh
dari apa-pun, kau pilih keadilan
yang haram menyerah, takluk pada ancaman pada segala yang bernama : penindasan

Ketika mulut mungilmu
menbuka suara
cabut keputusan PHK sepihak
maka :
kekuasaan menjadi kalap
para setianya kehabisan alasan
kekuatan-kekuatan iblis dibangkitkan
kebenaran, keadilan dan kemanusiaan
sirna sudah
lalu, membunuhnya
hanya demi didengarkan
kata-kata sederhana : keadilan

Kini kau perlihatkan, bahwa :
mereka yang mengatas namakan
pelindung rakyat
yang bersumpah atas nama wibawa
tidak lain hanyalah calo
yang biasa memperdagangkan buruh
yang rela membunuh buruh
hanya untuk uang, pangkat dan kedudukan

Sesungguhnya haruslah diingat !
buruh yang terbiasa hidup menderita
telah mampu melihat
segala kepalsuan
yang hendak disembunyikan
lalu buruh-pun akan memilih
seperti kau
melawan!!!

Wowok Hesti Prabowo

Partai Buruh Indonesia

Ketika hatimu jujur melihat buruh tak mujur
Ketika hatimu sakit hak buruh tak boleh diungkit
Ketika hatimu gundah hidup buruh kian susah
Ketika hatimu hancur suara buruh tak tersalur
Ketika hatimu tertunduk mengapa Partai Buruh tak dibentuk

Musim Mogok

Musim mogok
mari lakukan penuh suka
agar kelak kita petik hasilnya
Musim mogok
tak apa becek sedikit
tak apa berantakan sedikit
asal kita sama-sama mogoknya
sama pula membersihkannya

Musim mogok
egois dan pengecut bila tak ikut

Musim mogok
siapa pula mencegahnya?
semoga konglomerat tobat
Musim mogok tak berkepanjangan

Suara-suara Buruh

Suara buruh membelah kota
Suara buruh digelar dijalanan
Suara buruh hiasi lembar koran
Suara buruh usik tidur direksi
Suara buruh merahkan telinga birokrat
Suara buruh nusuk dada dewan rakyat
Suara buruh retakkan tembok industri
pabrik-pabrik, hotel dan bank
Suara buruh lama terpendam tengah kota
tercecer sepanjang jalan
tertutup lembar koran
tersimpan laci birokrat dan dewan rakyat
Suara buruh kian berkumndang
Sepanjang tahun ini

Buruh Wanita Kita

Buruh wanita kita
menguasai pasar kerja
mereka disuka mengapa

Buruh wanita nusantara menerima, telaten, sabar
senantiasa patuh majikan kata apa
senantiasa taat perintah-perinta
senantiasa sedikit ulah tak banyak tingkah

Buruh wanita nusantara kuasai pasar kerja
dibilang kuwalitas rendah hingga upah amat murah
tamat sekolah dasar rata-rata

Buruh wanita kita
berdesak-desak sepanjang hari sepanjang lorong
wajah kusut pakain seadahnya
sendal jepit setia amankan kakinya

Di pabrik buruh wanita dijaga ketat
satpam setia kawal saat kencing dan sholat agar efesiensi dan produktivitas tak terhambat

Buruh wanita tak boleh bengal
sinar mentari teramat mahal

Duhai kawan,
Buruh wanita kita telah disalahgunakan
Kesabaran budi ketabahan hati dibalas dengan tai!
Cuti hai tak diberi
Aku saksikan satpam tempelkan kapas pada vagina
buktikan bercak merahnya!

Cuti hamil buruh wanita banyak diabaikan
Dianggap tak produktif buruh bodoh hamil di phk

Buruh wanita buta hak-hak tak bisa dipungkiri
lantas aneka dalil kebodohan dijejalkan
lagu kebodohan didendangkan
oleh supervisi yang hatinya terkontaminasi
sikap manipulasi dan kolusi

Duhai kawan
Buruh wanita kuasai pasar nusantara
mengapa tak diguna?
Kesewenangan saatnya ditentang
Ketak-adilan saatnya dihentikan

Buruh wanita bangkitlah!
Jelmakan kelemahan jadi kekuatan
Dua ribu buruh wanita haruskah ditindas
duapuluh kepala bagian?
Berhentilah kerja maka kerugian akan berlipat ganda
Menjeritlah manakala terhimpit
Beringaslah manakala hak-hak ditebas!

Buruh wanita bila seia-sekata
kekuatan melebihi dasyat gelombong samudra
Maka kusaksikan buruh wanita
mogok dimana-mana
berhadapan dengan pengusaha
berhadapan dengan penguasa
berhadapan dengan tentara
menuntut kemerdekaan haknya

Di musim ini
Buruh wanita nusantara
bangun dari tidurnya

Tanggerang 1994

Moktar K

Mari Kumpul Belajar dan Diskusi

Mari, mari kawan!
berkumpul bersama-sama
jangan malu-malu
jangan bimbang dan ragu
jangan cemas dan takut
mari kumpul belajar dan diskusi

Biar hanya lulus SD
tak harus menghentikan belajar
biar hanya buruh
tak harus menjadi bodoh
jangan nolak ilmu
biar tak tertipu
mari kumpul belajar dan diskusi

Belajar dan diskusi
bukan hanya milik penguasa
pengusaha
pelajar
juga pengajar
buruh juga bisa
mari kumpul belajar dan diskusi

Jangan mengadili
sebelum tahu
mari buka lembaran buku
belajar dan diskusi bersama aku
mengadili setelah tahu
memilih yang dimau
membuka lembaran baru
mari kumpul belajar dan diskusi

mari-mari kumpul!
Ahmad
Sitorus
Sri
Oskar
Encep
mari kumpul belajar dan diskusi

Depok, Januari 1995

Lorong

Lorong menuju pabrik ke pabrik
yang tak pernah berhenti
dari jejak langkah buruh
rintihan sehabis kerja kesal, waktu yang mepet, takut terlambat
Lorong
tempat buruh bertemu
suara terpadu
kamunikasi berjalan
selebaran beredar
bisik-bisik mengusik
keluh kesah penghisapan
pelecehan sexsual
phk sepihak

Lorong
suara-suara sayup
rencana pengembalian kawan
untuk bekerja kembali
ajakan bersatu
menghitung keuntungan kapitalis
tuntutan mogok
senjata yang paling utama
malawan penindasan
untuk merdeka

Lorong
semakin hari semakin jelas
langkah-langkah pasti
suara-suara terarah dan jelas
makin jelas kekuatan buruh
makin menyebar berita buruh
berita kemengan

Bogor, Oktober 1993

Sejuta Pengganti

Biar kau pecat aku
Keputusanku adalah keinginan merdeka
Yang biasa menyatu dalam luka dan juang
Tak kan terhenti dari vonis yang menyiksa
Dari banyaknya luka yang berharga

Setiap kata yang kutabur
adalah kuman para majikan
Setiap jalan yang kutempuh
Adalah keyakinan pembebasan taip penindasan

Biar kau peralat tiap aparat
Perjangan-ku tak kan pernah sekarat
Dari setiap penindas yang keparat
karena otak-otaknya sudah mengkarat

Biar kau pecat aku, tidaklah masalah
Biar kau tindas aku, tidaklah berubah
Toh, perjuanganku bukanlah sendiri
Yang bermula dari penindasan Tak kan berhenti karena aku di buih
Karena akan tumbuh : sejuta pengganti

Citeureup, Juni 1993

Buruh

Sebuah kata tak enak
terhampar diseluruh lapisan jagad
buruh... buruh dan buruh
begitulah orang menjulukinya

Tak dapat dipungkuri lagi
buruh jadi mangsa peradaban
tuntutan ekonomi yang sangat tinggi
memaksa menarik nafas berat
dalam arus globalisasi

kian hari kian terdesak
demi hidup dan kehidupan
ada jarak yang jauh antara jasa dan imbalan
sebanyak keuntungan tak dapat digenggam
lenyap bersama jeritan dan derita

mengapa ada mogok kerja?
mengapa ada unjuk rasa?
tak perdulikah penguasa pada nasibnya?
akh...

manis memang ....
buruh jadi korban produksi
berbagai julukan hina disandangnya
haruskah selalu begitu?
terejam dan tertindih sang penguasa
siapakah yang salah?

14 Desember 1992
(Diterbitkan oleh Suara Buruh edisi pertama)

Robot/Mesin

memang kuakui aku bukan robot/mesin
Juga bukan apa-apa dibanding dengan mereka-mereka
yang lebih janggih dan sok janggih

Bukan....
aku bukan mereka yang kerja tampa lelah
tapi...aku anak manusia yang perasa

Tapi aku ....
tetaplah aku
bukan dia atau mereka

Ngadimin (diterbitkan oleh buletin "Suka" Agustus 1994)

Upah

Kuperoleh dengan susah payah
siang malam tak kenal lelah
karena lembur tak pulang ke rumah
kerja panjang upah rendah
tak jarang berkeluh kesah
Oalaaaaaahh....sungguh susah

Resah gelisah dan gundah oleh masalah
kerja keras susah payah
upahku rendah!
ekonomiku lemah!
iyuuuuuuuungalah!!

Sungguh aku bersumpah
akan minta naik upah
kuajak kawan mememcahkan masalah
menyusun strategi yang searah
yang mudah tidak dipecah belah
karena kami tak ingin kalah

Kacung Jongos Cimidi
(diterbitak di Kumpulan Berita Buruh, edisi Des'94

Harus !!!

Aku harus bangun pagi
aku harus mandi antri
kamar mandi hanya sebiji
dan akupun lama berdiri

aku harus berlarian
aku harus berdesakan
bus satu mngangkut banyak
karena penguasa ingin berhemat

aku harus terima upah rendah
aku harus hidup sekarat...
harus..harus
akupun harus lawan !!ketidak adilan....

Diterbitkan oleh Cerita kami edisike 9 '94

Kumpulan puisi Jaker

2009-10-08T13:11:00.001-07:00

Kalau kain merah sudah kami bentangkan
Itu pertanda darah kami sudah bergolak
Karena amarah dalam dada
Karena sebuah penindasan

Kalau bintang merah sudah ditengah
Itu pertanda kami bangkit dan melakukan perlawanan
Apa yang mebuat dirimu ketakutan
Ketakutan adalah bayang-bayang yang sangat menakutkan
Memang keberanian harus dilatih kawan
Kalau tidak
Kita akan selalu ditindas
Penindasan itu akan selalu datang
Penindasan demi penindasan
Kalau kita tidak berani melawan bayang-bayang
Matilah kita dalam sebuah proses kehidupan.

Pesan sang Ibu

Anakku aku tidak bisa memberi apa-apa
Hanyalah bunyi genderang perang kabar dari ayahmu
Saat ini aku berada di persimpangan jalan
Apakah aku harus meilih berjalan diatas kebenaran ataukah kedamaian
Ternyata aku memilih kebenaran
Biarpun kebenaran itu penuh darah dan nanah
Apalah arti kedamaian kalau hanya menjadi budak
Tidak anakku
Kalian tidak boleh jadi budak di negeri sendiri
Mereka sengaja memberi mimpi tentang kedamaian
Sementara kebenaran sudah dirobek-robek
Jiwa dan raga kita telah tercabik-cabik
Terbuang dalam lautan debu yang sangat hitam
Anaqkku
Biarpun aku rindu, rindu untuk memelukmu
Rindu untuk membelaimu
Rindu untuk menumpahkan kasi sayang
Namun aku relakan kerinduan ini auntuk tetap berjuang
Apa bila ditengah padng terdengar suara genderang perang
Disanalah ayahmu mengangkat pedang
Anakku apabila aku harus mati nanti
Dengarlah ka5ta-kataku ini
Kebenara tidak akan pernah terwujud
Kalau tidak kita rebut

Sajak tanpa kata
Inilah katakatku yang pertama
Biarlah negeri ancur
Sebab negeri telah carut marut
Para senimannya asik beronani dengan seninya
Para elit politiknya ribut tak karuan
Mulutnya berbusa
Sementara tangannya yang hitam bergentayangan kemana saja
Mereka peisilat lidah
Menyembunyikan tangannya yang berlumur darah
Dengan meminjam bait-bait suci tuhan
Negeri ini sudah tak bertuan kawan
Sebab para penguasa hanya sibuk bersuara tanpa makna
Karena itu kita mesti kepalkantinju
Memkul mulut mereka yang bau
Memotong tangan mereka yang penuh dengan dosa
Apa lagi yang kalian tunggu
Menunggu, tak akan pernah menghasilkan apa-apa
Selama badut-badut itu masih bisa kentut
Kita pasti akan ditikam dari belakang
Selama badut-badut itu masih bisa bernafas
Kita pasti akan digilas
Mari bersama-sama kita lemparkan mereka ke kantong sampah
Kita benamkan e umpur hitam
Agar mereka diam tak bersuara
Lalu mati tak bernyawa

Salah Paham

2009-10-08T13:09:00.000-07:00

+ Brengsek kau…

- Hei…Kenapa memaki..?

+ Diamlah kau, sialan.!

- Ada apa denganmu..?

+ Bukan urusanmu..!

- Aku sungguh tak paham

+ Tak perlu paham, idiot.!

= Nikmati saja keributan ini.!

Siantar, 23 April 2007

KADO TAHUN BARU: KRISIS MINYAK DUNIA DAN DEINDUTRIALISASI NASIONAL

2009-10-08T13:08:00.001-07:00

Agaknya janji-janji SBY pada saat kampanye Pilpres kemarin (2004) yang berjanji tidak akan menaikkan harga BBM (Bahan Baku Minyak) semakin kehilangan legitimasinya. Pemerintahaannya yang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun ini sudah mencatat 2 kali kenaikan harga BBM. Apalagi menghadapi tahun baru ini (2008) dimana krisis minyak dunia yang terjadi lagi di penghujung 2007 sedang hangat-hangatnya menjadi pemberitaan di media. Krisis minyak dunia tersebut juga masih disebabkan oleh naiknya permintaan bahan bakar minyak menyambut musim dingin di sebagian belahan dunia; bersamaan dengan terjadinya konflik politik di Timur Tengah.

Disisi lain ada juga yang menilai bahwa krisis sebenarnya terjadi oleh ulah spekulan/broker minyak di pasar dunia; ataupun juga karena semakin tajamnya polarisasi politik dunia. Apapun kemungkinan penyebabnya, kita akan terlebih dahulu menilai dampaknya terhadap situasi ekonomi nasional.

Akibat krisis ini harga minyak dunia melonjak sampai US$90-100 atau naik sekitar 50-60% dari sebelumnya. Hal ini juga berhubungan erat dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Industri yang merupakan kebijakan Pertamina setiap dua minggu per 15 November 2007 yang lalu. Berdasarkan perhitungan, kenaikan harga BBM mulai Januari sampai pertengahan November 2007 adalah bahan bakar solar transportasi sebesar 51,3 persen, solar industri sebesar 51,25 persen, dan minyak bakar sebesar 93,6 persen (Suara Pembaruan, 11 November 2007).

Tentunya yang paling dirugikan akibat krisis ini adalah industri manufaktur- terutama skala menengah ke bawah. Industri manufaktur yang paling tertekan adalah Industri bidang petrokimia, logam (baja), tekstil, makanan minuman, transportasi dan komponen. Selain itu industri kimia hilir yang mengalami tekanan kenaikan minyak mentah adalah semen, kaca dan keramik (Tempointeraktif, 20 November 2007). Kiranya ini menunjukkan bukti bahwa tidak hanya rakyat jelata yang merasakan derita kenaikan harga BBM Industri yang berujung pada kenaikan harga-harga barang, tapi kalangan pengusaha pun terancam bangkrut dan gulung tikar akibat naiknya harga BBM Industri. Menjadi tak heran jika kalangan pengusaha pun menolak rencana pemerintah kali ini karena mengancam keberlangsungan industri mereka di Indonesia.

Industri nasional masih sangat berketergantungan terhadap impor bahan baku dan barang modal dari luar negeri. Itulah sebabnya sektor industri, yang paling banyak menyerap tenaga kerja nasional, akan terhuyung-huyung jalannya akibat situasi pasar komoditi dunia. Bersamaan dengan itu gelombang privatisasi terhadap BUMN-BUMN unggulan juga tetap gencar dilakukan. Dalam situasi seburuk apapun, kemungkinan besar industri-industri ekstraktif (migas, galian mineral, perkebunan) tidak akan terlalu terpengaruh akibat krisis ini. Karenanya, nilai ekspor yang sebagian besar disumbang dari sektor ini akan tetap bertahan sehingga masih bisa dibanggakan oleh pemerintah SBY-JK.

Situasi ini tentunya adalah mimpi buruk bagi kemandirian industri nasional kita. Kenaikan harga BBM industri, yang menyumbang sekitar 40% cost production pabrik, akan mempercepat arus deindustrialisasi. Kalaupun dapat bertahan dari arus ini, “serpihan” pabrik-pabrik nasional akan lebih memilih untuk bertransformasi menjadi gudang-gudang bagi komoditi impor.

Liberalisasi sektor hilir migas tidak hanya soal BBM industri. Program konversi minyak tanah (Mei 2007) dan premium (Desember 2007) adalah karya nyata dari sistem ekonomi neoliberalisme dalam menyiasati percepatan liberalisasi sektor hilir migas. Padahal program konversi minyak tanah selama beberapa bulan saja telah cukup mengoyak perekonomian rakyat; apalagi setelah nantinya ditambah program konversi premium. Di sisi lain, liberalisasi di sektor hulunya (migas) masih cukup gencar, sebagai contoh kita bisa lihat faktanya pada tahun 2007 saja sebanyak belasan blok migas kembali dilelang dalam tender.

Solusi
Persoalan yang paling mendasar dari situasi diatas terletak pada tidak berdaulatnya energi nasional yang termanifes dalam kenaikan harga BBM industri. Kenyataan ini membuktikan bahwa industri nasional kita lemah dan perlahan-lahan secara sengaja terperangkap dalam skenario globalisasi (pasar bebas) yang merubah watak industri produktif menjadi industri “calo”. Karakter ekonomi seperti ini adalah ekonomi bergaya “animalistik” yang bercirikan pemangsaan industri lemah oleh industri raksasa (TNC/MNC).

Industri nasional saat ini membutuhkan obat. Penyakit yang dideritanya sudah sangat parah, sehingga membutuhkan peremajaan (terlahir kembali). Satu-satunya cara untuk mengobati industri nasional kita adalah dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan pertambangan asing. Rasionalisasi untuk nasionalisasi perusahaan pertambangan asing terletak pada ketidak bijaksanaan-nya pemerintah SBY-JK yang mengobral habis kekayaan alam Indonesia dengan menumbalkan sumber-sumber minyak bumi kita untuk diolah oleh perusahaan-perusahaan raksasa milik asing dan ikut pro aktif dalam mengekspor minyak mentah. Hal ini tidak didukung syarat-syarat yang cukup, seperti yang kita ketahui bahwa Pertamina sebagai perusahaan minyak negara memiliki banyak kelemahan. Akibatnya kita harus secara pasrah menerima konsekuensi kenaikan harga BBM industri sebagai dampak yang tak terhindarkan dari petarungan ekonomi-politik negara-negara maju di dunia.

Selain jalan keluar diatas, sebagai masukan untuk pemerintahan SBY-JK bahwa saat ini yang harus dilakukan adalah memenuhi kebutuhan industri nasional dan konsumsi dalam negeri, khususnya konsumsi atas minyak bumi dan energi (migas dan batubara), baru kekayaan alam Indonesia boleh dijual ke luar negeri. Terlebih jika kita paham bahwa yang paling diuntungkan oleh kenaikan harga minyak mentah selama puluhan tahun tidak lain adalah korporasi-korporasi migas internasional. Karena itu tidak ada salahnya kita ambil kembali kekayaan kita yang telah ‘dikangkangi’ puluhan tahun itu demi kesejahteraan ratusan juta rakyat miskin di Indonesia.

Penulis: Randy Syahrizal
Sekretaris DPD I - PAPERNAS (Partai Persatuan Pembebasan Nasional) Sumatera Utara dan Sekwil Serikat Tani nasional (STN) Sumatera Utara
Email: randysyahrizal@yahoo.com

Malam Tahun Baru

2009-10-08T13:07:00.001-07:00

Cerita singkat malam tahun baru
Penuh sampah terompet dan bungkus rokok
Berserakan dijalan raya
Sebuah kerja berat bagi penyapu jalan

Medan, 31 Desember 2007

Rasakan Keramaian

2009-10-08T13:05:00.000-07:00

Jika kau hendak merasakan keramaian
Jalanlah dengan kesendirian
Susuri setiap jalan-jalan
Sentuhlah setiap lorong dan gang
Yang beraroma amis sampah busuk

Medan, 21 Desember 2007

L a p a r

2009-10-08T13:03:00.000-07:00

Suara perih dari kedalaman
Berkicau tanpa kejelasan
Penjelasan dan kejelasan
Memang tak ada disini

Suara perih itu ibarat melodi
Tidak terangkai dan tak harmoni
Keluar begitu saja tanpa permisi

Sebuah nyanyian tak teratur
Secara tidak santun menyatroni setiap jalan
Secara binal menjilati steling rumah makan
Secara brutal lari dari kejaran

Jangan…
Jangan aku dipukuli..
Aku bukan maling
Aku hanya mengambil hakku
Tidak ada yang berlebih
Aku mengambilnya dengan segala kecukupan

Jadi tolong
Jangan pukuli aku
Aku lapar

Medan, 2 Januari 2008

PERKUAT PERSATUAN TANI, TUNTUT PROGRAM SEJATI TANI, DENGAN SERIKAT TANI NASIONAL DAN PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL UNTUK KESEJAHTERAAN KAUM TAN

2009-10-08T12:00:00.000-07:00

Oleh: Randy S

Situasi pertanian Kita
Dominasi Imperialisme Neoliberal (bentuk baru penjajahan Kapitalisme) untuk menancapkan praktek-praktek liberalisasi perekonomian semakin menggila dan menindas Rakyat Indonesia. Hal ini dirasakan oleh semua sektor-sektor masayarakat, baik buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota, pemuda-mahasiswa, perempuan dan kaum pengangguran perkotaan-pedesaan. Liberalisasi perekonomian (baca; pasar bebas) pada dasarnya hanya akan menghabisi roda perekonomian pengusaha-pengusaha pribumi dan perusahaan-perusahaan vital negara (BUMN). Karena logika yang dipakai kapitalisme adalah logika persaingan yang menghancurkan si lemah, logika yang dalam penerjemahannya menjadi praktek penghisapan, yakni praktek memperkaya si kaya dan memiskinkan semiskin-miskinnya si MISKIN tanpa diberi ampun. Karena dampak liberalisasi ekonomi yang paling terasa dan dekat dengan rakyat adalah pencabutan dan pengurangan subsidi-subsidi vital Rakyat, seperti subsidi BBM, subsidi pendidikan, dan Subsidi Kesehatan. Pada akhirnya, liberalisasi ekonomi juga berdampak pada hancurnya tenaga produktif Rakyat, yang sama artinya menjauhkan rakyat dari perubahan nasibnya. Pemodal menengah dan perusahaan vital negara (BUMN) juga pasti akan 9dan sedang berjalan) di ambil alih oleh si pemodal-pemodal besar, sang Imperialis Neoliberal dari negeri-negeri Barat. Ini adalah hal yang sangat MEMBAHAYAKAN PERKEMBANGAN MAJU TENAGA PRODUKTIF RAKYAT dan menjadi mendesak sifatnya untuk disikapi oleh Rakyat dengan persatuan rakyat sebagai alat politik alternatif.

Sudah banyak aset-aset vital kita (baca; Gas dan Tambang) yang sudah jatuh ketangan asing. Baru-baru ini giliran blok Cepu yang diambil. Setelah sebelumnya (bahkan jauh sebelumnya), pemerintahan kapitalistik dan militeristik Soeharto mengundang sebanyak-banyaknya pemodal-pemodal asing (investor asing) ke Indonesia. PT Freeport mendapat bagian untuk menguasai tambang emas di Jayapura, PT Caltex/Chevron di Riau, Shell, ExxonMobil di Aceh, Good Year, Siemen, PT Indorayon/PT TPL dan lain-lain dan lain-lain, telah menjadikan Rakyat Indonesia miskin, akibat Sumber Daya Alam (SDA) yang subur dan kaya, bukan lagi dimiliki dan di olah secara berdaulat oleh Rakyat. Apa lagi pemerintah Indonesia (Soeharto s/d SBY-JK) selalu memperkeruh penderitaan rakyat dengan terus mematuhi kepentingan Neoliberal, yakni Hutang Luar Negeri. Ini sudah lumrah, sebagai konsekuensi atas watak Rezim Boneka. Hutang dalam prosesnya memang sengaja dipaksakan oleh negeri-negeri Imperialis Neoliberal dengan perusahaan-perusahan TNC/MMC (perusahaan-perusahaan korporasi imperialis) dan lembaga-lembaga perekonomian dunia miliknya imperialis neolib seperti Bank Dunia (WB), IMF, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan lain-lain, untuk memudahkan transformasi kebijakan-kebijakan neoliberal (pro pasar bebas/pro penjajah) yang berwatak ANTI KESEJAHTERAAN RAKYAT. Ya..!! sehingga menjadi jelas sudah didepan mata kita, seperti apa sejatinya watak pemerintahan kita, bahwa rezim SBY-JK adalah pemerintahan Boneka AS dan negeri-negeri yang tergabung dalam G8 (AS, Jepang, Kanada, Rusia, China, Inggris, Prancis, Jerman).

Rezim SBY-JK adalah rezim perpanjangan tangan dari imperialisme neoliberal yang pro kepentingan penjajah, sehingga setiap pemerintahan yang berwatak Boneka adalah Musuh Rakyat, musuhnya kaum Buruh-Tani-Kaum Miskin Kota-Pemuda-Mahasiswa dan Perempuan. Ini adalah gambaran umum ke-Indonesiaan kita, suatu rahasia penindasan yang sudah terbuka lebar, sudah basi, sudah krisis, sudah tua, sudah bau tanah yang meminta-minta dengan cepat untuk dikubur dan menuntut wajah baru-nya kembali yang lebih manusiawi, adil dan beradab, merdeka, modern, bersih, berdaulat, internasionalis dan kerakyatan.

Sedangkan situasi Kaum Tani Indonesia sebagian besar masih berkutat dalam sengketa-sengketa agraria dengan pengusaha-penguasaha besar yang didukung oleh pemerintah dan aparat keamanan yang berlagak sebagai ksatria modal, sengketa kaum Tani dengan PTPN (perkebunan Negara), dan sisa-sisa sengketa agraria Kaum Tani dengan Penguasa Orde Baru, Soeharto Cs dan keluarga Cendana. Sampai sekarang, belum ada tanda-tanda kemunculan titik cerah dalam penyelesaian sengketa agraria, yang dalam hal ini pemerintah harus berpihak kepada Rakyat yang mendukungnya-kepada Petani yang bekerja untuk pangan nasional. Sebaliknya, pemerintah malah menyetujui usaha-usaha penggusuran lahan petani (lihat kasus petani Kedung Ombo, Petani Mariah Hombang, Petani Pematang Lalang, Petani Mandoge, Petani Bosar Galugur, Petani Saurmatio, Petani Tanak Awuk, Petani Manggarai, Petani dan lain-lain – dan lain-lain. Penggusuran ini kemudian dilegalkan dengan adanya PerPres No.36 Tahun 2005 tentang pengadaan lahan untuk kepentingan umum (baca; kepentingan imperialis neoliberal). Sudah jelas sekarang, bahwa pemerintah MERESTUI PENGGUSURAN LAHAN PERTANIAN.

Selanjutnya adalah persoalan modal pertanian. Situasi pertanian kita sudah hampir menuju titik frustrasi dikalangan petani sebagai subjek (pelaku) produksi. Hal ini diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara modal produksi pertanian (bibit unggul, pupuk yang mahal, dan ongkos-ongkos perawatan tanaman yang tinggi) dengan hasil produksi pertanian, yang sebagai bahan renungan kepada kita bahwa harga gabah sekarang terus mengalami penurunan harga. Hingga hasil yang didapat petani adalah; RUGI. Kesimpulan-kesimpulan tersebut ternyata SANGAT tidak menyenangkan bagi kaum Tani. Tidak sedikit, yang pada akhirnya terjadi Mutasi (pergeseran) profesi, dari petani menjadi buruh di Kota (kecil jumlahnya), atau menjadi kaum miskin perkotaan (baca; barisan pengangguran dan bekerja mocok-mocok). Kesimpulan ini membuktikan bahwa tidak adanya ketersediaan modal pertanian untuk menunjang produktifitas pertanian untuk menaikan/memajukan tenaga produktif petani. Banyak petani yang tidak mampu mengerjakan keseluruhan lahannya diakibatkan karena tidak adanya modal.

Kesimpulannya, modal pertanian sangat mahal. Sehingga, khususnya Sumatera, Kalimantan, NTT, Sulawesi, banyak petani yang hanya mengolah sebagian kecil lahannya. Sisanya menjadi semak belukar, tidak produktif, dan berpotensi besar untuk dirampas oleh pemodal dan PTPN (sengketa agraria).

Berikutnya adalah tidak tersedianya tekhnologi pertanian. Dari zaman awal munculnya pertanian Indonesia sampai era modernisasi sekarang, tidak ada perubahan yang signifikan menyangkut perkembangan alat produksi pertanian. Tetap saja petani masih memakai cangkul, parang, arit, bajak kerbau, dan mesin penggilingan padi sederhana sebagai alat produksi ’yang paling utama’ dalam bertani. Ini adalah masalah serius. Perkembangan zaman menuntut kita untuk meningkatkan hasil produksi yang massif dan berkualitas, untuk perubahan nasib ekonomi petani. Tapi, ternyata pemerintah tutup mata akan hal ini. Buruknya infrastruktur pedesaan juga membuat subur dan bergizinya kaum-kaum parasit (agen-agen dan calo) yang ikut membuat harga hasil produksi petani menjadi murah, karena mereka (agen dan calo) pasti akan menikmati nilai lebih tenaga petani. Buruknya jalan pedesaan juga akan menjadikan jalur distribusi produksi di desa-desa menuju kota menjadi lambat, sehingga berpeluang untuk memperkuat posisi kaum parasit. Buruknya penerangan juga akan memperlambat transformasi ide-ide pencerahan perubahan nasib rakyat (karena gelap) dan menyuburkan cerita-cerita tentang setan, dhemit, iblis, siluman, hantu kolor, tuyul, hantu pocong dll-dll yang berarti masyarakat pedesaan akan tetap berpandangan Mistis, anti rasionalitas.

Minimnya akses komunikasi massa seperti koran, buletin, tabloid, TV juga akan membuat masyarakat desa buta situasi, buta pengetahuan dan buta ide-ide pembebasan.

Ayo Kaum Tani..Tuntut Tanah, Modal, Tekhnologi, Untuk Pertanian Kolektif di Bawah Kontrol Dewan Tani, Bersama STN...!!!

Perjuangan kaum tani secara umum tidak bisa dipisahkan dengan perjuangan kaum buruh, karena kaum buruh dalam masyarakat kapitalis adalah klas fundamental dan memiliki hari depan. Namun sebaliknya, kaum buruh tidak boleh meleburkan dirinya (dalam makna strategis) dan merendahkan kualitas perjuangannya ke dalam perjuangan Petani yang tidak memiliki karakter klas tersebut. Maka dalam hal ini, kepentingan kita Kaum Tani adalah mendesakkan pemerintah untuk segera seberani mungkin untuk mengadakan industrialisasi pertanian agar dapat memajukan tenaga produktif petani yang berarti mendesakkan perubahan nasib kaum tani Indonesia.

Itulah mengapa kita menuntut program sejati kita yakni TANAH, MODAL, TEKHNOLOGI MURAH-MASSAL UNTUK PERTANIAN KOLEKTIF DIBAWAH KONTROL DEWAN TANI. Kaum tani pastinya membutuhkan tanah untuk berproduksi. Kondisi kepemilikan tanah petani di Indonesia umumnya hanya mempunyai tanah yang kecil-kecil dan terkotak-kotak (dalam makna individualitas) dalam kerja-kerja produksinya. Bahkan kesadaran berorganisasi dikalangan petani yang sangat minim. Hal ini menjadi rentan dan sangat dekat dengan penindasan. Tidak tersedianya modal yang cukup serta tekhnologi yang mendukung pertanian modern hanya akan me-lama-kan usia pertanian kuno kita.

Alhasilnya, kaum tani tidak mampu memproduksi hasil pertaniannya secara massif, dan ditenggelamkan dalam mekanisme pasar kapitalisme yang menghisap. Bekerja sendiri-sendiri dilahan yang kecil hanya akan membuat kaum tani Indonesia jauh dari persatuan, serta jauh dari kesadaran maju. Bekerja sendiri-sendiri secara tradisional pastinya memakan waktu yang lama, kaum tani mesti seharian berada di sawah/ladang, sehingga tidak mempunyai waktu untuk belajar berorganisasi, duduk bersama dalam membicarakan harga pasar petani, bicara tentang kebijakan pasar petani yang pro rakyat serta kebijakan politik lainnya yang berpihak kepada rakyat yang sekarang tidak dijamin oleh negara. Satu hal penting yang harus di ingat, luas lahan kita tidak akan bertambah luas tapi berpotensi besar untuk berkurang, sementara jumlah penduduk kita semakin lama semakin naik, mereka pasti akan membutuhkan pekerjaan. Dan yang menjamin keseimbangan tersebut adalah INDUSTRIALISASI PERTANIAN/PERTANIAN KOLEKTIF YANG AKAN DI KONTROL OLEH DEWAN-DEWAN TANI.

Pertanian kolektif sudah harus menjadi agenda mendesak kerja-kerja kita. Tuntutan kita atas tekhnologi menjamin kita untuk bertani secara kolektif karena tekhnologi diciptakan bukan untuk sendiri-sendiri, tapi berkumpul dan bekerja bersama. Tapi, sudah sejak dini (meskipun tekhnologi masih minim dan masih menjadi tuntutan) kita sudah harus mempraktekan pertanian kolektif dengan menggabungkan lahan-lahan kecil kita agar menjadi lahan yang luas dan dikerjakan bersama dalam mekanisme organisasi (penggabungan kelompok tani)-kelompok tani menjadi DEWAN TANI) dan badan ekonominya (koperasi tani) sebagai posisi tawar kita dalam menetapkan harga hasil produksi pertanian, penyaluran hasil produksi pertanian dan memenangkan kebijakan-kebijakan politik yang berpihak kepada kemajuan dan kesejahteraan Kaum Tani.

Kaum Tani Akan Memenangkan Program Sejatinya dengan Bergabung Dalam Front, Berjuang Bersama Rakyat Lainnya Dalam Alat Politik Alternatif yang Kerakyatan yakni: PAPERNAS...!!

Tidak lama lagi kita (mau tidak mau dan suka tidak suka) akan dihadapkan pada “pesta demokrasi” dalam era demokrasi liberal di Indonesia. Momentum ini sangat dinanti-nanti oleh Partai-Partai Politik di Indonesia. Ini dapat dilihat dari persiapan Parpol-Parpol yang sejak dini sudah sibuk menyusun strategi-taktik kedepan pemenangan Pemilu. Ini sudah menjadi hal yang lumrah, mengingat sistem demokrasi ala “liberalisme” hanya sudah sangat bangga dengan demokrasinya yang hanya memberi ruang berdemokrasi: PEMILU.

Pemilu bagi Partai-Partai di Indonesia hanya dijadikan ‘Ritual’ untuk menancapkan taring kekuasaannya di Parlemen. Tujuannya sangat pragmatis, bisa berkuasa dan bisa mendapat posisi yang strategis dalam rangka memperkuat struktur agen Imperialis-Neoliberal. Parpol-Parpol tersebut, dengan tidak mau melihat kondisi Rakyat Indonesia secara jujur (kondisi objektif) dan menterjemahkan kondisi objektif tersebut menjadi program-program populer (baca anti penghisapan Neo-liberalisme) yang konkrit.

Padahal, Rakyat sudah merindukan perubahan nasib kearah yang lebih baik. Sudah juga terbukti bahwa Rakyat sudah mulai tidak yakin dengan Partai-Partai Tradisional (Partai-Partai Politik Orde Baru). Ini terbukti dari kemenangan SBY-JK dalam Pemilu 2004. Bukti bahwa, Rakyat sudah mulai tidak yakin dengan kepemimpinan Megawati, apa lagi dengan politisi-politisi lama (baca politisi Orde Baru Soeharto), dan mencoba-coba dengan prinsip mengadu nasib dengan memilih pasangan baru (SBY-JK), berharap akan ada perubahan nasib Rakyat. Namun sangat disayangkan, SBY-JK lebih suka menghianati kepercayaan yang telah diberikan Rakyat.

Papernas didirikan oleh puluhan organisasi yang terdiri dari GSPB (Gabungan Serikat Pekerja Bekasi), STN (serikat Tani Nasional), FNPBI (Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia), PRD (Partai Rakyat Demokratik), LMND (Liga Mahasiswa untuk Demokrasi), JAKER (Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat), SRMK (Serikat Rakyat Miskin Kota), HikmahBudhi (Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia), GERAM (Gerakan Rakyat Miskin), GEBERMASSIF (Gerakan Bersama Mahasiswa Progresif), PSTP-Belawan (Persatuan Supir Truk Pelabuhan), SPI (Serikat Pengamen Indonesia), SBRMK (Sanggar Belajar Rakyat Miskin Kota), SPM (Serikat Pengamen Merdeka), SPOI (Serikat Pekerja Otomotif Indonesia) dll. Tujuannya adalah memerdekakan Indonesia dari belenggu jahan Imperialisme neoliberal dan rezim Boneka. Itu makanya program pokok kita (Tripanji) secara langsung menyerak jantung kapitalisme; yakni bahan baku gas dan tambang, pasar, tenaga kerja murah.

PAPERNAS (Partai Persatuan Pembebasan Nasional) adalah Partai yang baru saja di deklarasikan di Kali Urang pada tanggal 21 Februari 2006 lewat kongres I-nya,yang sebelumnya hanya berbentuk Komite Persiapan. Sebanyak 300-an orang yang terdiri dari perwakilan 23 Propinsi serta perwakilan dari kabupaten/kotamadya serta beberapa peninjau dari perwakilan KP PAPERNAS luar negeri, organisasi sekawan aeperti KP PRA (Komite Persiapan Partai Rakyat Aceh). Papernas mempunyai tiga program utama yang disebut Tripanji persatuan untuk kesejahteraan yang berisikan: Hapuskan hutang luar negeri, Ambil alih perusahaan tambang asing, dan bangun pabrik-pabrik industri nasional, serta mempunyai 10 program Mendesaknya.

PAPERNAS adalah partai yang berwatak persatuan Rakyat (front) untuk pembebasan Nasional, oleh karena bentuknya persatuan dari organisasi-organisasi perjuangan Rakyat dan individu-individu serta agamawan pro Rakyat, maka partisipasi aktif rakyat dalam berpolitik di dalam Papernas adalah prestasi yang harus di bangun. Selama ini Rakyat hanya tahu bahwa rakyat tidak bisa berpolitik karena politik itu dekat dengan uang, akhirnya hanya untuk kalangan orang kaya saja. TIDAK..!! dalam Papernas Rakyat-lah aktor utama tindakan politiknya. Papernas tidak ada artinya jika tidak dengan kerja keras rakyat ingin membangun partai bersama, tapi, Papernas bisa menjadi alat untuk merubah nasib Rakyat jika Papernas mendapat dukungan penuh baik tenaga, materi dan kesungguhan juang bersama.

Dalam 10 program mendesaknya, Papernas juga berjuang mewujudkan Tanah,Modal, dan Tekhnologi untuk pertanian kolektif serta industrialisasi pertanian. Papernas juga digawangi oleh beberapa puluh organisasi sekawan yang sudah terbukti kesetiaannya dalam berjuang bersama Rakyat. Maka untuk memperjuangkan kepentingan kaum tani yang berhubungan sangat erat dengan kepentingan rakyat miskin lainnya, sangat penting dibutuhkan satu langkah perjuangan bersama, satu alat politik bersama, dan satu tujuan kemenangan bersama, yakni kesejahteraan dan kemandirian rakyat Indonesia yang terlepas dari dominasi asing. Kepentingan serta tujuan ini tidak dapat diemban oleh partai-partai lain yang terkenal korup, dan pro kepentingan asing, serta diam dalam permasalahan rakyat. Hanya PAPERNAS-lah yang dapat mengemban tugas mulia ini, yakni MEMPERSATUKAN, MEMBEBASKAN, DAN MENYEJAHTERAKAN RAKYAT.

Ratusan Petani Demo di DPRD Labuhanbatu Tolak RUU Penanaman Modal

2009-10-08T11:47:00.000-07:00

Dua ratusan massa Kelompok Tani Bersatu (KTB) demo di DPRD Labuhanbatu, Senin (30/4) siang. Pengunjukrasa menuding PT Sipef merampas tanah rakyat di Desa Meranti, Kecamatan Bilah Hulu, serta menuntut agar tanah mereka dikembalikan.

Kelompok tani yang bergabung dengan mahasiswa Labuhanbatu itu menyatakan menolak Rancangan Undang Undang Penanaman Modal (RUUPM) sebab menurut petani bahwa itu merupakan cikal bakal kehancuran negeri ini. Penolakan itu dibuktikan massa KTB dengan tulisan di spanduk-spanduk yang dibawa mereka, diantaranya bertuliskan, "Tolak RUU Penanaman Modal cikal bakal kehancuran negeri ini.

Dalam kesempatan aksi tersebut, pengunjukrasa mengadegankan kekerasan kapitalis dibeking aparat menyepak, mengencam tembak dan mengusir petani dari lahan yang dikerjakan petani.

Aksi damai mereka yang dikawal ketat aparat kepolisian juga menyatakan menolak kebijakan SBY-Kalla membagi-bagi tanah. "SBY-Kalla, kami tidak butuh bagi-bagi tanah, yang kami butuhkan selesaikan kasus tanah kami," kata mereka meneriakkan yel yel, hidup petani !. KTB meminta Kapolres Simalungun dicopot dan pecat polisi yang main tangkap petani seenaknya, sebagai bentuk solidaritas KTB atas penangkapan petani Mariah Hombang (FPNMH) Simalungun yang sampai hari ini belum dilepaskan.

Selain itu, KTB menyerukan Sepultura (Sepuluh tuntutan rakyat), yakni; tanah, modal dan teknologi modern untuk petani kolektif, pupuk murah untuk petani, lapangan kerja untuk rakyat, perumahan murah dan layak untuk rakyat, pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat, tolak penggusuran, tolak PHK (pemutusan hubungan kerja), stop buruh kontrak, naikkan upah buruh 100 %, stop penindasan dan kriminalisasi terhadap perempuan, hapuskan pukat trawl dan subsidi, lindungi industri-industri dalam negeri.

Menurut massa pengunjukrasa, pemerintah saat ini ingin mengilusi rakyat petani melalui program populis "tebar pesona" yang dikenal dengan Reforma Agraria Plus, membagi-bagikan tanah seluas 8,15 juta hektar kepada petani. "Untuk itu petani jangan terjebak dengan program pembodohan ini karena distribusi program ini tidak akan ke masyarakat tani dan mungkin jatuh ke pengusaha domestik," kata massa seraya menginginkan pemerintah hendaknya menyelesaikan kasus tanah petani yang dirampas saat ini yang telah mencapai 2500 kasus tanah di Indonesia.

Di Labuhanbatu, kata pengunjukrasa, banyak kasus tanah yang belum terselesaikan. "Seperti unjuk rasa yang terjadi di DPRD minggu lalu menuntut agar seluruh kasus tanah di Labuhanbatu diselesaikan, kembali lagi wakil rakyat melontarkan program populis di hadapan petani dan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) menangani masalah tanah. Sekali lagi masyarakat petani jangan sampai terjebak….," imbuh massa yang didominasi kaum muda itu.

Usai menyampaikan orasinya di panas terik depan gedung dewan, seluruh massa berniat masuk ke dalam kantor wakil rakyat itu, namun dihalau puluhan polisi. Beberapa anggota dewan menemui pengunjukrasa dan meminta 50 orang delegasi untuk membahas aspirasi tersebut di ruang paripurna gedung DPRD setempat.

Dari 50 delegasi massa, Saino, Simon, Sabar, Indra (Organiser STN Lab.Batu) dan Sukron tampil sebagai juru bicara pada dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi A (bidang pertanahan) Bedi Jubaedi, didampingi anggota Syahrul Bakti Pane dan Wakil Ketua DPRD H Zainal Harahap. Turut hadir di persidangan, Ramhadi Mahruf, Bindu Siahaan SE, H Yafri Marpaung, Aminuddin Manurung, H Abdul Rasyid Hasibuan dan Hj Dumanggor Siregar.

Di ruang paripurna dewan tersebut, delegasi KTB dan anggota dewan membahas tuntutan pengunjukrasa secara bersama. Aspirasi itu, kata Ketua Komis A ditampung dan akan disampaikan ke pimpinan dewan untuk dibahas lagi. "Legislatif bukan lembaga yang memutuskan, namun aspirasi itu akan kami bahas di rapat dewan," kata Bedi Jubaedi. Massa pengunjukrasa yang bergerak dari depan kantor bupati itu mengancam, apabila sengketa tanah rakyat di Labuhanbatu tidak segera diselesaikan, massa yang lebih besar akan turun lagi ke DPRD tersebut.

KELOMPOK TANI MENTARI HADIRI PERSIDANGAN SENGKETA TANAH DENGAN PT MELANO
Kelompok Tani Mandiri Desa Melano, Kec. Kota Pinang, Labuhan Batu, menghadiri persidangan di pengadilan negeri Labuhan Batu berhubung dengan kasus sengketa agrarianya dengan PT Milano pada tanggal 5 Juni 2007. Ada dua dusun yang terlibat dalam persidangan. Persidangan pertama dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari Dusun Hamparan satu, menyangkut tentang “penandatanganan paksa” pelepasan status tanah yang dilakukan oleh agen PT MELANO. Usaha mengambil tandatangan dari warga tersebut dilakukan atas dasar penipuan pihak perusahaan kepada petani. Persidangan sempat ditunda karena ketidakhadiran pihak PT Melano.

Keesokan harinya, sidang-pun dilanjutkan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa proses sengketa yang diselesaikan dengan proses peradilan (hukum) tidak pernah dimenangkan oleh rakyat. Ini adalah bukan yang pertama bagi rakyat. Rakyat harusnya menyadari bahwa hukum dan perangkat-perangkatnya dinegara kita sudah dirancang untuk tidak berpihak kepada rakyat. Keputusannya sudah jelas, kekalahan-pun dialami pihak rakyat dusun Hamparan satu, dengan keputusan dalam waktu 8x24 jam, lahan beserta rumah rakyat yang diklaim diatas HGU PT Melano harus segera dikosongkan warga, karena akan segera dieksekusi. Kekecewaan yang sangat memberatkan itu-pun harus ditanggung rakyat dengan rasa kesedihan yang mendalam.

Kami, STN (Serikat Tani Nasional) yang selama ini mendampingi KTM berpandangan, bahwa: 1. Masih menguatnya pola-pola yang diterapkan pewaris sah Orde Baru dalam menangani kasus-kasus rakyat. 2. Terjadinya persengketaan tanah dengan pihak pengusaha diakibatkan karena pemerintah tidak memiliki niatan baik untuk menjalankan Reforma agrarian yang sejati untuk kesejahteraan kaum tani Secara sistematik, Reforma Agraria Sejati dijalankan dengan Menyusun strategi pelaksanaannya – dengan tujuan untuk mencapai optimalisasi manfaat, potensi, kontribusi, dan kepentingan masyarakat, daerah, dan nasional – dengan melakukan beberapa kegiatan :Inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan SDA lainnya, sebagai dasar tiga kegiatan utama :

(1) Penyelesaian konflik dengan mengutamakan kepentingan rakyat miskin.
(2) Pengakuan atas wilayah kelola agraria rakyat, baik masysarakat adat maupun kaum tani.
(3) Penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria/SDA,

Itulah hasil kesimpulan kami atas terjadinya diskriminasi pemerintah SBY-JK terhadap para petani penggarap yang terbukti sudah lama mengusahai lahan dibandingkan pihak perusahaan (PT Melano) yang datang atas legitimasi rezim militeristik Soeharto. Untuk itu kami KPW-STN Sumut menyatakan sikap:

1. Kembalikan Tanah Rakyat yang dirampas oleh PT Melano.
2. Pemerintah harus mengakui lahan kelola rakyat serta melindungi hak petani atas mata pencahariannya (lahan) dengan mensertifikasi lahan kelompok tani.
3. Tinjau ulang izin HGU PT Melano atas dasar prinsip-prinsip yang dikandung dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960.

Kami juga menyerukan:
1. Persatuan kaum Tani Labuhan Batu untuk saling bersolidaritas terhadap persoalan-persoalan tanah yang dihadaspi kaum tani.
2. Membangun kekuatan-kekuatan konkret untuk menjaga lahan pertanian, dengan membentuk posko-posko pertahanan lahan, untuk menghempang tindakan eksekusi semena-mena dari pihak Perusahaan yang dilindungi oleh Pemkab Labuhan Batu.
3. Pertahankan tanah yang sudah lama dikelola, TANAH ATAU MATI, karena bagi PETANI TIDAK MEMILIKI TANAH SAMA ARTINYA DENGAN MATI.
4. Bergabunglah dengan kekuatan-kekuatan progresif lainnya seperti Petani, Mahasiswa, Kaum Miskin Perkotaan serta Seniman dan agamawan Pro Rakyat dalam satu alat politik alternative bersama yakni PAPERNAS (Partai PErsatuan PEmbebasan Nasional)

KELOMPOK TANI BERSATU HADIRI UNDANGAN DPRD LABUHAN BATU
Rabu, 6 Juni 2007, Kelompok Tani bersatu (KTB) yang diwakilkan oleh Saeno, sabar, Sufron, Yudi dkk, bersama dengan Hadi dan Indra (KPK-STN Lab.Batu) serta Mangiring P.Sinaga dan Randy S (KPW-STN Sumut) menghadiri undangan DPRD Labuhan Batu yang beragendakan Dengar Pendapat Sengketa Tanah masyarakat Desa Menanti, Kec. Bilah Hulu, Labuhan Batu dengan PT Sipef.

Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan yang cukup alot antara KTB dengan PT Sipef. Perdebatan dipicu atas pengakuan PT Sipef yang mengklaim lahan seluas 712 Ha (lahan sengketa) yang berada didalam areal HGU PT Sipef.
Sedikit kami gambarkan kronologis sengketa ini, bahwa pada tahun 1956, rakyat Desa Menanti sudah mengusahai lahan sengketa tersebut dengan menanami tanaman-tanaman produkstif seperti Karet, Kelapa Sawit dan tanaman Palawija lainnya. Rakyat membuka lahan pertanian karena perkebunan nenas Sisumut Belanda yang bangkrut sehingga tanah tersebut terlantar dan kemudian di kelola oleh penduduk.

Paska tragedi berdarah G 30 S, ditandai dengan kemunculan rezim militeristik Suharto (Orde Baru), maka penyelewengan atas semangat Reforma Agraria (UUPA thn 1960) diberlakukan dengan pemberian HGU kepada perusahaan (PT Sipef) dengan cara paksa dan intimidasi kepada Rakyat tanpa mengindahkan proses Musyawarah dalam mencapai mufakat seperti yang diamanatkan UUPA. Tanah yang dalam semangat UUPA mempunyai fungsi sosial dilecehkan dengan diberikannya tanah kepada perusahaan, yang menjadikan tanah tidak labi memiliki fungsi sosial melainkan fungsi kapital. (belum selesai)….

Polres Simalungun dan Pengusaha Perkebunan Lokal Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Petani Nagori Mariah Hombang Kec. Huta Bayu Raja Kab. Simalungun Prop. Sumatera Utara
Kekerasan yang melibatkan aparatus kepolisian kembali terjadi pada masyarakat yang tengah berjuang untuk mendapatkan hak atas tanahnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun Serikat Tani Nasional bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis, 19 April 2007 di peladangan masyarakat Nagori Mariah Hombang Kec. Huta Bayu Raja Kab. Simalungun Prop. Sumatera Utara.Tercatat 20 [dua puluh] petani mengalami luka-luka dan sedikitnya 16 [enam belas] orang petani laki-laki serta 2 [dua] orang petani perempuan ditahan di Mapolres Simalungun. Mereka adalah anggota Forum Petani Nagori Mariah Hombang [FPNMH], salah satu jaringan Serikat Tani Nasional di Kab. Simalungun.
Hal ini kami nilai bertentangan dengan semangat kesepakatan antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditandatangani pada Rabu 14 Maret 2007 Tentang “Penanganan Masalah Pertanahan”. Penandatanganan yang dilakukan oleh Bapak Joyo Winoto, Ph.D selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Jenderal Polisi Drs. Sutanto selaku Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia menggariskan komitmen [1]. Menyamakan persepsi dalam rangka menjabarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan penanganan kasus pertanahan yang berindikasi tindak pidana; [2]. Mengembangkan komunikasi dua arah dan meningkatkan koordinasi dalam menangani kasus pertanahan; [3]. Menyelesaikan masalah-masalah pertanahan yang
merupakan tindak pidana sesuai dengan kewenangan bidang tugas masing-masing.

Sikap Serikat Tani Nasional.

Serikat Tani Nasional meminta kepada pihak Markas Besar Kepolisian RI untuk mengusut secara seksama tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pimpinan Akp. Sudiono dan rombongan masyarakat sipil yang disewa pengusaha lokal Helarius Gultom dan Barita Doloksaribu. Mengingat, pada pukul 17.35 WIB Akp Sudiono memerintahkan penangkapan terhadap masyarakat yang berada di ladang dan melakukan tindakan
pembiaran ketika kelompok masyarakat sipil sewaan melakukan pemukulan dan tindak kekerasan lainnya kepada petani FPNMH.

Serikat Tani Nasional juga meminta kepada pihak kepolisian agar Memberikan perlindungan hukum kepada korban konflik agraria antara masyarakat petani nagori Mariah Hombang dengan PT. Kuala Gunung yang telah melimpahkan secara sepihak kewenangannya pada pengusaha lokal bernama Helarius Gultom dan Barita Doloksaribu. Perlindungan hukum menjadi sedemikian penting mengingat persengketaan ini telah
diupayakan menuju penyelesaiannya oleh pihak Pemkab Simalungun dan Pansus Tanah DPRD Simalungun.

Serikat Tani Nasional mendesak kepada Badan Pertanahan Nasional RI dan jajaran di tingkat Propinsi serta Kabupaten/Kota agar segera mengakomodasi penyelesaian konflik agraria Nagori Mariah Hombang dengan mengutamakan keadilan bagi masyarakat miskin dalam Program Pembaruan Agraria Nasional yang hendak dijalankan di Kab. Simalungun
Prop. Sumatera Utara.

Serikat Tani Nasional juga mendesak kepada Komnas HAM agar segera melakukan pemantauan ke Mariah Hombang pelanggaran HAM yang dilakukan pihak kepolisian atas kekerasan terhadap petani anggota FPNMH.

Serikat Tani Nasional mendukung dengan penuh upaya perjuangan hak atas tanah Forum Petani Nagori Mariah Hombang dan menyerukan kepada segenap anggota agar tetap menghimpun diri dalam kebersamaan guna menghadapai tindakan tak bertanggung jawab dari mereka yang tidak menginginkan masyarakat mendapatkan haknya.

Reklaiming Lahan.
Tindak kekerasan yang menimpa FPNMH merupakan reaksi balik atas upaya juang selama ini. Sejak Sabtu, 24 Juni 2006 lalu, ratusan petani FPNMH dari dua desa di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, menduduki lahan perkebunan milik PT Kuala Gunung secara paksa. Mereka mengaku pendudukan lahan tersebut atas perintah Bupati Simalungun, Zulkarnain Damanik. Menurut warga, lahan seluas 678,5 hektare itu telah dicaplok PT Kuala Gunung sejak 1999.

Melakukan pendudukan paksa lahan ini sebagai upaya terakhir para petani. Berbagai upaya yang mereka lakukan sebelumnya tidak membuahkan hasil. Berulang kali mereka telah berunjuk rasa menghadap Bupati dan DPRD Simalungun.

Informasi mutakhir yang dihimpun Serikat Tani Nasional menyebutkan bahwa ke-18 orang petani yang ditahan di dalam sel Polres Simalungun tidak mendapatkan pengobatan atas luka-luka yang diderita ketika terjadi kekerasan Kamis, 19 April 2007 lalu. Upaya pengacara dan pihak keluarga korban untuk mengusahakan pengobatan bagi ke-18 orang tersebut ditolak tanpa alasan yang jelas oleh Polres Simalungun. Demikian pula dengan upaya mengajukan penangguhan penahanan juga ditolak oleh pihak kepolisian. Hingga hari ini, FPNMH tengah meghimpun dukungan dari kalangan gerakan sosial di Kab. Simalungun dan Ibukota Prop. Sumatera Utara, Medan. Sementara di basis-basis kampung FPNMH tengah dihimpun konsolidasi anggota secara terus menerus. Apalgi berhembus kabar bahwa pihak kepolisian akan melakukan penangkapan tahap kedua kepada para pimpinan FPNMH di basis-basis kampung.

Berikan dukukungan kepada FPNMH dengan mendesak kepada Kapolri agar mengusut tindak kekerasan yang dilakukan Polres Simalungun. Kirim melalui fax ke Kapolri 021-7398181, Kapolres Simalungun 0622-435909 dan Bupati Kab. Simalungun 0622-51900.

BUKAN “SANG PENDAMBA PARLEMENTARIAT”

2009-10-08T11:42:00.000-07:00

Tanggapan atas tulisan Benson A.Kaban (FMN) dalam Koran Soeara Rakyat Edisi No.17/THN IV MEI 2007

Oleh: Randy S (Sekretaris KPW-STN Sumut)

Kesalah pahaman dan kecurigaan yang dibalut pandangan ‘kekiri-kirian’ dalam sebuah perjalanan yang avounturir Marxisme, sebuah jalan dari ‘sang petualang’ revolusioner. Agaknya seperti itulah, saya menanggapi tulisan yang mengandung nilai polemic ideologis yang bermutu dalam perdebatan ini. Sungguh sangat jujur saya katakan, saya sangat menyambut baik (tanpa tendensi subjektifisme apapun) terhadap kawan saya Benson, yang sudah sangat sering bertemu dengan kami dalam perjalanan kerja-kerja persatuan, baik dalam lapangan komite aksi maupun lapangan front?.

Saya akan memulai perdebatan ini. Adalah ketertarikan saya diawal pembuka tulisan kawan Benson yang menuliskan:

“dewasa ini dapat disimpulkan terjadi kebangkitan gerakan massa yang sangat signifikan. Hal ini ditandai dengan makin meningkatnya gelombang aksi dan protes rakyat secara terbuka……kenyataan ini setidaknya menyisakan 2 catatan penting: pertama, gerakan massa demokratis sedang mengalami situasi pasang……, kedua, gerakan massa demopkratis yang tengah bangkit, menunjukkan betapa tidak berdayanya dan semakin hilangnya kewibawaan rezim SBY-JK dihadapan rakyat Indonesia…….”

Sudah bisa ditebak, maksudnya adalah situasi gerakan massa rakyat tengah menunjukkan situasi yang revolusioner. Tanpa penjelasan yang tepat, agaknya sepenggal tulisan kawan Benson yang saya kutip adalah bentuk kekeliruan. Benar, memang terjadi gelombang aksi secara terbuka yang dilakukan oleh massa rakyat. Tetapi kita juga harus jeli melihat kadar kauntitasnya yang semakin menurun (dibandingkan tahun-tahun sebelumnya) serta secara kualitas, tuntutan-tuntutan massa rakyat adalah tuntutan-tuntutan dengan kadar-kadar yang masih bersifat ekonomis dan normative. Anda bisa bandingkan kualitas dan kuantitas Mei day sebelumnya dibandingkan tahun ini. Secara kuantitas, jumlah massa rakyat yang terlibat aksi mengalami kemunduran. Secara kualitas juga mengalami kemunduran. Hanya sebagian kecil yang yang berbicara tentang kegagalan rezim boneka SBY-JK dalam mensejahterakan rakyat, dengan kesimpulan bahwa rezim SBY-JK gagal. Dan hanya sebagian kecil yang secara tegas menuntut kemunduran SBY-JK serta memberikan tawaran untuk segera membicarakan atau memberi tawaran bentuk pemerintahan alternative, jika telah kita insyafi beersama, bahwa watak reaksioner dan anti rakyatnya SBY-JK tidak akan mampu menaikkan derajat perubahan nasib ekonomi politik rakyat. Hanya sebagian kecil organisasi massa demokratik yang dengan tegas memerangi dominasi imperialisme neoliberal dilapangan ekonomi politik rakyat dengan sesegera mungkin mengabarkan kepada rakyat tentang pentingnya menggelar tuntutan akbar untuk menasionalisasi perusahaan tambang asing, hapuskan hutang dan membangun industri nasional, sebagai syarat untuk membangun tenaga produktif rakyat (syarat revolusi tentunya) dan syarat untuk mematang kapitalisme yang masih bersifat cangkokan (saat ini). Persoalan yang saya jabarkan diatas adalah persoalan mendesak rakyat yang harus segera dikabarkan, dimudahkan penerimaannya kepada massa rakyat untuk dapat sesegera mungkin menggerakkannya dalam medan pertarungan revolusi demokratik.

Perlu saya tegaskan, bahwa kepentingan kaum imperialis neoliberal ada tiga, pertama, untuk mendapatkan bahan baku (SDA yang murah), pasar (liberalisasi disegala lini) dan tenaga kerja yang murah. Ketiga kepentingan tersebut hanya bisa dipatahkan dengan propaganda yang tepat, yang kami sebut sebagai TRIPANJI PERSATUAN RAKYAT yang berisi: 1. Hapuskan hutang luar negeri, 2. Nasionalisasi Indsustri pertambangan asing, 3. Bangun pabrik (industrialisasi) nasional, yang secara langsung menohok kejantung imperialisme neoliberal.

Berikutnya, yang harus juga saya jelaskan adalah tentang ketepatan taktik intervensi. Saya berkesimpulan bahwa situasi kesadaran massa sedang mengalami penurunan, yakni sebuah kesadaran palsu untuk berubah. Kesadaran palsu yang saya maksud adalah tentang keragu-raguannya rakyat untuk bertindak revolusioner (seperti yang bung idam-idamkan saat ini), sayangnya itu masih jauh dari kesadaran rakyat. Meskipun hamper marak terjadinya aksi-aksi massa menuntut, namun kapasitasnya masih hanya sebagai massa pengeluh. Kesadaran palsu massa dibalut rasa ketidak percayaan diri ditingkatan massa akan kekuatan politiknya. Contohnya, tidak ada satu front pun yang terjaga secara rapi, terorganisir dan teridieologis. Yang juga memberikan kesimpulan kepada kita, bahwa dengan tidak terbangunnya persatuan-persatuan rakyat yang rapi dan terorganisir (seperti soviet-sovyet) serta mengandung muatan politik kerakyatan, maka tidaklah akan melahirkan suatu embrio cikal bakal kepemimpinan/kekuasaan rakyat (buruh dan tani). Situasi ini yang akan kita ciptakan, hingga tak hanya Lenin yang akan berkata “All the power to The Sovyet”, tapi Dita Indah sari pun juga akan dapat berkata yang sama, “berikan kekuasaan kepada dewan rakyat, atau front rakyat”, ketika masa yang seperti bung angan-angankan pada saat sekarang, yakni terciptanya krisis kapitalisme dan kebangkitan rakyat untuk melawan dan menumbangkannya. Tapi sayang, sekali lagi saya katakan, situasi kesadaran rakyat saat ini tidak se-revoluisioner seperti yang bung gambarkan dalam tulisan bung. Lantas kalau sudah begitu, kita perlu langkah kongkret yang maju beberapa langkah dari kesadaran palsu massa rakyat, yakni dengan cara kepeloporan.

Sebagai referensi zaman, bung bisa lihat, bagaimana palsunya kesadaran massa pada tahun 2004. ditengah gelombang aksi yang besar, ditengah harapan-harapan rakyat untuk berubah, tapi propaganda-propaganda seperti “jangan pilih politisi busuk dan jangan pilih capres dari militer” tidak pernah dihiraukan oleh rakyat. Sebagian besar malah tenggelam dalam kefrustasian politik massa dengan mengambil langkah golput pemilu. Toh pemilu tetap berjalan. Dan yang paling memilukan, SBY-JK tampil sebagai pemenang. Alas an yang paling menjijikkan dan paling tidak rasional-pun keluar dari mulut rakyat, bahwa SBY itu berwibawa, gagah, kapan lagi punya Presiden ganteng dan lain-lain dan lain-lain. Seolah-olah dengan kewibawaan dapat merubah nasib perekonomian rakyat miskin. Tapi apa mau dikata, bahwa rakyat masih percaya dengan system pemilu yang borjuasi, dan rakyat masih berpengharapan untuk itu. Lantas mau kita apakan momentum pemilu…? Mau kita lupakan begitu saja…? Mau boikot (revolusioner), mau golput seperti ketolol-an propaganda mahasiswa yang sangat tidak memiliki karakter tanggung jawab politik terhadap rakyat..? atau ikut berrsama kesadaran palsu rakyat untuk pemilu sambil mempeloporinya dengan program-program yang revolusioner (taktik intervensi pemilu)…?

Lantas bung juga kembali menuliskan:
“…..pemilu adalah system borjuasi, ajang pertarungan bagi sesame kekuatan anti rakyat untuk mendapatkan simpati rakyat dengan kemampuan dasar topangan financial untuk memobilisasi suara rakyat…”

ya, seperti itulah kekeringan tulisan bung yang mengutuk habis-habisan tanpa kerangka teoritis dan histories yang jelas. Nampaknya tulisan bung a-historis. Saya akan bahas dan menanggapi tulisan bung. Saya akan mengutip tulisan Engels tentang taktik intervensi pemilu didalam tulisannya “Class Struggle in France”:

“bahwa propaganda pemilihan umum merupakan alat yang lebih efektif untuk perjuangan daripada petualanbgan revolusioner yang dilakukan dengan kesadaran minoritas yang kecil dikepala mereka diantara massa yang tidak sadar…”

Engels melanjutkan: “partisipasi kaum sosialis dalam pemilihan umum sebagai salah satu senjata yang sangat tepat untuk melawan institusi Negara dan memblejeti partai-partai lain pada massa; sebagai metode efektif untuk mengangkat kesadaran massa dengan ide partai; sebagai kerangkja kerja yang berguna untuk mengekspresikan ide-ide partai dan dukungan massa pada partai, sebagai alat untuk membenarkan partai didepan massa dan meletakkan partai dalam posisi dimana usaha-usaha partai diluar hokum dapat dilakukan dengan lebih mudah.”

Landasan historis dan teoritis diataslah yang dipegang teguh dan dipraktekan juga oleh Lenin dalam Taktik Duma. Dalam Duma I, taktik kaum Bolshevik adalah “Boikot Pemiludengan aksi massa yang memakai metode kekerasan. Taktik ini sangatlah tepat, karena kebangkitan kesadaran massa pada saat itu sedang menunjukkan kesadaran yang revolusioner dan didukung oleh situasi objektif yang sedang krisis. Namun dalam Duma III, dimana tingkat kualitas kesadaran politik massa menurun, Lenin mengganti taktik boikot dengan taktik ikut pemilu dalam Duma III. Ini diakibatkan oleh kondisi massa mayoritas sedang mengalami pasang surut.

Ekonomi Makin Sulit, Rakyat Menjerit

2009-10-08T11:36:00.000-07:00

Oleh: Randy Syahrizal

Terjadi kelangkaan BBM dan pemadaman listrik yang merata di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara. Kondisi ini sebenarnya berbasiskan pada situasi di mana pemerintah kita telah berkomitmen untuk lebih memprioritaskan ekspor minyak dan gas bumi ke negeri-negeri imperialis serta telah dikuasinya sumur-sumur minyak dan gas bumi oleh perusahaan-perusahaan pertambangan besar dari Amerika, Eropa, dan Jepang serta negara-negara imperialis lainnya.

Komitmen pemerintah ini telah dibuktikan dengan diberikannya pengeksplorasian blok cepu terhadap exxon mobil. Exxon mobil telah disahkan oleh SBY-JK sebagai pemilik kekayaan minyak bumi rakyat Indonesia sebesar 2,6 miliar barel (atau mendekati separuh cadangan minyak Indonesia seluruhnya).

Hal yang sama juga terjadi di Sumut. Pada pertengahan tahun 2005 terjadi eksplorasi gas oleh tiga perusahan pertambangan asing yaitu Tiga Investor asing masing-masing SINOPEC Internasional Petroleum, COSTA dan Asia Petroleum Development (Asahan) LTD (APD) akan melakukan eksplorasi ladang dan gas di Kabupaten Langkat, Sumut. Perusahaan ketiga yakni Asia Petroleum Deveploment (Asahan) LTD (APD), merupakan anak perusahaan dari Serica Energy Coorperation yang terdaftar dibursa Kanada dan memilki blok-blok di Inggris, Spanyol dan Indonesia. Menurut pemerintah, eksplorasi ini diharapkan akan memenuhi kebutuhan PLN dan Perum Gas. ''Dengan ketersediaan energi ini diharapkan akan mendukung pertumbuhan industri, membuka lapangan kerja dan menigkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, proyek ini nantinya akan memberikan nilai tambah terhadap APBD serta merupakan potensi energi bagi daerah ini,''kata Gubsu H T Rizal Nurdin saat menerima Kepala Perwakilan Sumbagut Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Milik Gas dan Bumi, Drs Rahmat Priyatna MM. Gubsu mengatakan bahwa kebutuhan gas PLN saat ini sekitar 100 juta CUFT per hari, sementara yang dapat dipenuhi Pertamina baru 60 juta CUFT, dan sisanya memakai BBM. justru saat ini rakyat di Sumatera Utara mengalami krisis kelangkan BBM dan padamnya aliran listrik (Berita BAPPEDA, 2005 – 06 – 17).

Namun kenyataan berkata lain, justru kelangkaan gas dan minyak tanah terjadi di mana-mana. Pada tahun 2006 terjadi kelangkan gas. Kelangkaan ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah di Sumatera utara. Pada akhir 2006, pihak PN Gas Sumbagut menghentikan sementara pasokan gasnya ke semua perusahaan di Sumatera Utara. Tidak hanya itu, PN gas juga tidak dapat memenuhi kebutuhn gas bagi PLN sehingga akhirnya berdampak pada pemadaman bergilir yang dialami oleh warga sumut. Hal ini akhirnya memicu terjadinya gelombang aksi yang dimotori oleh APINDO yang menuntut agar PN gas segera mendistribusikan pasokan gas ke perusahaan-perusahaan mereka atau bila tidak akan mengakibatkan banyaknya perusahaan yang akan tutup dan memicu terjadinya PHK missal. Di samping itu kelangkaan BBM (minyak tanah) akhirnya juga memicu naiknya harga minyak tanah, dan hancurnya industri terutama industri menengah dan kecil yang menggunakan bahan baku energi minyak tanah dan listrik.

Atas persoalan ini lagi-lagi pemerintah masih tetap saja beretorika. Seperti yang dilansir harian KOMPAS (27/9), Pengurangan kuota minyak tanah yang dilakukan pemerintah mulai bulan September 2006 diperkirakan akan membuat wilayah Sumatera bagian utara mengalami kelangkaan bahan bakar tersebut. Kuota minyak tanah di wilayah Unit Pemasaran I Pertamina yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau tahun 2006—yang semula 1.248.420 kiloliter—dikurangi menjadi 1.100.000 kiloliter. "Dalam kondisi kuota sebesar 1,25 juta kiloliter saja sudah ada riak kelangkaan, apalagi ini dikurangi," ujar Kepala Humas Pertamina UPMS I Joko Sasono Putranto di Medan, Rabu (27/9). Tahun 2005 kuota minyak tanah untuk Pertamina UPMS I masih 1.395.757 kiloliter. Pengurangan kuota kali ini, menurut Joko, bagian dari pengurangan subsidi pemerintah terhadap bahan bakar minyak (BBM). "Tahun lalu kuotanya terpenuhi.

Sungguh licik upaya-upaya pemerintah untuk “membuang badan” dan cari selamat atas persoalan kelangkaan BBM dan gas yang tidak hanya terjadi di Sumut, tapi terjadi juga di hampir seluruh wilayah Indonesia. Padahal sejatinya adalah karena pemerintah harus tunduk dan takluk atas semua kepentingan imperialis (telah tergambarkan secara gamblang dalam sitnas kita).

Menyongsong Pilkada Gubsu 2008
Awal 2007 adalah masa-masa kampanye-nya elit-elit politik borjuis ditengah-tengah massa rakyat, dalam kepentingan menang Pilkada 2008. Ada banyak elit politik borjuis yang menjadi bakal calon Gubernur, mereka berasal dari Partai-partai lama (tradisional) dengan watak yang juga sama ‘lamanya’ dengan partainya. Namun, kekuatan-kekuatan elit politik borjuis tersebut juga terpolarisasi secara politis (adu program). Ada sebagian Partai Politik yang ‘katanya’ memposisikan diri sebagai partai oposisi (PDI-P dan PKS) dan sudah berani ‘mengkritisi penetrasi’ modal asing (neo-liberalisme). Akan tetapi hal tersebut tidak-lah tegas, hanya ditujukan demi kepentingan popularitas partai saja (dalam makna suara pemilih), namun akan larut juga dalam keputusan-keputusan rezim SBY-JK, yang juga berarti tunduk pada kebijakan-kebijakan neoliberal (sudah terbukti ketika mereka berkuasa). Hal ini adalah rahasia umum yakni watak sejati dari partai borjuis.

Pilkada 2008, Partai Golkar sebagai partai terbesar di Sumatera Utara dalam hal ini juga masih bimbang dan ambigu dalam penempatan kader-kadernya dalam pertarungan pilkada. Ada dua kader utama Golkar Sumut yang akan ikut bertarung dalam Pilkada, yakni Ali Umri (Walikota Binjai) dan Abdillah (walikota Medan). Entah apa yang membedakan (secara prinsipil) keduanya, tapi yang pasti, keduanya tetap akan berlomba menjadi agen (no 1) neo-liberalisme di Sumut. Abdillah sendiri popularitasnya menurun, seiring makin tidak percayanya Rakyat Medan dengannya. Rasa tidak percaya ini dipacu oleh praktek-praktek penggusuran anak jalanan, PKL (Pedagang Kaki Lima), dan prioritas programnya yang menempatkan sektor pertamanan lebih besar dari pada sektor pendidikan dan kesehatan (untuk memajukan tenaga produktif rakyat Medan).

PDIP juga akan menjagokan kadernya, yakni dan T. Chairuman (pusat). Konstalasi politik juga sedang memanas antara PDIP dengan partai-partai Islam (beserta Ormasnya), dan langsung menohok Rudolf Pardede (Gubernur Sumut) dengan isu Ijazah palsu. PPP malahan lebih berani berhadap-hadapan langsung dengan PDIP (perang terbuka) dengan digelarnya aksi besar-besaran (mobilisasi massa mencapai ratusan) dengan tuntutan agar Rudolf Pardede segera turun. T. Chairuman memang kelihatan lebih siap ketimbang yang lain, dengan sedari dini (pertengahan 2006) melakukan kampanye-kampanye, lewat metode seminar dikampus-kampus dan Lokakarya dengan tema yang termasuk seksi di SUMUT, yakni HAM (Hak Asasi Manusia). Namun sampai sejauh ini, belum ada kempanye programatik yang popular (kerakyatan) yang sudah disusunnya (tim suksesnya) secara sistematis tentang persoalan-persoalan mendesak Rakyat Sumut. Ini sudah bisa kita duga sebelumnya, melihat karakter sejati borjuasi nasional yang pengecut dan tidak berani secara tegas menghempang kebijakan-kebijakan neoliberal.
PKS juga akan bertarung dalam Pilkada Gubernur. Setelah pasangannya dalam Pilkada Medan (Maulana Pohan-Sigit Pramono) kalah bertarung dengan pasangan Abdillah dan Ramli, PKS kembali mencoba menjagokan Sigit Pramono dalam pertarungan Pilkada 2008. Seperti yang kita lihat, PKS memang lebih popular dikota-kota besar (termasuk Medan). Ini adalah gambaran tingkat kekritisan masyarakat perkotaan dalam menyikapi tuntutan-tuntutan popular (baca : program popular yang tanggung-tanggung dari PKS), karena tuntutan-tuntutan populis dari PKS tidak mendasar dan menohok kepada persoalan inti rakyat, melainkan hanya mempopulerkan tuntutan-tuntutan moralitas saja (seperti tuntutan PKS tentang korupsi yang tidak structural). Sedangkan PBR juga akan menjagokan Romo Raden Syafi’I sebagi bakal calon Gubernur. PBR adalah perwakilan dari kaum konservatif di parlemen, yang sampai sekarang masih saja mempraktekkan politik konservatif. Hal ini dapat dipastikan mengingat platform partainya yang memang tidak pernah menohok persoalan imperialisme kepada persoalan structural (kebijakan rezim boneka), namun masih beranggapan (dengan propaganda yang moralis) tentang nilai-nilai moralitas yang semu (mistik) dan tidak ilmiah.

Sebagai kekuatan tradisional Islam, PPP memang sudah sangat luas dikenal Massa rakyat. Namun popularitasnya semakin menurun setelah menjamurnya partai-partai yang berhaluan islam, ditambah track record PPP sebagai partai pendukung Orde Baru. Akan tetapi (secara internal) PPP masih percaya diri untuk tetap berpengharapan bahwa partainya mampu menjadi pemersatu kekuatan-kekuatan islam dalam satu payung. Besar kemungkinan PPP akan bertarung dalam pilkada gubsu 2008, walaupun sampai saat tulisan ini dibuat, PPP belum menempatkan kadernya dalam pertarungan tersebut.
Kalangan akademisi juga tidak mau ketinggalan pertarungan. Sebagai bukti bahwa Chairuddin Lubis (Rektor USU) juga mencalonkan dirinya sebagai bakal calon Gubsu. Namun belum kelihatan bahwa Chairuddin akan memilih kendaraan yang mana (baca: partai) untuk menghantarkannya menjadi peserta pilkada gubsu 2008. Akan tetapi, popularitas Chairuddin juga sedang menurun, terutama dikalangan akademisi, terkait persoalan dugaan korupsi milyaran rupiah di USU.

Propinsi Tapanuli : Ada Kepentingan Apa….?
Pro tentang pembentukan Propinsi Tapanuli saat ini terus menguat di Sumut. Dalam beberapa waktu lalu ada mobilisasi besar di Tarutung dalam bentuk rapat akbar menyatakan kebulatan tekad. Menurut informasi, rapat akbar ini di hadiri lebih dari 20.000 massa dari 10 kabupaten yaitu kabupaten Tapanuli Utara, Tobasa, Samosir, Pak pak Barat, Humbang Hasundutan, Dairi, Kotamadya Sibolga, Tapteng, Nias dan Nias Selatan dan juga dihadiri beberapa anggota DPR-RI. Sejauh ini hampir mayoritas pejabat-pejabat Negara seperti bupati dan anggota dewan di 10 kabupaten tersebut telah menyatakan dukungannya. Meski tidak secara terbuka partai-partai borjuis di parlemen menyatakan dukungannya, namun tokoh-tokoh politik dari beberapa partai politik ikut berperan dalam upaya pembentukan propinsi Tapanuli, diantaranya dari PDIP dan GOLKAR.

Dalam pandangan lain, kontra terhadap pembentukan propinsi Tapanuli juga menguat. Beragam pandangan atas propinsi Tapanuli bermunculan. Sebagai tandingan atas mobilisasi besar, pada awal Januari 2007 terjadi juga mobilisasi besar di kota Sibolga dan menyatakan menolak bergabung dengan propinsi Tapanuli. Di beberapa kabupten seperti Dairi, Nias dan Nias Selatan juga terjadi aksi menolak bergabung dengan Propinsi Tapanuli. Belakangan isu yang muncul atas pro dan kontra dari pembentukan Propinsi Tapanuli justru isu sara.

Apapun itu, itulah konsekuensi atas pelaksanaan otonomi daerah yang kebablasan. Ya, imperialis telah berhasil memecah belah bangsa Indonesia, mengilusi impian-impian borjuis lokal di daerah atas makna kebebasan dan kekuasaan. Namun sejatinya adalah otonomi daerah hanyalah alat bagi imperialis untuk mempermudah penguasaan kekayaan alam yang ada di negeri ini. Oh.., sungguh malang bangsaku….

Situasi perlawanan rakyat: Polarisasi masih menjadi masalah utama gerakan rakyat.
Secara umum, gerakan perlawanan menentang kebijakan-kebijakan neoliberal masih tercerai berai (terpolarisasi). Dalam hal ini, yang paling menjadi persoalan adalah perdebatan yang belum berakhir mengenai pandangan kondisi objektif masyarakat Indonesia. Sebagian kaum gerakan memandang bahwa musuh pokok rakyat Indonesia bukanlah Neoliberalisme dan rezim boneka SBY-JK (dalam hal ini sebagai kontradiksi pokoknya). Sehingga, sebagian kaum gerakan tersebut masih memandang tetap relevannya ‘memblejeti’ rezim boneka saja tanpa harus menggulingkannya. Tentunya kaum gerakan ini tidak memandang pemilu ataupun pembentukkan partai front sebagai langkah maju untuk terus memompa gerak maju kesadaran Rakyat, dengan propaganda seluas-luasnya mengenai persoalan-persoalan mendesak rakyat besert jalan keluar yang benar. Atau jika tidak, tidak ada jalan keluar (strategi-taktik perjuangan) yang lain untuk secara bersama (front) menawarkan program-program popular kepada rakyat.

Secara umum, Rakyat Indonesia merindukan perubahan nasib kearah yang lebih baik, dan pembuktian pemilu 2004, rakyat menggantungkan harapannya kepada ‘yang baru’ yakni SBY-JK. Tapi ini bukanlah mutlak kesadaran sejati rakyat untuk berubah, pertanyaannya adalah, dari mana rakyat menemukan kesadaran palsunya…? yang pertama, kita harus jeli menilai massif atau tidaknya propaganda-propaganda perlawanan terhadap imperialisme neolib, serta kita juga harus melihat bahwa kesadaran yang kita injeksikan (program populis) tidak sebanding dengan bentuk organisasi kita dalam menjawab setiap perubahan kondisi. Sebagai contoh, kita tidak bisa merawat Front, sehingga tidak menjamin adanya tindakan praktek politik bersama.

Kesimpulannya, lemahnya persatuan gerakan rakyat, hanya membuahkan hasil kesadaran palsu massa untuk berubah, namun belum sejati (revolusioner). Dan kita berkewajiban memompa terus-menerus dengan propaganda persatuan dalam wadah politik alternative..
Secara umum seperti halnya pembacaan pada sitnas, gambaran yang terlihat adalah :

• Sama halnya dengan pembacaan sitnas, hancurnya industri nasional dan diberlakukannya sistem buruh kontrak menjadikan serikat-serikat buruh kehilangan massanya. Serikat-serikat buruh di sibukkan dengan kerja-kerja advokasi anggotanya yang terus menerus di ancam PHK dan kemerosotan tarap hidupnya. Hanya pada momentum-momentum politik tertentu saja (terutama dalam merespon kasusnya), kaum buruh dapat termobilisasi. Di Sumut, belum ada satu pandangan yng sama terhadap isu Tri Panji Persatuan Nasional. Banyak serikat buruh di Sumut lebih terfokus pada isu-isu tentang kenaikan upah, dan isu-isu ekonomis lainnya yang dialami kaum buruh di tempat kerja.

• Pada kaum tani, kemunduran serikat-serikat tani saat ini tak lepas dari belum adanya kesatuan pandangan dikalangan para aktifis serikat tani dan adanya intervensi dari LSM-LSM yang berkepentingan menjadikan kaum tani sebagai “massa dagangannya” serta kekalahan-kekalahan aksi perebutan tanah yang dengan sendirinya menghancurkan serikat-serikat tani tersebut. Posisi kaum tani yang dihancurkan oleh penetrasi imperialisme ini (karena kekalahan modal, tekhnologi dan sistem pertanian), menempatkan kaum tani sebagai kaum urban di perkotaan yang bekerja secara musiman, hal ini pula yang menyulitkan pengorganisasian kaum tani. Secara umum gerakan tani masih bersifat ekonomis dan tradisional, seperti misalnya masih berkutat dalam tuntutan Tanah saja, yang tentunya sifatnya sangat konservatif. Sedangkan tuntutan tuntutan yang lebih maju seperti menuntut modal dan tekhnologi masih sangat minimal. Padahal, tuntutan modal dan tekhnologi sangat relevan dilakukan melihat kemampuan produksi petani yang minim. Perjuangan Kaum tani juga masih terpolarisasi, karena karakter perjuangannya ekonomis. Sedangkan kelahiran front-front tani masih sangat minimal sebagi kesatuan konkret pilitik kaum tani.

• Gerakan mahasiswa sendiri yang selama ini menjadi sektor termaju dalam penerimaan kesadaran politik, terpukul mundur jauh kebelakang. Gerakan mahasiswa terjebak dengan kepentingan-kepentingan, dan belum mampu keluar dari politik para seniornya (politik ke’i), ditambah dengan adanya perubahan sistem pendidikan yang meminimalisir mahasiswa bergabung dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan (ekstra maupun intra), sehingga menyulitkan organ-organ mahasiswa melakukan pembasisan. Kemunduran gerakan mahasiswa ini dapat dilihat dari keberadaan organisasi-organisasi mahasiswa 98 yang hanya tinggal papan nama, tak ada lagi kemampuan mobilisasi.Disisi lain, masih kentalnya eksistensi gerakan mahasiswa membuat gerakannya menjadi ekslusif, dan belum mampu maju ketindakan politik yang lebih konkret, yakni Front.

• Bisa dikatakan tidak ada kelompok-kelompok yang berbasiskan sektor ini berkembang di sumut. Perlawanan-perlawanan yang muncul dari sector KMK lebih bersifat sporadis dan mengelomppok pada isu-isu tertentu saja dan hanya berbasiskan pada satu teritori saja, tidak meluas. Perlawanan yang muncul sebenarnya terus meluas. Yang marak saat ini adalah perlawanan pedagang kaki 5 melawan penggusuran, namun itu belum mampu menyatukn kekuatan KMK dalam satu isu bersama.

• Gerakan kebudayaan masih berkutat dalam persoalannya sendiri (berkarya baik dalam bentuk individual ataupun komunitas) yang memiliki kecenderungan ekslusif, walaupun begitu, banyak karya-karyanya yang memiliki keberpihakan terhadap rakyat.

• Begitu juga dengan gerakan perempuan yang masih berkutat dengan persoalan-persoalan gender dan KDRT. Para aktifis perempuan masih belum mau melepaskan dirinya dari baju ke-LSM-annya dalam membangun gerakan perempuan, hal ini mengakibatkan sangat minim terbangunnya organisasi-organisasi perempuan. Dari pengalaman pemilu 2004, di keseluruhan sektor, sikap dan posisi terhadap pemilu justru menguat di sektor perempuan (walau tidak berbentuk dalam sebuah gerakan) terutama dengan isu kuota 30%.

*) Diajukan sebagai Draft Situasi Daerah pada Konfrensi Daerah Partai Persatuan Pembebasan Nasional (PAPERNAS)Sumatera Utara

APA HARUS BUNUH DIRI...?

2009-10-08T11:32:00.000-07:00

Randy Syahrizal *)

Bangun pagi disini serasa tak alami lagi. Tak ada lagi udara segar. Sepertinya ayam jantan pun sudah telat untuk berkokok. Sungguh berbeda dengan suasana di kampung. Jangan lagi bicara kicauan burung yang mengomel panjang dipagi hari, mustahil kita jumpai. Apalagi tetangga disekitar rumahku tidak ada yang memelihara burung. Pagi di kotaku dibisingkan oleh suara klakson angkutan kota yang sibuk menawarkan jasa kepada para pedagang kaki lima yang sudah terjaga sejak pukul 04.00 subuh tadi. Mereka berjongkok dan berdiri, sebagian ada yang duduk-duduk dibibir jalan. Pemandangan ini tak lagi aneh aku dapati. Kelang beberapa jam setelah itu, pedagang jamu mulai memanggil-manggil langganannya, bersepeda dari gang- ke gang. Banyak diantara langganannya adalah ibu-ibu rumah tangga.

Suasana ini mungkin yang membedakan sebagian besar aktifitas di pedesaaan. Anak muda penganggurannya seakan malas menghadapi hari yang tak berpengharapan itu. Bangun pagi pun sudah tak mampu lagi. Apa karena kefrustasian mencari pekerjaan atau dijenuhkan dengan suasana yang kian hari kian mencekik leher. Sungguh disadari maupun secara tidak sadar, iklim ini adalah iklim yang dapat mendemoralisasi siapapun, terutama yang miskin aktifitas.

Aku terbangun lebih pagi dari biasanya. Pukul 06.17 pagi. Ketika aku mendengar suara gaduh yang berasal dari tetangga sebelah. Aku mendengar seorang bocah perempuan yang menangis karena tidak diberi cicilan uang buku yang sudah jatuh tempo pembayaran. Kemaren gurunya mengancam bocah kecil.

“ Bilang sama mamak ya, kalau besok belum membayar cicilan uang buku, maka kau tidak boleh ikut ujian.” Kata bu guru yang mengajar di sekolah bocah kecil itu, di sebuah SD Negeri di Kelurahanku.

Si bocah hanya mengangguk saja. Dia sama sekali tak memahami kesulitan orangtuanya yang hanya pedagang jamu keliling tersebut. Sedangkan bapaknya hanyalah seorang kuli bangunan yang bekerja kalau ada borongan dengan upah Rp.25.000/hari. Tahun-tahun sebelumnya orangtua bocah kecil itu masih sanggup membayar cicilan uang buku sampai lunas. Namun dari tahun ke tahun beban ekonomi mereka kian berat dan tak mampu lagi tertutupi. Bocah kecil itu masih mempunyai 3 orang lagi saudara sekandungnya. 1 orang sudah tidak lagi melanjutkan kuliah, sejak tamat SMA setahun yang lalu. 2 orang lagi masih duduk di bangku SMA. Diantara kedua kakaknya, seorang diantaranya adalah siswa di sebuah SMA Negeri terkenal di Kotaku. Dengan asumsi bahwa sekolah negeri bisa meringankan biaya sekolah, karena biasanya sekolah-sekolah negeri biayanya murah, si bapak-pun akhirnya memberanikan diri untuk mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut. Namun apa mau dikata, zaman sudah berubah.

Tahun pertama si anak tersebut menjalani sekolah di SMA negeri tersebut, sudah banyak biaya yang harus dikeluarkannya. Dari uang buku yang mencapai harga Rp.536.000,00 dan uang komite yang tiap bulannya harus dilunasi sebesar Rp.60.000,00 ditambah lagi uang insidental. Haaaahhh, jenis biaya apa ini..? aku belum pernah mendengar jenis biaya ini semasa sekolahku. Batinku bertanya, apa setiap tahunnya sekolah itu kecelakaan..?

Ibu bocah itu pernah bertanya panjang lebar kepadaku. Sewaktu kakak si bocah yang sekolah di SMA negeri itu mendapat surat keputusan dari pihak Komite Sekolah yang menjelaskan keberadaan uang Insidental tersebut. Aku membaca surat itu dengan sedikit kesal, geram bercampur marah. Katanya uang insidental itu dikenakan untuk dipergunakan sebagai biaya memperbaiki pagar sekolah. Besarnya uang yang harus dibayar adalah sebesar Rp.500.00,00 persiswa tahun ajaran baru. Sungguh gila. Apalagi itu bukan hasil dari keputusan seluruh orang tua siswa. Sebelumnya orang tua siswa memang diberi surat pengantar untuk menyepakati hasil rapat dari komite sekolah tersebut. Kakak si bocah itu juga pernah diancam dengan nada serupa oleh gurunya. Karena orangtuanya panik dan merasa tidak sanggup, akhirnya ibu bocah itu meminta bantuanku untuk menghadiri panggilan dari pihak sekolah. Akupun menghadirinya. Aku sungguh terheran dengan kenyataan ini. Katanya uang SPP ditiadakan untuk meringankan beban orang tua, tapi kenapa lahir program sejenisnya yang bernama UANG KOMITE..? akhirnya aku sadar bahwa pemerintah kita tidak sedang serius untuk mengurusi pendidikan dinegeri ini. Bukannya malah ringan tapi biaya semakin berat.

Aku yang merasa tidak punya beban, akhirnya berbicara dengan nada keras saja di ruang kantor guru itu. Aku bertanya:

“Apa ada hak guru atau pihak sekolah mengancam anak muridnya untuk tidak diperbolahkan ikut ujian hanya karena uang cicilan bukunya belum dibayar...?”
“Mengenai biaya-biaya lain-lain itu adalah urusan sekolah dengan orang tua siswa, sedangkan tugas siswa hanya untuk belajar, jadi tolong ibu sebagai guru jangan mengganggu konsentrasinya belajar. Tentang utang uang buku itu pasti dilunasi orang tuanya, tapi tolong kasih tenggang waktu, karena beban ekonomi orangtuanya sulit.”
“Oh tidak bisa, tapi kalau tempo seminggu-dua minggu bisalah kami pikirkan. Agar kamu tahu, sekolah itu memang mahal. Ilmu pendidikan itu mahal. Kalau tidak mampu, harusnya pilih sekolah yang lebih murah saja.” Jawab Bu guru tersebut.
Aku tidak mau banyak komentar lagi. Aku takut kalau sampai aku marah dikantor itu. Akhirnya aku bicara yang pasti-pasti saja.

“Ok. Dalam waktu 2 minggu cicilan uang buku dan biaya lain-lain itu akan kami lunasi. Tapi tidak dulu untuk uang insidental itu. Karena aku belum melihat pagar sekolah ini rusak. Kalaupun rusak, mintalah uang kepada pemerintah, karena itu sudah dianggarkan oleh pemerintah, bukan kepada orangtua siswa. Trimakasih. Permisi.” Aku langsung meninggalkan ruangan tersebut, dan tidak lagi mau menghormati mereka.
Sekarang nasib kakaknya menimpa si bocah itu. Tangisan bocah itu kian keras. Si bocah itu menangis karena tidak mendapat jalan keluar dari ibunya. Seketika ibunya langsung pergi menjual jamu dan meninggalkan bocah itu menangis. Bersamaan dengan itu aku melihat dan mendengar siaran berita dari tv tentang anak SD yang mati bunuh diri karena tidak mampu membayar uang buku. Astaga..,,aku jadi sangat mengkhawatirkan bocah perempuan itu. Mudah-mudahan dia tidak sedang menonton TV.

Randy Syahrizal
Sastrawan Amatir

MENCARI SOSOK ALTERNATIF DALAM PEMILU 2009

2009-10-08T11:25:00.000-07:00

Oleh: Randy Syahrizal *)

Pemilu 2009 akan digelar pada 9 April 2009. Sebuah ritual demokrasi yang secara rutin digelar 5 tahun sekali ini menjadi babakan baru bagi lembaran sejarah pemerintahan di Indonesia. Kemajuan space demokrasi yang tak terhempang telah mewujudkan sebuah sistem pemilihan langsung secara umum bagi rakyat, baik dalam memilih anggota parlemen(DPR/DPRD Propinsi/DPRD kab/Kota) maupun pemerintahan (Eksekutif/Kepala Daerah) serta Presiden.

Sistem pemilihan secara langsung ini berawal dari asumsi mencari sosok pemimpin alternatif ditengah keberadaan elit-elit politik lama yang telah di vonis gagal dalam menyejahterakan rakyat selama bertahun-tahun. Asumsi ini juga dilatarbelakangi oleh kemuakan berbagai pihak, khususnya bagi elit-elit politik pro status quo dan orde baru, baik di Jakarta maupun dibeberapa daerah lainnya. Efek Reformasi 1998 memang telah menyumbangkan paradigma positif, khususnya bagi keterbukaan trend-trend maupun mainstream politik. Sejak reformasi bergulir, isu politik yang paling bertahan menjelang pemilu adalah soal sikap anti terhadap politisi busuk dan elit politik berlatar belakang militer.

Pemilu Paska Reformasi: Memusuhi Politisi Busuk
Meskipun kalimat “Gerakan Anti Politisi Busuk” sudah ramai diperbincangkan dalam seminar-seminar, lokakarya, pelatihan-pelatihan, pendidikan politik, kursus-kursus politik, maupun debat-debat politik, tapi belumlah menjadi sebuah wacana yang konkret dengan melahirkan solusi yang baik. Alhasilnya, konsolidasi-konsolidasi yang biasanya massif diselenggarakan setiap akan diselenggarakannya pemilu tersebut hampir menjadi sia-sia.

Secara garis besar, hasil-hasil perdebatan/perdiskusian pada forum-forum diatas adalah menemukan formula politik baru yang berkemampun memobilisasi, menyadarkan, bekerja dalam praktek nyata, fleksibel dalam menghadapi perubahan iklim politik, bertahan (resisten), dan berkemampuan dalam melahirkan sosok-sosok politisi alternatif, ataupun melahirkan alat-alat politik alternatif. Namun gagasan tersebut, meskipun tengah berjalan, juga menuai hasil yang belum maksimal. Kendala utama selain karena adanya upaya penggagalan dari kelompok reaksioner yang anti terhadap demokrasi (seperti contoh kasus kekerasan yang dilakukan FPI (Front Pembela Islam) dan FBR (Front Betawi Rempug) terhadap massa aksi PAPERNAS di Jakarta), maupun kendala yang datangnya dari internal gerakan itu sendiri, yakni tidak konsisten dan tidak setianya kaum pergerakan dengan buah hasil pemikirannya sendiri. Kesimpulannya secara singkat adalah “Berani berpikir tapi tidak berani bertindak.”

Politisi busuk memang seperti momok yang sangat menakutkan. Namun kata-kata seperti Politisi busuk perlu dijelaskan secara detail, jika ingin ditujukan kepada masyarakat. Gunanya tak lain adalah agar masyarakat luas mengerti dan memahami kata-kata tersebut. Saat ini, wacana tersebut berhenti ditengah jalan. Kegagalan yang paling utama dalam gerakan anti politisi busuk adalah karena gerakan tersebut tidak “berani” menunjuk elit-elit politik yang masuk dalam kategori elit politik busuk. Sehingga masyarakat kesulitan dalam mengenali wajah-wajah politisi busuk, yang seharusnya dibusukkan agar tidak lagi berkuasa. Yang paling menggelikkan adalah pantun-pantun atau kalimat-kalimat jenaka yang dikeluarkan dengan maksud menyindir, akan tetapi tidak memiliki muatan politik alternatif sedikitpun, misalnya “Pemilu 1999 memilih kucing dalam karung, Pemilu 2004 memilih maling secara langsung”.

Persoalan tersebut, secara pasif sebenarnya ingin mengajak masyarakat untuk melupakan pemilu (golput), karena hasilnya akan sama saja. Inilah yang saya maksud dengan ketidakkonsistenan cara berpikir dan bertindak.

Gelora Pemimpin Alternatif 2009: Dapatkah diterima Rakyat..?
Paradigma alternatif memang hal yang baru, jika Orde Baru sebagai ukurannya. Kita bisa pastikan bahwa tidak ada alam demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru. Celakanya, sosok-sosok kritis dengan begitu cepat dibungkam dengan tembok penjara, penculikan maupun penembakan misterius (petrus). Begitulah adanya, sehingga embrio “alternatif” berjalan lamban dan tidak dinamis.

Seharusnya, dengan berkembangnya alam liberalisme politik di Indonesia, politik alternatif mudah untuk berkembang subur. Namun tidaklah mudah bagi rakyat untuk mengetahui dan memahami keseriusan dan tujuan-tujuan fundamental gerakan alternatif itu sendiri.

Dalam tekanan krisis ekonomi yang mengglobal dan negara dunia ketiga sebagai subjek utama penderitanya, politik populis memang menjadi “jualan” yang menjanjikan bagi partai-partai politik beserta politisinya. Ada 38 partai politik nasional yang bertarung dalam pemilu 2009, dan sebagian besar dari mereka tak lagi gemar memainkan propaganda abstrak dan tak populis. Tingkat kesadaran dan kekritisan rakyat memang sedang ditempah dengan keberadaan gerakan ekstraparlemen (aktivis pro-demokrasi) yang terus memajukan jalan keluar dari persoalan-persoalan mendesak rakyat. Meskipun dibilang celaka, karena pada akhirnya sebagian besar partai politik menumpang ketenaran dalam situasi tersebut, dengan berlagak “seolah-olah” berpihak pada rakyat, dan tanpa rasa malu menimbun kebobrokan dan kegagalan-kegagalannya dengan menerbitkan iklan-iklan politik yang populis.

Kenyataan ini sangat wajar dalam sejarah perkembangan masyarakat. Situasi objektif yang sedemikian rupa, memang memaksa siapapun (terutama politisi) untuk lebih aktif berbicara rakyat. Namun yang paling penting adalah bagaimana melahirkan program-program jangka pendek (mendesak) untuk menjawab problem-problem masyarakat. Dalam kenyataan sebagian besar Parpol-parpol yang berlagak bagaikan Dewa penyelamat, seharusnya gerakan ekstra parlemen (aktivis pro demokrasi) mengambil peran aktif ditengah-tengah masyarakat untuk menjelaskan dan membimbing kesadaran rakyat agar memahami gelora alternatif tersebut. Adalah sebuah kabar gembira dimana banyak aktivis-aktivis pro-demokrasi sudah memandang penting arti sebuah pemilu sebagai mekanisme suksesi kekuasaan dan masuk dalam arena tersebut, baik sebagai Capres, Caleg/Caleg DPD dll. Ini adalah langkah maju untuk memahami makna penting merebut kekuasaan dalam arena pemilu.

Kekuasaan jika berada ditangan orang-orang yang menaruh perhatian serius terhadap persoalan-persoalan rakyat, pastilah menjadikan kekuasaan sebagai jalan untuk kesejahteraan. Ini adalah sebuah refleksi panjang, dan jawaban dari kegagalan reformasi 1998.

Tak berlebihan kiranya jika seruan-seruan untuk memilih pemimpin berwajah baru dan memiliki visi-misi yang konkret dan kerakyatan, dikumandangkan dalam setiap seminar-seminar, diskusi, debat-debat dan ruang-ruang lainnya. Politisi lama sudah terbukti gagal, dan masa depan politik alternatif ada ditangan kita semua. Mendukung politik alternatif untuk perubahan atau tetap meyakini dan mengikuti politik feudal/patronase untuk langkah kemunduran, semua memang terserah kepada rakyat. Semoga dengan berkembangnya perpolitikan nasional saat ini bisa mengugah hati rakyat untuk dapat memahami mana politik alternatif/populis sejati dan yang gadungan. Wallahuaa’lam.

*) Penulis adalah Koordinator Politik Sukarelawan Perjuangan untuk Pembebasan Tanah Air (SPARTAN) Siantar-Simalungun dan Aktivis Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) P. Siantar

HENTIKAN PEMADAMAN LISTRIK SEKARANG JUGA...!!!

2009-10-08T11:15:00.000-07:00

FRONT RAKYAT SUMATERA UTARA

F R S U

(PAPERNAS, STN, LMND, SRMK, REPDEM Binjai, FNPBI, Formad IAIN, GeberMassif, JNPM)
Jl. Setia Budi, Tanjung Sari – Simpang Pemda Medan.
Kontak: 0852 100 658 67, 0813 7584 1319

Pernyataan Sikap

HENTIKAN PEMADAMAN LISTRIK SEKARANG JUGA ATAU NASIONALISASI PT.INALUM SEKARANG JUGA UNTUK PENERANGAN RAKYAT SUMUT…!!

Salam Pembebasan…!!
Indonesia adalah sebuah negeri yang saat ini sedang mengalami penjajahan gaya baru yang bernama Neo-Liberalisme, suatu bentuk halus namun mematikan dari metamorfosis system ekonomi kapitalisme yang telah memiskinkan kehidupan rakyat miskin di Negara dunia ketiga. Dalam kondisi semacam ini rakyat Indonesia selama puluhan tahun hingga saat ini menjadi korban penghisapan dan perampasan kesejahteraan dan sumber daya alamnya oleh kaum Imperialis dan oleh “bonekanya” didalam negeri. Sejak sebelum kejatuhan Soeharto, dominasi modal asing telah terjadi di Indonesia. Penguasaan tersebut terdapat dalam industri sector ekstraktif (Pertambangan dan hasil hutan),sector perakitan, dan manufaktur ringan melalui perusahaan-perusahaan sub-kontraknya. Situasi dominasi ini meningkat signifikan setelah krisis ekonomiantara tahun 1997-1998.

Jangan lagi bicara janji SBY-JK yang menjanjikan bahwa Indonesia akan sejahtera tahun 2015, dan akan maju menjadi negeri ke lima termaju di dunia, pada tahun 2030. Ini adalah sebuah janji tanpa landasan yang jelas, seperti seorang guru SD yang memberi angan-angan kepada siswa SD nya tentang enaknya hidup di tahun 2015. tapi benarkah rakyat Indonesia sebodoh itu…? Sudah jelas bahwa janji SBY-JK itu bohong, pembodohan dan penipuan. Nah, jika rakyat sudah sadar akan pembohongan presidennya, harusnya rakyat bertindak cepat untuk menggulingkannya.

Belum lama ini fenomena mati lampu atau “Pemadaman listrik” terjadi kembali di semua daerah di Sumatera Utara. Porsi pemadamannya pun meningkat. Sudah naik tingkatannya menjadi (terkadang) 3 kali sehari, persis orang sakit yang sedang minum obat. Frekuensi waktu pemadamannya juga tidak tanggung-tanggung,. Dalam sekali pemadaman, listrik bias mati selama kurang lebih 4 jam. Ini kah yang dinamakan SBY-JK kesejahteraan..? bayangkan betapa rakyat Sumatera Utara lah yang harus menanggung derita atas pemadaman listrik ini. Menaiknya iuran rekening listrik, rusaknya perabot elektronik rakyat akibat pemadaman listrik, adalah derita yang harus ditanggung oleh rakyat sendiri. Pertanyaannya kemudian, apakah pemerintah melalui institusi yang membidangi kelistrikkan Negara (PLN) mau bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung rakyat…? TIDAK. RAKYATLAH PASTINYA YANG MENANGGUNG. Pertanyaannya, APAKAH RAKYAT MAU MENANGGUNG KERUGIAN YANG BUKAN DISEBABKAN OLEH ULAHNYA SENDIRI..? harusnya rakyat juga menjawabnya dengan kata TIDAK. Untuk itu rakyat Sumatera Utara harus mengorganisir diri untuk melawan kesewenang-wenangan tersebut.

PT Inalum adalah sebuah perusahaan swasta milik Jepang yang mengolah Air terjun Sigura-gura yang digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air. Sampai dengan saat ini, PT.Inalum terkesan membiarkan saja fenomena “Mati Lampu” di Sumatera Utara. Padahal PT.Inalum sudah mengeruk potensi kekayaan alam kita, mengambil nilai lebih dari Air terjun Sigura-gura, yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Hari ini PLN tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik rakyat Sumatera Utara, akibat kekurangan daya listrik, sehingga harus dilakukan pemadaman listrik berkala. Lantas, PT.Inalum sebagai perusahaan modal asing raksasa tidak mempunyai niatan baik untuk memenuhi pasokan listrik rakyat, agar rumah-rumah rakyat bias terang kembali.kalau sudah begitu, ada apa dengan PT Inalum sebenarnya…? Jika tidak mempunyai dampak positif yang menguntungkan rakyat, kenapa tidak kita ambil alih saja untuk dipergunakan pada kepentingan rakyat sepenuhnya.

PLN yang kekurangan Daya dikarenakan beberapa hal yaitu sudah tuanya usia mesin yang dimiliki-sehingga memerlukan peremajan, sementara Pemerintah tidak pernah mencari jalan keluar seperti membeli mesin baru dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), atau mengambil alih Listrik yang dikuasai oleh PT.INALUM, yang mana PT INALUM mampu menghasilkan sebesar 700 MW/hari yang seharusnya bisa menutupi Kekurangan pasokan listrik yang diandalkan dari PLTA Sigura-Gura, ternyata rakyat Sesumatera hanya mendapatkan pasokan listrik sebesar 43 MW/hari sisanya lebih di prioritaskan kepada pemilik-pemilik modal besar. Ini adalah bukti bahwa pemerintahan yang saat ini berkuasa lebih mementingkan kepentingan Modal dari pada kepentingan Rakyat. Atau memang PLTA Sigura – Gura tidak lagi menjadi milik rakyat?ataukah hanya bisa digunakan untuk kepentingan INALUM?dan ada apa antara pemerintah dengan INALUM?

Salah satu cara rakyat untuk bisa mendapatkan kembali PLTA Sigura-Gura adalah dengan cara meNasionalisasi INALUM untuk kepentingan Rakyat agar pasokan listrik bisa terpenuhi sehingga rakyat tidak lagi harus stress dikarenakan terjadinya pemadaman listrik. Untuk itu kami dari FRONT RAKYAT SUMATERA UTARA MENYATAKAN SIKAP:

1. Hentikan Pemadaman Listrik Sekarang Juga…!!
2. Ambil alih (Nasionalisasi) PT. INALUM Sekarang Juga..!!
3. Ambil alih perusahaan tambang asing..!!
4. Hapuskan Hutang Luar Negeri..!!
5. Bangun Pabrik (Industrialisasi Nasional) untuk membuka lapangan pekerjaan..!!
6. PLN dan Pemprov Sumatera Utara harus bersikap tegas atas keberadaan PT. Inalum yang tidak berniat baik memberi pasokan listrik Rakyat..!!
7. Listrik terus Padam, tidak mau menasionalisasi PT INALUM, maka Rakyat akan Boikot membayar Rekening Listrik..!!

Kami juga menyerukan kepada Rakyat Sumatera Utara untuk membangun posko-posko untuk menuntut penerangan kembali bagi kita, bergabung bersama, membentuk organisasi-organisasi Rakyat untuk menasionalisasi PT INALUM.

Medan, 18 Juli 2007

FRONT RAKYAT SUMATERA UTARA

RANDY SYAHRIZAL
KOORDINATOR AKSI

BICARALAH TENTANG POLITIK ALTERNATIF

2009-10-08T11:07:00.000-07:00

Randy Syahrizal*

Diskursus mengenai partai politik alternatif memang sangatlah menarik. Wacana ini dapat dikatakan baru saat ini, yang saat ini hampir mencapai “booming” nya dipentas politik Indonesia. Jika sebelumnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengukuhkan dirinya sebagai partai oposisi, maka saat ini gaung atas wacana tersebut-pun telah kehilangan legitimasinya. Hal ini disebabkan oleh PDI-P sendiri yang tidak dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras berada dekat diposisi masyarakat yang saat ini dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak bepihak kepada rakyat.

Sayap keoposisian yang coba dikembangkan oleh PDI-P ternyata berjalan dengan dinamika yang lambat dan tidak populis. Oposisi yang dimaksud tidak lebih sebatas “enggan” atau “malu-malu” menyepakati kebijakan pemerintah, seperti misalkan penolakan yang “malu-malu” pada kasus impor beras pada tahun 2006 yang lalu. Praktis resistensi gugatan kepada pemerintah hanya berjalan kurang lebih selama 1 bulan. Setelah itu diam ditelan ketukan palu. Penulis menilai bahwa sikap oposisi seperti ini bukanlah oposisi dalam makna yang sejati, yang memiliki visi dan misi yang jelas, serta memiliki pandangan pemerintahan yang memang berbeda secara prinsipil dengan pemerintah/partai yang berkuasa.

Akibatnya, kata “oposisi” tidak lagi mendapat “semangat garang” nya dipentas perpolitikan dewasa ini. Kata “oposisi” persis seperti “macan ompong” untuk partai politik besar, dan “Small is Beautifull” untuk organisasi pro-demokrasi yang kehilangan tenaga ditengah liberalisasi politik saat ini.

Politik alternatif lahir atas kritik pada pentas perpolitikan di Indonesia yang memiliki variasi buruk dan tidak memiliki perspektif politik yang jelas. Variasi-variasi yang memiliki mainstream buruk tersebut bisa dilihat dari praktek politik transaksi sebagai pengganti dari politik kekeluargaan. Saat ini ingin menjadi kepala daerah saja harus memiliki uang yang banyak untuk meminang partai politik, organisasi massa, organisasi kepemudaan, dan kepala-kepala desa/lurah serta tokoh-tokoh masyarakat yang diyakini memiliki kantong-kantong suara. Belum lagi membutuhkan dana yang tidak kecil untuk membuat panggung-panggung kampanye.

Tidak hanya itu, kelahiran politik alternatif juga didasarkan pada fakta bahwa pemerintah dan partai berkuasa semakin sibuk menebar konsesi ekonomis untuk menjaga agar api dalam sekam tidak meluas. Berbagai program populis pun bermunculan seperti Askeskin, Gakin, BOS, kenaikan gaji PNS, bantuan kredit UKM, dsb. Dalam jumlah yang lebih kecil, korporasi-korporasi asing di Indonesia terpaksa juga ikut menebar receh dalam kantong (dalam bentuk Community Development atau yang sekarang bernama Corporate Social Responsibility) demi keamanan modal mereka nantinya. Dari membiayai lomba baca puisi (Inco), beasiswa (Freeport), membuat kursus menjahit (Newmont), sampai ke drama perubahan iklim, yang tak lain hanyalah negoisasi harga karbon, di Bali akhir tahun ini (Freeport) selalu dikampanyekan oleh banyak media sebagai maksud baik korporasi untuk memberantas kemiskinan dan melestarikan lingkungan di Indonesia. Kalaupun ada yang cukup bergaung di kalangan kelas menengah, seperti MDG’s, yang konkretisasinya tidak dirasakan oleh rakyat.

Lahirnya arus liberalisasi politik juga diikuti pada menjamurnya organisasi-organisasi, dari yang berbentuk ormas, LSM, OKP, Parpol maupun organisasi-organisasi pro-demokrasi. Tokoh-tokoh yang sebelumnya tidak populis pun bisa saja muncul kepermukaan jika memiliki uang banyak. Latar belakang majunya tokoh-tokoh baru pun memiliki keberagaman tersendiri, dari yang murni memiliki visi dan misi membawa perubahan, numpang tenar melalui momentum politik sampai mencari “uang mundur” dari calon kepala daerah yang memiliki kekuatan financial lebih kuat.

Saatnya Bicara Alternatif
Saat ini ramai sekali organisasi-organisasi maupun tokoh-tokoh politik yang mulai mendeklarasikan dan mengkampanyekan keberadaan politik alternatif. Sebut saja beberapa organisasi-organisasi rakyat seperti Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Serikat Tani Nasional (STN), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Serikat Buruh Makanan dan Minuman (SBMM), Partai Rakyat Demokratik (PRD), Gerakan Rakyat Miskin (GERAM) dll, yang berkumpul di Cibinong pada Juli 2006 lalu dan berhasil mendeklarasikan Komite Persiapan Partai Persatuan Pembebasan Nasional (KP-PAPERNAS). KP-PAPERNAS mendeklarasikan dirinya sebagai partai politik alternatif pada Januari 2007, lewat Kongres I PAPERNAS di Kaliurang, Yogyakarta. Partai ini lahir atas keprihatianan kepada nasib rakyat miskin Indonesia yang kian hari kian dimiskinkan oleh kebijakan negara yang mengabdi kepada sistem ekonomi kapitalisme berwajah baru, yakni neoliberalisme. Sistem ini termanifetasi pada penguasaan kekayaan alam oleh perusahaan-perusahaan asing seperti Freeport, Newmont, Siemens, dll yang menguasai kekayaan alam dibidang pertambangan, seperti gas, minyak bumi, tembaga, baja dsb. Hal diatas masih ditambah dengan dasar pemikiran yakni saat ini kepercayaan rakyat akan partai-partai politik yang ada kian pudar. Banyak janji-janji populis pada saat kampanye - tidak pernah terealisasi sama sekali.

Begitu juga dengan Partai Perserikatan Rakyat (PPR) yang didirikan oleh tokoh-tokoh LSM yang memandang bahwa kemandirian ekonomi rakyat adalah jalan keluar dari krisis perekonomian yang dialami rakyat hari ini. Sama halnya dengan Syarikat Islam Indonesia (SII) yang berkesesuaian dengan amanat kongresnya: membentuk partai politik baru. Pilihan SII tersebut dilatarbelakangi oleh kebuntuan politik yang dialami rakyat (apatisme) karena banyak partai politik yang berkuasa sudah benar-benar melupakan rakyat.

Yang harus menjadi catatan penting dari fenomena ini adalah gerakan politik alternatif dimotori oleh kebangkitan kaum muda untuk memimpin Republik ini dari kehancuran sekian puluh tahun pada kepemimpinan kaum tua. Sudah banyak deklarasi-deklarasi yang lahir, mulai dari Kaum Muda Bangkit yang mempunyai pandangan “Saatnya Kaum Muda Memimpin” sampai Komite Bangkit Indonesia (KBI) yang dimotori Rizal Ramli bersama sekelompok politisi dan ekonom muda dengan wacana: Jalan baru (Konsep ekonomi anti penjajahan Neoliberal (mafia Berkeley); Pemimpin baru. Selain KBI yang cukup besar, juga bermunculan konsolidasi-konsolidasi kecil lainnya yang bersifat non-permanen di panggung politik nasional yang juga dengan tema kepemimpinan baru (kaum muda) dan kemandirian bangsa. Perspektif baru semacam ini, yang tak muncul pada pemilu 2004, diharapkan akan menjadi terobosan politik di ajang 2009- yang dapat memilah situasi politik nasional menjadi: anti- dan pro- penjajahan asing. Di luar perspektif tersebut, situasi politik nasional hanya marak oleh traksaksi dan lobi politik elit menjelang pemilu (eksekutif dan legislatif) 2009.

Sepertinya sentimen-sentimen politik masa lalu yang bermuara pada kebijakan ekonomi-politik kapitalistik mendapat sambutan serius dari kaum muda Indonesia. Situasi ini mencerminkan kontradiksi yang pastinya sangat menarik antara kaum tua versus kaum muda. Saatnya sekarang bertarung. Ini adalah buah dari kian maraknya pembicaraan dan konsolidasi wadah-wadah politik alternatif. Akankah yang baru tumbuh akan mekar dan mewangi ?

*Dept. Pendidikan dan Bacaan KP-FPRM, Sekwil DPD I PAPERNAS Sumatera Utara dan Sekwil STN (Serikat Tani nasional) Sumatera Utara.

Apakah Kegagalan Itu (Masih) Biasa ?

2009-10-08T11:05:00.000-07:00

oleh: Randy Syahrizal*

Tim Indonesia Bangkit (TIB) dalam catatan akhir tahunnya, secara gamblang memaparkan, pemerintah SBY-JK telah gagal menyejahterakan rakyat Indonesia. Indikasinya, tahun ketiga pemerintahaan mereka (2007), jumlah rakyat miskin tetap banyak dan mencapai angka 40 juta jiwa. Angka ini berbanding terbalik dengan dana kemiskinan di APBN yang meningkat setiap tahunnya (Batak Pos : 27 Desember 2007).

Angka diatas tentunya bukan angka yang kecil bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Apalagi untuk level negara sekaya Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya sektor pertambangan dan minyak Bumi ditambah dengan kesuburan tanah dan cadangan gas alam yang besar. Namun akan menjadi nasib yang berbalik jika dipimpin oleh pemerintahan yang mengakomodir kepentingan “neoliberalisme” dengan menerapkan sistem perekonomian kapitalisme. Hal ini justru terlihat dari fakta bahwa 137 perusahaan migas yang kini beroperasi di Indonesia, hanya 20 di antaranya yang merupakan perusahaan dalam negeri. Hingga tahun 2001 sebanyak 890 ijin Kontrak Karya, Kuasa Pertambangan, dan PKP2B (Perjanjian Kerja Pengusaha Pertambangan Batubara) telah diberikan negara yang setara dengan penguasaan lebih dari 35% daratan kepulauan Indonesia (Gede Sandra: 2007).

Neoliberalisme sebagai aturan main ekonomi kapitalisme dunia juga tengah dijalankan oleh pemerintahan SBY-JK. Tidak susah mengenali ciri-ciri neoliberalisme tersebut. Pokok-pokok utama neoliberalisme itu tercermin dari kebijakan aturan pasar yang membebaskan perusahaan asing atau perusahaan swasta (nasional) dari kewajiban-kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah (negara), dan tidak peduli sebanyak apa kerugian sosial yang diakibatkannya. Hasilnya tidak ada lagi kontrol harga dipasaran oleh pemerintah. Inti dari pasar bebas ini adalah kebebasan mutlak bagi pergerakan modal, barang, dan jasa tanpa kontrol dari pemerintah. Ciri yang kedua adalah memotong anggaran belanja publik bidang pelayanan sosial seperti pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. Mengurangi dana jaring pengaman untuk rakyat miskin, dan bahkan dana pemeliharaan jalan raya, jembatan, pengadaan air. Tentu saja, mereka (pelaku ekonomi neoliberalisme) tidak menentang subsidi pemerintah dan keuntungan pajak bagi dunia bisnis (Elizabeth Martinez dan Arnoldo Garcia: 2006). Berikutnya adalah Deregulasi, yakni pengurangan peraturan pemerintah dalam segala hal yang bisa menurunkan keuntungan, termasuk dalam hal perlindungan alam dan keselamatan kerja. Terakhir adalah Privatisasi yakni menjual badan-badan usaha milik negara, barang-barang dan jasa kepada investor swasta. Ini termasuk bank-bank, industri-industri strategis, jaringan rel kereta api, jalan-jalan tol, pembangkit listrik, sekolah-sekolah, rumah sakit dan bahkan air bersih. Walaupun biasanya dikerjakan atas nama efisiensi yang lebih besar, yang sering dibutuhkan, privatisasi terutama sekali berpengaruh dalam pemusatan kemakmuran yang lebih besar lagi ke tangan segelintir orang dan membuat masyarakat membayar lebih banyak lagi untuk memenuhi kebutuhannya. Tentunya ciri-ciri diatas dapat kita lihat melalui kebijakan-kebijakan yang lahir dari tangan pemerintah kita saat ini.

Hal ini tentunya sangat berpengaruh bagi sebuah negeri yang perekonomiannya didominasi oleh negara asing yang mewakili kekuatan “neoliberalisme” seperti AS dan Uni Eropa. Presiden RI pertama, Soekarno sudah sejak lama mempertimbangkan pengaruh buruk dari dominasi ekonomi nasional oleh kekuatan modal asing tersebut. Ada baiknya untuk memahami pengaruhnya kita kutip pendapat dari Soekarno: “…kita punja daja menghasilkan mendjadi mati sama sekali, kita punja daja cipta alias kepandaian dan kemampuan-membikin padam sama sekali, hantjur sama sekali, binasa sama sekali! Imperialisme industrialisme asing itu telah merebut tiap-tiap akar daripada daja menghasilkan ekonomis kita, membakar tiap-tiap semi daripada daja menghasilkan ekonomis kita menjadi debu, merosotkan Rakjat Indonesia itu mendjadi suatu Rakyat yang hidup dengan memakai barang-barang –luaran”.

Pendapat tersebut dapat dilihat salah satunya dengan merujuk data tahun 1995, di areal Freeport saja tersimpan cadangan tembaga sebesar 40,3 milyar pon dan emas 52,1 juta ons. Deposit ini mempunyai nilai jual 77 milyar dollar AS, yang baru akan habis selama 45 tahun. Berapa yang jatuh kepada Indonesia? Kita hanya kebagian 7,9% kepemilikan saham, pajak dan royalty. Sementara dari Blok Cepu, ke depan Exxon akan menikmati pendapatan senilai Rp. 170 triliun per tahun. Bandingkan dengan kontribusi sektor pertambangan yang hanya Rp. 70-80 triliun terhadap APBN per tahunnya.

Kontribusi sektor pertambangan bagi pendapatan negara, terhitung dari tahun 2005 sampai dengan 2007, hanya memberi rata-rata 80-90 triliun rupiah per tahun. Padahal Indonesia adalah negeri yang memiliki cadangan minyak bumi (yang terlacak) sebesar 4,6 milyar barrel, cadangan gas (terlacak) hampir 90 TSCF yang dengan produksi 2,9 TSCF yang baru akan habis 30 tahun ke depan, penghasil 25% timah dunia, 2,2% dari produksi batubara dunia, 7,2% emas, dan 5,7% nikel dunia.

Dampak sosial dari situasi perekonomian yang demikian ini adalah perkembangan industri nasional yang stagnan, bahkan dengan kebangkrutan di sektor riil yang belum juga berhenti gagal menyerap pengangguran, dan justru membantu menambah jumlah pengangguran. Laporan Bank Dunia tahun 2006 menunjukan bahwa hampir 50% penduduk Indonesia masih tergolong miskin dengan asumsi golongan penduduk yang pendapatannya kurang dari US$ 2 dollar per hari. Akses rakyat miskin terhadap kesehatan, pendidikan, perumahan juga semakin sulit. Tak heran penderita busung lapar, anak putus sekolah tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan tergolong tinggi.
Dengan dukungan syarat-syarat obyektif kekayaan alam serta sumber daya manusia yang cukup banyak, kenapa pemerintah kita masih saja gagal menyejahterakan rakyat Indonesia..? padahal kekayaan alam yang terkandung di Bumi Indonesia sudah sangat cukup menjadi modal dasar untuk memodernisasikan dan meningkatkan produktifitas perekonomian Indonesia. Apakah kegagalan tersebut masih bisa dipandang hal yang biasa ?

* Sekretaris DPD I - PAPERNAS (Partai Persatuan Pembebasan Nasional) Sumatera Utara

Rakyat tanpa Sejarah, Sejarah tanpa Rakyat

2009-10-08T11:02:00.002-07:00

PAULO Freire pernah menulis, adaptasi adalah tindakan yang paling maksimal bagi mereka yang "kalah". Beradaptasi, meski dalam banyak kasus harus ditempuh dengan cara keras, hakikatnya hanyalah suatu bentuk yang paling lunak untuk mengeliminasi diri, menghilangkan keberdirian, dan menumpas kemandirian. Mereka yang memilih untuk menempuh cara beradaptasi adalah mereka yang sadar maupun tidak telah menyerahkan diri dan kemandiriannya pada keadaan yang belum tentu sesuai dengan keinginan kemanusiaannya.

Freire bisa jadi benar, hanya barangkali bagi sebagian besar orang Indonesia, pandangan tersebut justru cenderung "menyakitkan". Betapa tidak, hingga saat ini, kita masih berada pada fase "beradaptasi". Fase ini kita tempuh dengan sangat susah payah, bahkan hingga luka parah. Dalam analogi Freire, masyarakat Indonesia kira-kira berada pada fase antara "masyarakat tertutup" (closed society) menuju "masyarakat terpecah", namun belum menjadi "masyarakat terbuka".

Kesadaran masyarakatnya pun masih belum beranjak dari kesadaran magis, yakni suatu kesadaran masyarakat yang tidak mampu mengetahui kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya, menuju kesadaran naif yakni kesadaran yang lebih melihat "aspek indivudu-individu manusia" menjadi akar penyebab masalah masyarakat. Kita belum sepenuhnya masuk dalam kategori kesadaran kritis, yakni kesadaran dalam melihat permasalahan secara sistematis dan terstruktur.

Lihat saja, demi beradaptasi dengan pergaulan internasional, petinggi-petinggi Republik yang dimerdekakan dengan darah dan peluh rakyat ini, di masa lalu pernah bersedia mengorbankan ratusan ribu hingga jutaan nyawa rakyatnya sendiri agar bisa duduk sejajar dengan negara-negara lain yang kabarnya lebih maju. Tidak hanya itu, kita bersedia menerima pendiktean dari para pemberi utang, hanya untuk mendapat predikat "negara pengutang yang paling rajin bayar utang". Demi mencapai kata "tinggal landas", kita bersedia meliberalkan sistem perbankan kita, meskipun justru harus tersungkur dalam krisis keuangan.

Namun perilaku itu bukan hanya milik para petinggi. Lihat saja keseharian diri kita sendiri. Sebagai contoh, penulis belum pernah membaca pemberitaan tentang adanya gerakan masyarakat yang menolak klaim MTV atas anak-anak muda Indonesia dicap "generasi anak nongkrong MTV". Yang penulis lihat justru gerakan masyarakat menolak penerbitan "Playboy Indonesia". Mengapa klaim MTV "diterima", namun penerbitan "Playboy" ditolak? Bukankah keduanya memiliki substansi yang sama?

Mengapa kita mempersoalkan aksi 42 warga Papua yang meminta suaka ke Australia, sementara ratusan ribu lainnya sebenarnya sudah putus harapan hidup di Indonesia dan memilih bekerja di luar negeri meski harus mendapatkan siksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan, bahkan diperdagangkan tak ubahnya seperti budak belian? Lagi-lagi, bukankah substansinya sama?

Keadaan seperti di atas tentu tidak memuaskan kita. Demikian pula bagi Freire. Dalam berbagai tulisannya, Freire mengemukakan ajakan pada semua orang --khususnya mereka yang disebut Freire sebagai "kaum tertindas"-- untuk memilih cara yang paling berwibawa. Cara itu dirangkumnya dalam istilah "berintegrasi". Maksudnya, kita tidak harus hanya berhenti pada mengetahui keadaan. Lebih jauh dari itu, memahaminya, dan berbuat untuk terus mengubahnya. Dengan begitu, kita tidak akan kehilangan kemerdekaan. Bahkan tidak hanya itu, kita pun dapat menegakkan kemanusiaan.

Namun lagi-lagi kita mungkin akan menyatakan bahwa saran Freire benar, namun tidak aplikatif. Bila integrasi mensyaratkan pengetahuan keberdirian dan tingkat perkembangan kita sendiri, bagaimana mungkin syarat itu bisa dipenuhi bila sarana untuk itu tidak tersedia secara memadai. Sarana itu tidak lain adalah pengetahuan sejarah yang menjadi impuls untuk menumbuhkan kesadaran sejarah.

Sejarah, dengan meminjam pernyataan Pramoedya Ananta Toer, adalah rumah bagi setiap orang melanglangi dunia. Jika seseorang tidak mengerti sejarahnya, sama dengan tidak memahami asalnya dan tidak akan mengerti tujuannya. Untuk mencapai tujuan itu, Bapak Sejarawan modern Leopold von Ranke pernah berujar, dengan menggambarkan apa yang sesungguhnya terjadi (wie es eigentlich gewesen), historiografi diharapkan bisa menunaikan tugas untuk "mengadili masa lalu, mengajar masa kini, untuk kepentingan masa yang akan datang".

Masalahnya, tulisan-tulisan sejarah (historiografi) yang berkembang di negeri ini memang tidak lebih dari prosopografi dari "orang-orang besar" yang pernah hidup dalam momen-momen besar di masa lalu. Dalam perspektif Sartono Kartodirdjo (1982), umumnya karya sejarah Indonesia itu masih berada dalam suasana kolonial-sentris dan istana-sentris. Meskipun gairah penulisan dan penerbitan karya-karya sejarah tengah mengalami gelombang pasang, namun secara esensi sedikit sekali kemajuan-kemajuan --khususnya secara metodologi-- yang bisa dilihat dan dirasakan secara inklusif.

Hingga sekarang, karya-karya sejarah Indonesia masih saja dihantui oleh kontradiksi-kontradiksi yang memicu ketegangan antara sejarah dengan masa lalu. Sepertinya, kontradiksi tersebut masih belumlah usai. Setidaknya, seperti diakui Prof. Dr. Taufik Abdullah --Ketua Tim Penulisan Sejarah Nasional Indonesia-- yang secara terbuka menyatakan bahwa buku sejarah tidak dimaksudkan untuk meluruskan sejarah.

Suasana ini sebenarnya telah secara terbuka dikritik dalam "Seminar Nasional Sejarah" tahun 1954 yang mengeluarkan beberapa resolusi penting dalam penulisan sejarah, seperti diperkenalkannya prinsip-prinsip keilmiahan sejarah untuk mengikis pandangan-pandangan romantis, dan dekolonisasi historiografi sebagai antitesis dari kolonial-sentris dan istana-sentris dalam historiografi. Sesungguhnya, resolusi tersebut memiliki konsekuensi metodologis yang cukup kompleks, namun tidak banyak yang memahaminya.

Alhasil, seperti dirangkum oleh Henk Schulte Nordholt dari KITLV Leiden dalam sebuah simposium mengenai penulisan sejarah Indonesia tahun 2004 lalu, sejarah --tepatnya historiografi-- Indonesia belum mengalami fase yang disebut dengan "dekolonisasi". Historiografi Indonesia masih cenderung berada dalam atmosfer kolonial dan istana sentris dengan konsekuensi terciptanya "sejarah tanpa rakyat" (history without people) yang memunculkan keadaan rakyat yang seolah tidak memiliki basis sejarah (people without history).

Akibatnya, tidak salah bila rakyat cenderung absen dalam berbagai momentum yang menentukan. Bahkan antusiasme massa dalam momentum-momentum kolosal seperti pemilu tidak bisa dijadikan barometer kesadaran politik rakyat, ketika dominasi politik uang atas politik akal sehat masih belum tergantikan. Inilah faktor yang menentukan derasnya eradikasi kemerdekaan sehingga penjajahan kembali hadir secara vulgar tanpa perlawanan yang berarti.

Inilah yang menyebabkan bangsa kita dalam percaturan internasional ibarat pemain cadangan dalam permainan sepak bola. Duduk di pinggir lapangan sambil mengamati pertandingan, sambil menunggu giliran untuk dimainkan. Terpaksa memberikan pertandingan-pertandingan besar pada pemain utama sambil sesekali berharap, pelatih mengubah strategi atau ada pemain inti yang cedera. Masalahnya, apakah kita akan sudah memastikan masa depan kita hanya sebagai "pemain cadangan"? Atau sudah berpikir untuk menjadi "pemain utama"?***

Oleh: Oleh SYAMSUL ARDIANSYAH

Penulis, Alumni Jurusan Sejarah Universitas Padjadjaran, Kepala Departemen Riset dari Institute for National and Democratic Studies (INDIES).

Perlukah Sejarah Nasional Indonesia?

2009-10-08T11:02:00.001-07:00

Perlukah Sejarah Nasional Indonesia?

SIKAP penguasa kita yang menjadi perdebatan laten adalah turut mencampuri sejarah orang lain. Lalu memaksakan sejarahnya sebagai dominasi atas sejarah orang lain itu. Begitu seterusnya, tiap pergantian rezim kekuasaan pasti diikuti serangkaian kritik terhadap penulisan sejarah konvensionalnya. Apakah dengan demikian sejarawan akademis justru akan tampil sebagai rezim baru yang akan menebarkan tirani memoria? Yang selalu menulis tanpa ada jaminan obyektivitas yang konsisten? Karena tiap orang pasti takut menulis obyektif di bawah todongan pistol.

PENULISAN sejarah pada masa Soeharto atau kerap disebut rezim Orde Baru (Orba) dilihat selalu dekat dengan penguasa. Penonjolan peran militer dan pengultusan personal sebagai orang yang paling berjasa bagi negara memenuhi buku-buku sejarah dengan label "standar nasional". Dalam hal ini, interpretasi penulis sejarahnya tidak bisa disalahkan begitu saja.

Labelisasi itu sejak awal dilukiskan sebagai stigma positif berlakunya nasionalisme baru Indonesia. Sejarawan akademis sebagai pilar penting penulisan sejarah terlibat aktif memaparkan interpretasinya dan menyuguhkan desain konstruksi memoria bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah militer. atau paling tidak mempunyai masa lalu yang berisi para pecundang, kriminal, pembunuhan, dan pengkhianatan.

Herbert Butterfield dalam buku The Whig Interpretation of History (1931) mencoba memberi batasan penilaian yang bisa diberikan oleh sejarawan. Dia mencatat, lepas dari kesalahan penafsiran, sejarawan bertugas untuk memberi argumentasi yang lebih kepada upaya kritik dan moralitas serta menjauhi hasrat untuk menghakimi.
Ilham positif yang bisa diterimakan dari "debat kusir" seputar interpretasi adalah kesalahan sejarawan dalam memberi tujuan dari interpretasi sejarah. Jika sejarah obyektif adalah peristiwa (moment) itu sendiri, maka sejarah subyektif berdekatan dengan penafsir (interpreter) yang memberi makna bagi historiografi (penulisan sejarah). Kita masih belum biasa menempatkan sejarawan yang berstatus merdeka dan bebas untuk menulis apa yang perlu dituliskan.

Dalam masa Orba, yang paling bertanggung jawab terhadap penulisan sejarah nasional adalah sejarawan akademis. Beranjak dari pengertian, sejarah obyektif harus tunggal dan negara (penguasa) berhak mendistribusikannya demi kepentingan ideologis atau segala sesuatu yang membutuhkan sejarah sebagai legitimasinya.

Sejarah dibawa untuk melanjutkan tradisi hegemonik dari pendahulunya, yakni mitologi. Konsep terakhir ini adalah pilar tegaknya pusat-pusat kekuasaan. Ada benarnya jika dikatakan, sejarawan Orba hanya merekonstruksi mitos kepahlawanan (epos), bukan menyajikan sebuah rekonstruksi sejarah.

TUNTUTAN untuk mereinterpretasi sejarah nasional merupakan imbas yang tidak terelakkan. Tesis Ralph Waldo Emerson, There is Properly No History; Only Biography agaknya lebih cocok dengan rentang perjalanan sejarah nasional Indonesia. Sejak dimulainya penulisan sejarah istana-centris pada masa kerajaan-kerajaan, sejarawan selalu dekat dengan kekuasaan. Demikian juga dengan historici kolonial. Mereka akan menulis orang-orang di seputar kekuasaan dan reputasi baiknya tanpa kritik. Belum ada sejarawan amatir yang diakui sebagai bagian besar optimalisasi yang mandiri dari penulisan sejarah dan menulis keadaan masyarakat secara umum yang diakui setara.

Tragisnya, sampai hari ini sejarawan akademis tidak pernah merasa bersalah apalagi menangisi kematian kebebasan menafsirkan sejarah obyektif bangsanya, lingkungannya, masyarakatnya, dan setiap personal. Sejarawan senior, Kuntowijoyo, dalam pembuka buku Metodologi Sejarah menandaskan, sejarawan adalah penulis sejarah! Tidak peduli dia bekerja sebagai apa. Kenyataan ini sering diingkari karena setiap penulisan sejarah selalu didominasi sejarawan akademis yang terpayungi otoritas keilmiahan sampai kenegaraan.

Sejak seminar nasional sejarah pertama dekade 1960-an, yang kedua (1970), sampai ketiga (1981), isu besar yang dibahas adalah pencarian bentuk kesepahaman penulisan sejarah nasional yang bisa mencakup semua titik-titik puncak sejarah lokal yang berdimensi nasional. Pada saat yang sama juga dirumuskan berbagai macam urusan metodologi dan aneka pendekatan yang lebih mutakhir dalam penulisan ilmu sejarah. Hasilnya adalah buku sejarah nasional 7 jilid yang kini dikritik habis-habisan, bahkan oleh pihak-pihak yang dulu mendukungnya.

Titik tolak usulan untuk mereinterpretasi sejarah nasional yang awalnya datang dari kelompok "pinggiran" dan "terpinggirkan" oleh kekuasaan Orba, tidak akan banyak membantu. Selama mentalitas sejarawan yang mengusung dominasi penulisan sejarah di puncak menara gading atas nama akademis dilanggengkan, bisa dikhawatirkan sejarawan akan tetap dekat dengan kekuasaan. Tidak ada upaya kritis untuk menafsirkan peristiwa sejarah dengan leluasa, merdeka, dan variatif.

Setiap negara mempunyai kepentingan untuk menegaskan eksistensi historisnya dengan membuat buku standar. Jika unsur seperti nasionalisme amat kuat pada penulisan sejarah awal kemerdekaan, tidak perlu dimungkiri, nasionalisme membuahkan kedekatan sejarawan dengan kekuasaan. Sejarawan dan penguasa mempunyai tugas sama, yakni menghakimi.

Tuntutan reinterpretasi sejarah nasional pascareformasi 1998 akhirnya membuahkan hasil dengan upaya revisi buku standar Sejarah Nasional Indonesia yang melibatkan ratusan sejarawan. Meski proyek ini belum selesai, namun upaya sosialisasi kepada masyarakat luas belum sepenuhnya terwujud. Penulisan itu terkesan eksklusif karena semua tim berdiri dan dibentuk oleh rezim yang berkuasa.

Dalam negara demokrasi, kekuatan-kekuatan sipil seharusnya lebih optimal. Negara hanya sebagai fasilitator untuk menjembatani pemenuhan kebutuhan warga negaranya untuk bertutur tentang masa lalunya. Pengembangan dan penguatan wahana penulisan sejarah di luar sejarawan akademisi ini sudah banyak diterapkan di negara-negara dengan sistem demokrasi yang mapan. Lebih tepat dinyatakan, negara akan mendukung setiap usaha historiografi alternatif.

HAMBATAN terbesar di Indonesia adalah rapuhnya pemahaman mengenai arti penting sejarah sebagai bagian kebutuhan pendewasaan masyarakatnya. Beberapa waktu lalu sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, mengusulkan dibentuknya Komisi Nasional (Komnas) Sejarah yang berfungsi sebagai komisi independen yang berwenang mengurusi persoalan sejarah, mencakup reinterpretasi, pelurusan sejarah, penyelidikan untuk kepentingan rekonsiliasi yang berada di bawah presiden.

Menurut saya, gagasan ini harus diletakkan dalam posisi yang tegas dan didukung aspek legalitas bahwa kekuasaan tidak berhak mengintervensi kerja-kerja Komnas Sejarah. Tetapi apakah bisa? Karena di saat yang sama ada tumpang tindih tugas dan wewenang antara Komnas HAM dan KKR.

Bagaimana pun sejarah merupakan hal penting. Di dalamnya ada landasan eksistensi, harga diri, kebanggaan, kritik, dan alasan untuk introspeksi. Pekerjaan penulis sejarah, jika diartikan sebagai profesi independen yang disandangkan pada sejarawan akademis, dapat diubah pada pengertian yang lebih sederhana. Kerangka penguatan sipil sebagai landasan otoritas tertinggi dalam negara demokrasi tetap mengharuskan dihormatinya institusi independen yang lahir dari rahim masyarakat sipil yang mempunyai dinamika tersendiri. Sehingga berapa pun rezim berganti, masyarakat akan selalu berminat untuk menuliskan sejarahnya dengan mandiri.

Akhirnya, sejarah nasional bisa diartikan sebagai rangkuman sejarah masyarakat dalam tingkatan lokal yang tertulis dengan lebih beragam. Sejarawan akademis tidak lagi memegang proses tunggal normalisasi sejarah nasional dan interpretasinya yang bersifat menghakimi.

Sejarawan akan kembali menjadi milik masyarakat, bukan negara, dan setiap penulisan sejarah dalam semua level akan saling memanfaatkan satu sama lain untuk tujuan universal penulisan sejarah.

Bukan sebagai hegemoni penguasa, tetapi sebagai jati diri personal, masyarakat lebih-lebih sebuah bangsa. Sehingga cukup diperlukan Sejarah Indonesia saja.
Sumber Data http://www.asmakmalaikat.com/go/artikel/sejarah/sejarah1.htm

MENYOAL PERDA JAMKESDA di KOTA SIANTAR

2009-10-08T10:59:00.000-07:00

Oleh: Randy Syahrizal *

Kesehatan adalah hak fundamental bagi setiap warga Negara. Kesehatan adalah Hak Setiap Warga Negara, terutama Rakyat Miskin sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 34, yakni “Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara”. Dalam makna yang lebih luas dan prinsipil, seharusnya Negara/Pemerintah bertanggungjawab pada seluruh kebutuhan dasar Rakyat. Pemerintah melalui Departemen Kesehatan belakangan ini sudah menggariskan kebijakan mengenai pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin.
Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari telah memutuskan bahwa progam Askeskin dilanjutkan pada tahun 2008 dalam program Jamkesmas. Untuk itu pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 4,6 triliun untuk 76,4 juta masyarakat miskin dan hampir miskin. Menkes juga telah menegaskan bahwa dalam Jamkesmas tidak berbeda dengan program sebelumnya. Namun untuk memastikan pelayanan kesehatan ini dapat dirasakan langsung oleh rakyat miskin maka Menteri Kesehatan melakukan beberapa perbaikan antara lain penyaluran dana langsung dari kas negara ke rekening bank Rumah Sakit. Dalam Jamkesmas verifikasi klaim dilakukan oleh verifikator independen. Sedangkan pada program Askeskin, baik penyaluran dana maupun verifikator dilakukan oleh PT. Askes.

Jamkesmas dan Usulan Perda Jamkesda Kota Siantar

Dasar hukum program Jamkesmas adalah UUD 1945, UU No. 23 tahun 1992, UU No. 01 tahun 2003, dan UU No. 45 tahun 2007. Dahulu, program layanan kesehatan bagi masyarakat miskin bernama Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin atau Askeskin. Kendala utama terletak pada belum tuntasnya pendataan masyarakat miskin periode tahun 2005-2007. Jadi bisa dipastikan bahwa problem utama pemerintah dalam hal ini adalah lemahnya sistem pendataan yang akurat dengan metode survey lapangan. Masalah kedua yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana nasib Rumah Tangga Miskin yang luput dari pendataan pemerintah..? dan masalah ketiga adalah tidak seriusnya pemerintah dalam memperhatikan nasib masyarakat miskin. Persoalan ini kemudian menjadi dasar pijakan penerbitan Perda Jaminan Kesehatan Daerah. Semangat ini muncul sesuai kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, tertanggal 10 Maret 2008, yang menyebutkan bahwa Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tidak memiliki kartu Jamkesmas (baca: luput dari pendataan) tetap akan dilayani hak kesehatannya dengan klaim anggaran dari APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota dimana pasien miskin tersebut berdomisili.
Di kota Siantar, pendistribusian kartu Jamkesmas memang sudah terlaksana, meskipun belum sepenuhnya maksimal. Ini diakibatkan oleh tidak akuratnya data BPS kota Siantar. Hal ini juga diakui oleh pihak Dinkes kota Siantar dan PT. Askes kota Siantar kepada Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Cab. Kota Siantar beberapa waktu lalu.

Menganai pendataan Rumah Tangga Miskin, BPS kota Siantar mengklaim bahwa jumlah masyarakat miskin pada tahun 2005 sebanyak 11.908 orang (mengacu pada pendistribusian dana BLT). Menurut data BPS Jumlah Penduduk Miskin kota Pematangsiantar yakni tahun 2006 : 28.414 jiwa, tahun 2007 : 23.259 jiwa, dan tahun 2008 : 21.130 jiwa. Ada pengurangan jumlah warga miskin disitu. Tentu saja ini harus dipertanyakan secara kritis, melihat Kriteria kemiskinan yang sangat tidak manusiawi – dikeluarkan Pemerintah. Ada keraguan bahwa pendataan bersifat spekulatif, meskipun ini masih bersifat ”dugaan”, namun logikanya sangat tidak masuk akal jika angka kemiskinan berkurang ditengah masyarakat yang harus menerima kebijakan kenaikan harga BBM diikuti kenaikan harga barang-baranng pokok. karenanya, sangat mutlak diperlukan pendataan ulang Rumah Tangga Miskin di Kota Pematangsiantar.

Dewan Pimpinan Kota Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Kota Siantar pernah mengadvokasi pasien miskin, bernama Herawati Br Sidabutar, warga Kampung Tambunan, Siantar yang harus dioperasi pada saat melahirkan anak ke-6 nya. Sebelumnya, pasien tersebut memiliki kartu Askeskin. Namun pada tahun 2008 tidak mendapatkan kartu Jamkesmas. Pertanyaannya adalah, apakah si pasien tersebut telah mengalami peningkatan taraf hidup sampai tidak lagi terdata dalam pendataan rumah tangga miskin..? atau seperti keluarga Tyson Op. Sunggu, warga simpang 2, Siantar, Ayahnya sudah meninggal setahun yang lalu, namun kartu Jamkesmasnya masih saja dikeluarkan, dan kasus-kasus serupa lainnya. Ini membuktikan bahwa tidak adanya pendataan yang akurat dalam mensukseskan pogram Jamkesmas.

Akan menjadi sangat memilukan ketika banyak rumah tangga miskin terpaksa tidak mendapatkan hak kesehatannya akibat luput dari pendataan dan tidak memiliki Kartu jamkesmas. Kepada siapa mereka akan mengadu dan meminta pertolongan..? maka sudah menjadi sangat mendesak sifatnya bagi DPRD kota Siantar dan Pemko Siantar untuk segera menerbitkan Perda Jamkesda untuk menanggung pasien miskin yang luput dari pendataan. Pemko Siantar dan DPRD Siantar patut mengikuti jejak Kota Balik Papan yang sejak tahun 2001 sudah menerbitkan perda jaminan kesehatan. Kota Medan juga pada tahun 2008 menerbitkan program sejenis dengan nama Program Medan Sehat, dan Kabupaten Sinjai yang resmi menerbitkan perda Jamkesda pada tahun 2008.

Perjuangan Menuntut Perda Jamkesda

Hari Jum’at 16 Januari 2009 adalah aksi kedua kalinya yang dilakukan oleh Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Cab. Siantar dalam menuntut diterbitkannya perda Jamkesda kota Siantar. Sebelumnya aksi dilakukan pada tahun 2008, tepatnya tanggal 22 September 2008. Hasil yang didapat pun sangat mengecewakan. Pada aksi kedua, tidak satu pun anggota DPRD kota Siantar dapat dijumpai dan menemui massa SRMI. Aneh memang, Seharusnya anggota DPRD sudah selayaknya berada di kantor dan mendengarkan serta memperjuangkan aspirasi rakyat. DPRD yang memiliki fungsi legislasi dan fungsi budgeting seharusnya bersedia menemui dan menampung aspirasi massa. Apalagi DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat, yang dipilih setiap lima tahun sekali.

Namun ada sedikit harapan, ketika Pemko Siantar yang diwakili oleh Asisten I Lintong Siagian menerima delegasi SRMI sebanyak 2 orang, yang diwakili oleh Randy Syahrizal dan Reinhard Sinaga untuk mendiskusikan tuntutan Perda Jamkesda. Pemko mengakui kesilapan pada saat pendataan. Meskipun bukan tugas SRMI, Pemko Siantar mencoba terbuka dan akomodatif pada persoalan tersebut, dan meminta masukan berupa draft Perda Jamkesda kepada SRMI Kota Siantar.

Apakah itu pertanda titik cerah dari masa depan usulan perda Jamkesda atau hanya lipservice dari pihak pemerintah, akan terjawab dikemudian hari. Semoga perjuangan penerbitan Perda Jamkesda tak berhenti sampai disitu. Dukungan dari masyarakat luas akan membantu perjuangan penerbitan Jamkesda. Semoga saja wakil rakyat di DPRD Siantar tergerak hati nya untuk mengusulkan perda Jamkesda. Semoga.

* aktif di Sukarelawan Perjuangan Rakyat untuk Pembebasan Tanah Air (SPARTAN) Siantar – Simalungun.

KEMANA ARAH KAUM PERGERAKAN PRO-DEMOKRASI PADA PEMILU 2009?

2009-10-08T10:58:00.001-07:00

Oleh: Randy Syahrizal*

Sebuah perhelatan politik yang rutin dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dalam waktu dekat akan dilaksanakan kembali. Pemilu kali ini (2009) adalah Pemilu ketiga setelah Indonesia memasuki babakan baru; REFORMASI. Perhelatan ini setidaknya menyita perhatian politisi dan partai-partai politik peserta pemilu sebagai actor utama, kaum intelektual (bisa berposisi sebagai pengamat, pemerhati dan juga konstituen), dan kaum pergerakan prodem yang isinya adalah mayoritas kaum intelektual yang bercita-cita membangun peradaban bangsa Indonesia yang baru, menjamin solidaritas dan mengagungkan nilai-nilai kemanusiaan (humanitas).
Berbagai motif pun menghiasi panggung elektorald tersebut. Sebagian besar politisi-politisi terkemuka lebih bermotifkan capaian-capaian yang pragmatis. Berusaha agar bisa menang (biasanya sudah memulai pertarungan di internal dengan berebut nomor jadi/nomor urut 1) kemudian menuai kekuasaan dan mengabdikannya untuk kepentingan pribadi maupun golongan (kroniisme).

Motif politik seperti diatas lebih didominasi oleh reruntuhan bangunan politik Orde Baru yang diwakilkan oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat, yang paska reformasi tengah sibuk menata diri dengan (seolah-olah) berpihak kepada rakyat - dengan jargon “paradigma baru” dan (tetap menggunakan) metode “money politic”. Puncak kebangkitan golongan pewaris orde baru ini adalah kemenangan paket SBY (Demokrat) dan Jusuf Kalla (Golkar) sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Puing-puing berserakan akibat keruntuhan Orde Baru mulai dikonsolidasikan lagi demi kepentingan yang lebih pragmatis lagi. Para aktivis pro-demokrasi menyebut paket ini (serta keterwakilan orientasi politiknya) beserta kroninya sebagai “pengawal setia dan agen Imperialisme AS). Golongan ini lah yang memegang kekuasaan saat ini.

Motif politik berikutnya adalah motif persaingan diantara unsur-unsur pragmatis untuk menjadi orang/golongan nomor 1 (satu) dalam mengawal serta memberikan umur panjang bagi demokrasi procedural (liberalisme) yang tengah berlangsung di Indonesia saat ini. Grand issue yang diusung oleh golongan ini adalah nilai-nilai fundamentalisme. Acap kali berbicara syariat Islam dan selalu berada pada sikap politik yang mengambang. Biasanya karena menerka-nerka dan menakar reaksi masyarakat terhadap paket-paket kebijakan pemerintah. Terbukti ketika reaksi masyarakat sebelum dan sesudah dinaikkannya harga BBM oleh pemerintah, yang terwakili oleh aksi-aksi demonstrasi mahasiswa, organisasi masyarakat (ekstra parlemen) yang tidak tahan lama dalam menolak kenaikan harga BBM, golongan ini malah bersikap dingin saja (cari aman), pada awalnya menolak dan belakangan menerima kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat banyak tersebut. Gaya politik ini bisa disimpulkan dengan sebutan Politik Oportunis. Faktanya bisa kita lihat, bagaimana PKS di Sumatera Utara, pada awalnya begitu konsisten mengusut kasus korupsi Samsul Arifin, kemudian malah menjadi paket Cagub-Cawagub Sumut. Banyak yang berasumsi dengan kenyataan yang berbalik ini. Dan bagi saya, asumsi tersebut sah-sah saja, karena golongan ini ternyata lebih gemar dengan abstraksi dan posisi yang mengambang.

Kemudian ada golongan yang lebih bermotifkan sentiment anti penjajahan modal asing dan mengusung platform perjuangan. Sentiment ini memang bersumber dari gerakan arus bawah (grass root) yang sering dikumandangkan oleh organisasi-organisasi pro-demokrasi, yang kemudian sering dipakai secara abstrak oleh politisi-politisi orde baru didalam iklan-iklan, seperti iklan Wiranto yang berbicara mengenai angka kemiskinan dan Prabowo yang berbicara kemandirian ekonomi bangsa. Yang menarik dari golongan ini adalah menerima masuknya beberapa mantan aktivis pro-demokrasi, seperti Budiman Sujatmiko (PDIP), Pius Lustrilanang (GERINDRA) dll. Sedangkan PBR (Partai Bintang Reformasi) yang bukan keterwakilan dari politik kroni orde baru lebih memilih jalan lain, yakni membuka diri bagi aktivis pro-demokrasi yang sampai saat ini masih getol berjuang dijalanan, seperti Dita Indah Sari. Dengan kehadiran unsur-unsur aktivis prodemokrasi dalam kancah pertarungan Pemilu 2009, penulis berkeyakinan, bahwa pemilu kedepan lebih memiliki warna dan daya saing yang idieologis dan pertarungan komitmen kerakyatan yang nyata, yang akan mempertarungkan Komitmen kerakyatan yang SEJATI melawan komitmen kerakyatan yang PALSU.

Fragmentasi Politik dan Masukan Buat Gerakan Prodem

Perlu dijelaskan kembali, bahwa konsolidasi puing-puing reruntuhan orde baru ternyata gagal dan menimbulkan fragmentasi yang besar. Antara lain yang lahir dengan partai baru adalah Wiranto dengan Parta Hanura, Prabowo dengan Partai Gerindra, Sutiyoso dengan Partai RepublikaN dll. Fragmentasi tersebut bukanlah mencerminkan perbedaan idieologi yang meminta perhatian publik secara serius. Fragmentasi tersebut lahir atas dasar pragmatisme elit politik orde baru dalam pertarungan yang sangat menentukan untuk menjadi penguasa nomor 1 di Republik ini. Ketiadaan latar belakang yang konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat adalah basis bagi rakyat dan aktivis prodem dalam menilai bahwa, baik siapa pun yang mempunyai latar belakang orde baru, sangat tidak bisa dipercaya, apalagi bagi aktivis prodem untuk memaafkan dosa-dosa masa lalu Rezim Orde Baru dan kroni-kroninya.

Fragmentasi tersebut sangat tidak memperlihatkan tanda-tanda kejayaan bagi kroni orde baru. Harus diingat, bahwa kejatuhan Soeharto, juga didukung fakta bahwa mulai terjadi fragmentasi ditingkatan kroni-kroninya. Memang ditengah krisis ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia, fragmentasi politik menjadi tak terhindarkan. Meningkatnya angka golput dalam setiap pertarungan pilkada menjadikan basis analisis bagi setiap politisi dan partai politik untuk mengkaji fenomena tersebut. Dalam situasi seperti ini, politisi dan partai-partai politik bisa saja berspekulasi, dan tindakan ini didasari oleh keinginan tersendiri menjadi alternatif bagi konstituen. Atas dasar itu lah, secara beramai-ramai para politisi kemudian membentuk partai-partai baru sebagai kendaraan politik menuju RI-1.

Sementara, fragmentasi yang harus disikapi secara serius bagi aktivis prodem dan rakyat adalah munculnya aktivis-aktivis prodem yang ikut meramaikan pemilu 2009. Fragmentasi ini, seperti yang sudah saya singgung diatas adalah pertarungan yang sengit, sesengit Partai Demokrat dan partai Republik di AS, dimana ketika Partai Demokrat AS yang menang, kebijakannya lebih cenderung populis, sedangkan kalau Partai Republik yang menang, maka kebijakannya akan mendukung liberalisasi ekonomi dan mendukung proyek-proyek perang.

Pertarungan sengit ini lah yang saya maksud dengan Pertarungan komitmen kerakyatan yang SEJATI dengan Pertarungan Komitmen Kerakyatan yang PALSU. Mungkin akan muncul pertanyaan, ada apa dengan yang SEJATI dan yang PALSU..? sederhanya saja jawabannya. Bagaimana bisa mempercayai seorang yang ahli tinju tiba-tiba berbicara bahwa si petinju tersebut bisa mengobati penyakit jantung..? bagaimana mungkin seorang politisi yang berlatar belakang pendukung kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat banyak, tiba-tiba berbicara menyelamatkan nasib rakyat banyak. Akan tetapi lain hal dengan para aktivis yang mencoba bertarung dalam pemilu 2009. Mereka (para aktivis) tersebut sudah pernah teruji dan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, akan tetapi tidak mempunyai saluran resmi dijalur pemerintahan, sehingga suaranya hanya menjadi protes jalanan saja.

Inilah faktanya. Medan yang paling menentukan untuk nasib bangsa Indonesia kedepan diuji pada pertarungan 2009. Fragmentasi yang menajam itu menurut saya layak untuk terus dimajukan. Dengan memilih politisi muda dan berlatar belakang aktivis pro-demokrasi tentunya, untuk mencoba kembali menjadi Indonesia yang berhari depan cerah, bersolidaritas dan berkemanusiaan.

******

• Aktivis Serikat Tani Nasional (STN) Sumatera Utara

Indonesia diantara Kehancuran dan Kejayaan

2009-10-08T10:56:00.000-07:00

oleh: Randy Syahrizal*)

Indonesia adalah negeri yang besar dan kaya. Alam Indonesia menyediakan tanah yang subur tempat tumbuh berbagai tanaman, baik untuk pangan, obat-obatan, bahan bangunan/perumahan, dll. Di dalam kandungan tanah, terdapat berbagai sumber kekayaan dunia dalam jumlah yang sangat besar. Mulai dari emas, perak, timah, tembaga, biji besi, dll., sampai sumber energi seperti minyak, gas, batu bara, panas bumi, bahkan uranium (bahan pembuat nuklir). Di dalam lautannya yang luas, yang menjadi penyambung 17.000 pulaunya, terkandung beragam kekayaan yang tak ada duanya dibanding negara mana pun dunia.

Indonesia memiliki syarat yang lebih dari cukup untuk menjadi bangsa yang makmur; lahir dan batin, mandiri tanpa tergantung kepada negara manapun juga. Seolah tak aneh, dan memang nyata; di atas kekayaan berlimpah itu, terdapat lebih dari 100 juta manusia yang hidup di bawah garis kemiskinan, jutaan anak putus sekolah, lebih dari 37% balita kekurangan gizi, orang-orang sakit yang tak mampu berobat, lapangan kerja yang sulit, buruh dengan upah rendah, petani yang tak kunjung meningkat kehidupan ekonominya, dan berbagai masalah sosial lainnya.

Kemesraan Pemerintah dengan Proyek Neoliberalisme

Secara garis besar bisa disimpulkan bahwa persoalan kemiskinan yang dialami oleh bangsa Indonesia secara umum adalah dominasi modal asing yang berbuntut pada Penjajahan Ekonomi Nasional oleh Koorporasi-Koorporasi Modal Asing (Neo-Liberalisme). Banyak perusahaan-perusahaan asing berdiri di Indonesia, seperti Exxon Mobile, Newmont, Freeport, dll, akan tetapi sama sekali tidak bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat dibandingkan dengan kesengsaraan bangsa Indonesia sebagai akibatnya. Sifat kerja modal koorporasi-koorporasi modal asing yang selalu memonopoli dan mendominasi, baik pasar maupun bahan baku, sudah sangat jelas menimbulkan efek kemiskinan bagi bangsa Indonesia.

Proyek besar Neoliberalisme ini membutuhkan Negara/Pemerintah (dalam tahap awal dan strategis) sebagai pemangku kebijakan, agar kebijakan dalam negeri bisa menguntungkan bagi modal asing. Neoliberlisme tak bisa mengelak untuk membutuhkan pemerintahan berwatak boneka (mengacu pada kata benda yang bermakna bisa digerakkan dan diperintahkan si pemiliknya) pada negeri yang ingin dikuasai sumber daya alamnya. Seperti di Indonesia, maka Neoliberalisme membutuhkan pemerintahan boneka, seperti yang tengah berlangsung saat ini.

Seperti yang sudah terjadi selama ini, kepentingan utama proyek besar Neoliberalisme adalah penguasaan Sumber Daya Alam Indonesia (SDA), sebagai bahan baku Industri dengan harga yang sangat murah, menciptakan pasar atau memperluas pasar dan tenaga kerja murah lewat kebijakan Out shourching dan sejenisnya. Ada banyak produk Undang-Undang (UU) ataupun kebijakan-kebijakan yang mendukung proyek neoliberalisme tersebut, seperti UUK No 13 tentang Sistem Kerja Kontrak dan Out Shourching, UUPMA (Undang-undang Penanaman Modal Asing) yang menjamin seluas-luasnya bagi perusahaan-perusahaan asing dan koorporasi modal asing mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia, terutama Pertambangan, serta kebijakan pajak rendah bagi perusahaan asing tersebut. Sementara itu, Undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan yang bersifat sosial/kemasyarakatan dihapuskan ataupun dikurangi anggarannya, seperti Pendidikan yang anggarannya minimal 20% dari APBN dalam kenyataannya masih sangat jauh dalam mencapai angka yang minimalis, privatisasi BUMN, privatisasi air, pencabutan subsidi BBM dan menaikkan harga BBM, menaikkan tarif dasar listrik (TDL) dll. Ini jelas-jelas sebuah bentuk pemerintahan yang mengabdi kepada modal asing dan menyengsarakan rakyatnya sendiri.

Tak hanya ekonomi yang dikotori, Politik pun telah dikotori oleh agenda-agenda Neoliberalisme. Koorporasi-koorporasi modal asing seolah-olah (sebenarnya) telah menitipkan agenda-agenda Neoliberalisme dalam tubuh partai-partai politik, terbukti bahwa sebagian besar partai-partai politik berlomba-lomba untuk menjadi agen nomor 1 (satu) untuk memangku proyek Neoliberalisme tersebut. Faktanya adalah dengan berlangsungan hubungan yang mesra antara Pemerintah (eksekutif) dengan DPR (sebagai legislatif dan keterwakilan Partai Politik) dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap agenda dominasi modal asing.

Neoliberalisasi di dalam negeri hampir selesai dalam menjalankan konsolidasinya, dengan disyahkannya UU Liberalisasi di semua aspek maupun sektor kehidupan rakyat oleh DPR hasil Pemilu 2004, puncaknya dengan di syahkannya UU no 25 th 2007 tentang UU Penanaman Modal. Artinya liberalisasi ekonomi telah memiliki landasan konstitusionalnya, walaupun sadar atau tidak landasan konstitusional tersebut telah melanggar semangat Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945.

Masa Depan Indonesia (Antara Kehancuran dan Kejayaan)

Pemerintahan Indonesia saat ini memang patut dinilai lebih neoliberal ketimbang pemerintahan dinegara induknya, yakni Amerika Serikat (AS). Pemerintah Indonesia dengan liberalnya mematuhi begitu saja aturan-aturan pasar bebas dan kebijakan-kebijakan koorporasi-koorporasi modal asing dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan, seperti menaikkan harga BBM (mencabut subsidi BBM), kenaikan Tarif Dasar Listrik, impor beras dll. Jika posisi ini dibiarkan berlangsung dalam waktu lama, maka bisa dipastikan Indonesia akan mengalami kehancuran dan kebangkrutan yang parah, hidup dengan angka kemiskinan yang tinggi, dengan kekayaan alam strategis yang seluruhnya sudah dikuasai asing, dan anak-anak kita hanya memakan remah sisa, dan tukak lambung menahan lapar.

Sebaliknya, Indonesia punya syarat untuk menuju kesejahteraan dan kejayaan, dengan kekayaan alam yang terkandung didalam tubuh bumi Indonesia. Namun kejayaan dan kesejahteraan itu tak akan terpenuhi didalam sebuah tatanan yang mengabdi kepada modal asing. Kesejahteraan dan kejayaan bangsa membutuhkan keberanian untuk melawan dominasi modal asing. Kesejahteraan dan kejayaan bangsa membutuhkan prinsip kemandirian bangsa. Syarat-syarat tersebut dapat tercipta jika bangsa Indonesia mengambil langkah baru yang konsisten dan cepat. Langkah tersebut ialah penolakan pembayaran hutang luar negeri, sampai Indonesia benar-benar siap (sejahtera) dalam membayar hutang luar negeri. Kedua adalah mengambil-alih Industri pertambangan yang saat ini dikuasai asing, sebagai syarat mutlak untuk membangun perekonomian bangsa yang mandiri, serta untuk membangun perindustrian nasional yang kokoh dan dinamis.

Tuntutan tersebut juga tidak akan terpenuhi dalam bentuk pemerintahan boneka. Maka sudah sepantasnyalah, seruan Jalan Baru, Ekonomi Baru, Presiden Baru, dan Parlemen Baru yang memiliki prinsip kemandirian bangsa, demokratik, bersih dan memiliki track record berjuang bersama rakyat-lah yang akan memimpin Indonesia menuju kejayaan dan kesejahteraan.

*)Koord. Politik - Sukarelawan Perjuangan untuk Pembebasan Tanah Air (SPARTAN) P. Siantar – Simalungun.

RAKYAT DAN AKTIVIS PRO-DEMOKRASI DALAM MENGHADAPI PEMILU 2009

2009-10-08T10:51:00.000-07:00

Oleh : Randy Syahrizal

Pemilu 2009 ini akan diramaikan oleh tiga puluh delapan (38) partai politik nasional, enam partai politik lokal (khusus di Aceh), kurang lebih seribu kandidat DPD, dan lebih dari sebelas ribu calon anggota DPR RI. Keseluruhan jumlah tersebut memperebutkan 560 kursi DPR RI dan 132 kursi DPD. Dengan demikian, fragmentasi masih menjadi sajian dominan dalam kompetisi politik lima tahunan kali ini. Dapat dikatakan lebih parah dibandingkan pemilu periode sebelumnya.

Sedangkan ditataran lokal (baik provinsi maupun Kabupaten Kota), tak bisa dipungkiri akan menjadi pertarungan fragmentasi politik yang paling tajam. Ini dapat dipahami, melihat bahwa ukuran keberhasilan sebuah partai politik ditingkatan pusat (DPR-RI dan DPD) tak bisa lepas dari keterukuran (maksimalisasi) suara ditingkatan Kabupaten/Kota, sebagai basis konstituen para politisi yang akan bertarung memperebutkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Dari wacana fragmentasi diatas, pelajaran apa kemudian yang akan ditarik oleh Rakyat dan Aktivis Pro-Demokrasi sebagai basis konstituen pada pemilu 2009..?

Benarkah Rakyat akan Bingung..?

Bisa dipastikan bahwa konsentrasi domisili masyarakat umum secara luas berada diteritori tingkat 2 (dua) dalam logika teritori negara. Dengan begitu, sosialisasi (kampanye) garis politik masing-masing partai politik akan dikonsentrasikan diteritori tingkat 2 (dua). Lantas pertanyaannya adalah, “Seberapa rasionalkah masyarakat kita (Indonesia) dalam mengambil pilihan politik dipanggung Pemilu 2009..?” jika kemudian sebagian besar pengamat politik mengatakan bahwa pemilih di Indonesia masih bersifat feodalistik dan jauh dari nilai-nilai rasionalitas, pertanyaannya kemudian “Apakah Rakyat dibingungkan oleh Kampanye Partai-Partai Politik yang secara massif berbicara Nasionalisme dan Program-program populis..?

Saat ini menurut saya, secara garis besar, keterwakilan garis politik bisa dilihat dari latar belakang para pendiri partai politik tersebut. Bisa dilihat bagaimana fragmentasi politik diisi oleh bukan aliran idiologi sejatinya, melainkan mewakili sekte-sekte dalam idiologi agama, varian-varian semu (palsu) dari idiologi Pancasila dan sisa-sisa Dwi Fungsi ABRI yang dicerminkan melalui “kelatahan” mantan Perwira ABRI yang turut membangun Partai Politik. Sudah jelas bahwa ini adalah fragmentasi semu yang menurut saya akan membuat bingung rakyat. Pemilih bisa saja terjebak pada propaganda palsu, yakni meyakini fenomena politik “trendsetter” partai politik, para Caleg, maupun para Capres yang saat ini gemar berbicara “Anti Penjajahan Asing”. Fragmentasi politik semu ini lah yang akan meramaikan panggung pemilu 2009. bagaimanalah fragmentasi berjalan ditengah-tengah masyarakat..?

Fragmentasi Politik

Tokoh-tokoh berlatar belakang militer saat ini juga banyak terlibat (membangun) partai-partai politik sebagai alat merebut kekuasaan politik. Anehnya tokoh-tokoh berlatarbelakang militer saat ini tidak bisa bersatu dalam sebuah partai politik, yang bisa diamsumsikan mewakili kepentingan pihak militer.

Setidaknya lebih dari empat partai politik (Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, PKPB, PKPI, dll) adalah partai-partai yang diisi oleh mantan pimpinan ABRI. Sejumlah elit sipil yang sebelumnya berafiliasi ke Partai Golkar (sebagai instrumen politik ABRI di masa Orde Baru) turut menyebrang, terutama ke partai-partai yang disebut di atas. Kelompok Muhamadiyah yang sebelumnya diklaim oleh PAN, kini sebagian kalangan mudanya bergeser ke Partai Matahari Bangsa (PMB). Nasib serupa dialami oleh PKB, yang setelah terbelah ke dalam PKNU, kemudian kembali terbelah akibat konflik internal (Gus Dur vs Muhaimin). Sementara PDIP, setelah perpecahan menjelang Kongres di Bali yang melahirkan PDP (Partai Demokrasi Pembaruan), tampak mulai menuai peningkatan popularitas sebagai hasil sebagai sikap oposisi loyal terhadap pemerintahan SBY-JK.

Kemunculan parpol-parpol baru dapat dipandang sebagai bagian dari fragmentasi politik, dengan terlibatnya sejumlah tokoh politik dalam membidani partai dimaksud, untuk kepentingan pemilihan presiden. Misalnya Partai Hanura untuk Wiranto, Gerindra untuk Prabowo, Partai Republiku dan beberapa partai lain untuk Sutiyoso, dll.

Kita dapat mengurai berbagai faktor yang mengakibatkan fragmentasi tersebut di atas. Namun, yang terpenting, dan menjadi persoalan umum dari fragmentasi tersebut, adalah ketiadaan ideologi yang dipegang oleh para politisi sebagai pembimbing langkah politik, menuju cita-cita kolektif rakyat Indonesia. Fragmentasi pada level elit politik ini berpotensi menjalar pada level rakyat, terutama dalam corak sosial masyarakat yang masih menganut sisa-sisa budaya feodalisme (patronase, primordial, dll). Namun kekosongan ideologi ini juga dapat menjadi potensi revolusioner (perubahan), disaat rakyat semakin kritis dan tidak puas terhadap langkah-langkah yang diambil oleh para pejabat negara maupun pemerintahan, yang mereka pilih pada pemilihan umum lalu.

Rakyat dan Aktivis Prodem Tak Boleh Bingung, Masih Ada Alternatif

Dalam situasi sekarang, ketika arus serangan neoliberalisme dibiarkan (bahkan justru dilayani untuk) merajalela oleh pemerintah berkuasa (SBY-JK), secara tidak terhindakan memunculkan berbagai kritik, ketidakpuasan, protes, dan perlawanan. Keluhan tentang kesulitan hidup telah menjadi hal yang umum bagi mayoritas rakyat, baik di kota maupun di pedesaan, dan tanpa mengenal batas keyakinan ideologi-politik. Semakin banyak rakyat (buruh, petani, pengangguran, pedagang dan pengusaha kecil, bersama keluarga dan anak-anaknya) yang terjerembab lebih dalam ke kubang kemiskinan. Semakin banyak golongan masyarakat yang melihat dan merasakan dampak dari ketidakadilan korporasi, keserakahan yang mengorbankan rakyat banyak, seperti yang ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan asing. Secara teoritis, seharusnya spektrum politik (atau ideologi) nasionalis (progresif dan konservatif), Sosialis/Kerakyatan, dan Religius Progresif, dapat merangkai sebuah platform bersama.
Harus diakui bahwa tindakan duduk bersama untuk memecahkan persoalan bangsa hampir tidak pernah dilakukan dan tidak pernah menjadi program utama partai-partai politik beserta politisi-politisinya. Politik yang dijalankan sangat mencerminkan tindakan yang pragmatis, yakni hanya sekedar mengejar kekuasaan semata. Kondisi ini mau tidak mau membuat rakyat menjadi bingung.

Rakyat Indonesia hari ini mutlak membutuhkan terobosan baru yang berani dan mendasar, dan memiliki harapan (prospek) jangka panjang untuk memperbaiki benang kusut nasib rakyat kedepan. Hampir pada setiap momentum pemilu, para aktivis berkumpul untuk membicarakan dan mengkampanyekan sebuah Gerakan Anti politisi Busuk. Efeknya adalah, semakin bertambahnya angka Golput. Ini bisa dipahami, karena para aktivis saat ini tidak pernah berbicara sebaliknya, yakni Mendukung Politisi Bersih dan Pro Terhadap Rakyat. Maka keyakinan rakyat (yang mayoritas Golput) saat ini tidak bergeser sedikitpun, yakni masih saja menganggap semua Parpol itu adalah busuk dan politisinya juga politisi busuk.

Dalam hal tetap berkomitmen berjuang merubah nasib rakyat miskin, saya menantang para aktivis untuk berani mendukung (membuat sebuah gerakan) Politisi Bersih yang Programatik dan Pro Rakyat Miskin. Wujud terobosan baru ini adalah, mengikat seluruh Parpol dan Politisinya untuk berani berbicara luas dihadapan Rakyat mengenai visi-misinya kedepan untuk perubahan nasib rakyat. Ini akan lebih jelas mengukur kesiapan para politisi dan komitmennya berjuang merubah nasib rakyat. Jika parpol serta politisi itu tidak berani mempresentasekan visi-misi dan mengikat komitmennya dihadapan rakyat, para aktivis tersebut tinggal memblacklist saja parpol dan politisi tersebut, sedangkan bagi parpol yang berani dan siap mempresentasekan dan mengikat komitmen perjuangannya, maka kemudian para aktivis dan masyarakat juga harus berani mendukungnya. Mudah-mudahan borok-borok kepalsuan parpol-parpol dan politisi yang selalu mengatasnamakan rakyat dalam berbicara tapi tidak dalam tindakan, akan terasing dari rakyat Indonesia. Bagi saya, wacana ini layak dipraktekkan, sebagai embrio politik alternatif kedepan, untuk kesejahteraan rakyat sesejati-sejatinya.

Sekretaris Wilayah Serikat Tani Nasional (STN) Sumatera Utara, dan Mahasiswa FISIP UT – UPBJJ Medan